Sekda Banten Imbau ASN Jangan Berpolitik Praktis 

NERACA

Serang - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Ranta Soeharta mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu tetap menjaga netralitas serta tidak ikut-ikutan dalam politik praktis, menjelang Pilgub Banten 2017.

"ASN Banten harus menunjukan netralitas. Jangan berpihak dan jangan lakukan politik praktis. Apalagi Banten selama ini dianggap termasuk kategori merah," kata Ranta Soeharta saat membuka sosialisasi Pilgub Banten 2017 bagi ASN di lingkungan Pemprov Banten di Serang, Selasa (6/12).

Ia meminta ASN di Banten wajib menyukseskan dan menjaga kondusifitas pelaksanaan Pilgub Banten yang akan diselenggarakan 15 Pebruari 2017. Dengan partisipasi yang maksimal dari ASN dalam Pilgub Banten bisa menghasilkan pemimpin Banten yang memiliki komitmen terhadap kemajuan Banten yang lebih baik lagi.

Selain menjaga netralitasnya sebagai ASN, Sekda Banten juga mengimbau agar jangan menggunakan fasilitas pemerintah, baik berupa kendaraan, gedung ataua bangunan dan fasilitas lainnya untuk kepentingan politik tertentu. Sebab hal itu melanggar ketentuan dan ada sanksi karena termasuk dalam pelanggaran.

Ia menegaskan, jika sampai ketahuan jelas ada sanksi. ASN jangan ikut kampanye karena sudah jelas sanksinya karena sudah ada dalam aturan perundang-undangan."Kita sebagai ASN harus ikut menjaga ketentraman dan ketertiban dalam pelaksanaan pilgub. Wujudkan pilkada yang jujur dan adil ikut menyukeseskan semua tahapan pilkada," kata Ranta dalam sosialiasi yang dihadiri ratusan ASN Banten.

Ia juga memastikan seluruh ASN terdaftar dalam DPT, agar bisa menyelurkan aspirasi serta bisa menentukan pemimpin Banten untuk lima tahun kedepan. Bagi warga yang belum memiliki e-KTP atau belum merekam data e-KTP segera melapor kepada pihak berwenang, agar partisipasi pemilih di Pilgub Banten meingkat.

Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten E Kusmayadi mengatakan, sosialisasi Pilgub Banten tidak hanya dilakukan bagi ASN di lingkungan Provinsi Banten, akan tetapi di seluruh kabupaten/kota juga dilakukan dengan melibatkan perwakilan ASN dari seluruh SKPD di kabuapten/kota dan provinsi. Ant