PNS Muda Jadi Sindikat Koruptor? - DEMI AMANKAN HASIL KORUPSI ATASAN

Jakarta - Maraknya perilaku menyimpang sebagian pegawai negeri sipili (PNS) muda memang sangat memalukan. Padahal sebelumnya mereka sudah diberikan remunerasi agar tidak melakukan perbuatan korup, namun kenyataanya perilaku mereka tidak berubah. Hasil penyelidikan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan ada PNS golongan IIIB memiliki harta miliaran rupiah di rekening pribadinya.

NERACA

Indikasinya, ada dua anak muda golongan IIIB potensial, yang berusia 28-38 tahun mengerjakan proyek fiktif menilep belasan miliar rupiah. Sejak 2002, ada sekitar 1.800 laporan indikasi korupsi. Ternyata perbuatan Gayus Tambunan ternyata tidak sendirian. “Ada sindikat mulai dari atasan dan bawahan. Sedangkan para oknum PNS muda ini berupaya mengamankan hasil korupsi dari atasannya,” kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Bonyamin Saiman kepada Neraca, Kamis (8/12).

Menurut Bonyamin, ada tiga aspek yang dilakukan PNS muda dalam melakukan tindakan korupsi yaitu penggelapan pajak, tender-tender pemerintah, dan uang operasional seperti contohnya uang dinas. “Korupsi ini sistematis dan mengarah pada sindikat besar. Karena itu, diharapkan indikasi PNS muda yang korupsi dapat membongkar kasus korupsi para petinggi atau atasan pemerintahan,” terangnya.

Perilaku koruptif ini sebenarnya, kata Direktorat Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Niken Ariati, terkait dengan azas senioritas. Artinya, meniru atasannya berbuat yang tidak baik. "Perilaku inilah yang kemudian mendorong PNS muda untuk melakukan tindakan korupsi juga,” ujar Niken.

Pernyataan pejabat KPK itu tak beda jauh dengan aktivis antikorupsi ICW Danang Widoyoko yang mengatakan, tindakan korupsi di dalam pemerintahan itu memang tak berjalan sendirian. Biasanya antara atasan dan bawahan sudah saling tahu sama tahu.

Bisa jadi, menurut dia, tindakan korupsi ini karena nuansa budaya masyarakat Indonesia yang masih bersikap feodal, dimana seorang bawahan harus mengikuti dan melindungi atasannya.

Tapi yang jelas, kata Kordinator Investigasi dan Advokasi Forum Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menduga, tidak mungkin PNS muda kaya hasil korupsi tanpa ada saran dari atasan mereka. ”Dalam hal ini, PNS muda kan sebagai operatornya, sedang otaknya ada pada atasan mereka,” katanya kemarin.

Menurut Uchok, keberanian PNS muda melakukan korupsi. Karena ada mandat dari atasan untuk melakukan korupsi anggaran ke rekening mereka. ”Secara nalar, tidak mungkin kan atasannya tidak tahu, jadi koruspi yang dilakukan PNS muda itu, tak ubahnya sistem yang digunakan oleh mafia,” tegasnya.

Dalam kasus tindak korupsi oleh PNS muda ini, kata Uchok lagi, tidak hanya melibatkan institusi. Bahkan ada juga yang melibatkan lembaga lainnya, seperti DPRD. Pasalnya, DPRD yang seharusnya menjadi pengawas pemerintah daerah. “Ya kan PNS muda diperintahkan atasan, uangnya sendiri juga untuk menyogok DPRD. Jadi yang harus terlebih dahulu dibereskan adalah DPRD-nya,” ujarnya.

Untuk memerangi kasus seperti ini, faktor keterbukaan harus dikedepankan. Khususnya keterbukaan di DPRD. Maklum saja, seperti kita ketahui DPRD sangat tertutup mengenai masalah anggaran. ”Seperti ada yang mereka sembunyikan,” jelasnya.

Sayangnya, kasus seperti ini dikatakan Uchok tidak bisa dituntaskan oleh pemerintah. Sebab, pemerintahnya juga butuh uang. Yang nantinya akan digunakan untuk menyuap agar mendapat jabatan ”basah”, atau untuk sekolah. ”Saya pesimistis ini akan dapat diselesaikan, pasalnya pemerintah juga punya andil dalam hal ini. Kecuali kalau orang-orang pemerintahan itu bersih dan mempunyai loyalitas pada negara,” ujarnya.

Kurang Pengawasan

Di tempat terpisah, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mendorong supaya terjadi perputaran jabatan secara cepat di lingkungan PNS. Selain itu pentingnya pengawasan yang ketat, serta pembinaan agar korupsi tidak terjadi. "Memang moral hazard itu terjadi di daerah daerah dimana orang memiliki kewenangan, kemudian pengawasannya kurang, kemudian menempati pos terlalu lama itu ada moral hazard, disitulah pentingnya pembinaan pengawasan," katanya

Lebih lanjut Hatta menjelaskan, kebenaran dari dugaan seperti ini memang harus diselidiki secara mendalam. Karenanya, dia mengaku di jajaran dan kementerian mana saja PNS yang diindikasikan mempunyai rekening gendut. "Saya tidak tahu tempatnya, di mana kejadiannya, dan tahun berapa kejadiannya, bahwa itu ada yang seperti itu. Kalau menurut saya, ya diselidiki," tegasnya.

Meski begitu, Hatta membantah korupsi PNS ini terjadi karena kegagalan sistim reformasi birokrasi. "Tidak bisa dengan adanya itu langsung dikatakan reformasi birokrasi gagal,tidak seperti itu.bahwa ada yang masih seperti itu yang itu lah tugas berat kita untuk mencegah kemudian menindak," imbuhnya

Sementara, mantan Wapres Jusuf Kalla menilai banyaknya PNS muda korupsi sebagai indikasi kegagalan reformasi birokrasi. Masalahnya, koruptor tidak membicarakan soal usia. Tapi berbicara tentang orang - orang yang mengambil uang dan memperkaya diri. “Yang mengambil uang negara tidak memandang umur mau tua, muda dan menengah. yang mengambil uang negara harus dikenai sanksi dan hukuman sesuai aturan yang berlaku,”tegasnya

Kalla mengakui, fenomena Gayus masih ada. Masalahnya usia-usia seperti itu kan usia Gayus juga. “Masih berusia 30 tahun ke bawah tapi punya rekening miliaran rupiah. Dan ini menunjukkan reformasi birokrasi gagal," ujarnya. ahmad/mohar/cahyo

Related posts