Gappindo: Kejahatan di Laut Urusan Bakamla-Polisi

NERACA

Jakarta - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo) Herwindo mengatakan penindakan kriminalitas dan kejahatan di laut merupakan urusan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Polisi Perairan (Polair) dan bukan Satgas 115 Anti-Illegal Fishing.

"Kejahatan di laut itu urusannya Bakamla atau Polair. Jangan dicampuraduk begitu," kata Herwindo di Jakarta, Selasa (6/12).

Menurut dia, bila permasalahan perikanan kerap dicampuraduk dengan hukum maka dapat berpotensi menghancurkan dunia perikanan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mewacanakan untuk memperluas peran Satgas 115 dari hanya mengatasi pencurian ikan kepada berbagai kejahatan yang terjadi di wilayah kelautan nasional."Satgas 115 akan diubah menjadi satgas yang diperluas untuk 'ocean crime' (kejahatan kelautan)," kata Menteri Susi dalam acara seminar nasional kemaritiman di Jakarta, Kamis (1/12).

Menurut Susi, dengan "ocean crime" maka hal yang diurus oleh satgas tersebut tidak hanya tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal tetapi untuk setiap kejahatan atau kriminalitas yang terkait dengan laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan mengungkapkan, setelah lama bergelut memberantas pencurian ikan, dirinya menyadari bahwa ilegal fishing tidak hanya sebatas soal ikan tetapi juga tindak kejahatan lainnya.

Susi mencontohkan, kejahatan di laut juga bisa terkait dengan penyelundupan barang mulai dari barang-barang seperti semen dan triplek ke sejumlah tempat yang disuplai secara ilegal oleh kapal penyelundup. "Yang lebih parah lagi, mereka juga dapat menyelundupkan narkoba dan senjata api," katanya.

Sebelumnya, pada Senin (21/11), Susi menyatakan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal atau disebut Satgas 115 meraih keberhasilan secara nilai ekonomi dalam memberantas pencurian ikan."Apa yang dilakukan Satgas 115 hasilnya sangat luar biasa. PDB (Produksi Domestik Bruto) Perikanan tumbuh hampir 40 persen dari sebelumnya," kata dia.

Ia juga mengungkapkan, kinerja Satgas 115 juga meningkatkan Nilai Tukar Nelayan yang mengindikasikan kesejahteraan nelayan dan anggota keluarganya juga mengalami peningkatan. Satgas 115 ini dibentuk atas dasar melihat situasi, di mana persoalan negara yang sangat luar biasa dalam memerangi pidana pencurian ikan.

"Perang melawan 'ilegal fishing' menjadi satu program utama yang diminta oleh Pak Presiden untuk dieksekusi. Ini tidak boleh ada intervensi. Dari situlah kita mulai," kata Susi.

Selain itu, Susi menegaskan bahwa Satgas 115 merupakan sinergi penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam melawan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal.

Sementara, Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Center for Maritime Studies and Humanity menginginkan Indonesia dapat memanfaatkan kapal pencuri ikan yang ditangkap di kawasan perairan Indonesia agar dapat digunakan untuk menambah devisa negara.

"(Kapal yang ditangkap terkait penangkapan ikan secara ilegal) bisa jadi devisa, bentuknya itu berupa PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)," kata Direktur Eksekutif Center for Maritime Studies and Humanity, Abdul Halim di Jakarta, Senin (5/12). Ant