Oleh: Muhammad Razi Rahman

Dalam nada pemberitaan ekonomi sejumlah media, baik cetak maupun elektronik, terkadang masih bersifat fokus pada angka-angka moneter, seperti angka suku bunga perbankan dan pergerakan bursa saham.

Padahal, ruang lingkup aktivitas perekonomian jauh lebih luas daripada sekadar angka statistik, dan masih lebih banyak warga yang berkecimpung di sektor riil meski bukan berarti bahwa sektor moneter bukanlah sesuatu hal yang bisa diabaikan begitu saja.

Sejumlah pihak seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menginginkan berbagai pihak dapat fokus mengembangan pada sektor riil domestik dalam rangka menghadapi ketidakpastian perekonomian global yang saat ini masih mengalami sejumlah gejolak.

"Kadin mengajak semua pihak untuk bahu-membahu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong sektor riil," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani.

Menurut Rosan Roeslani, sektor riil harus didorong agar dapat tumbuh lebih cepat karena kontribusinya kepada pertumbuhan ekonomi nasional dinilai sangatlah penting dan vital.

Kadin juga optimistis perekonomian Indonesia cukup tahan banting dalam menghadapi berbagai gejolak, baik yang terjadi di dalam negeri maupun mancanegara.

Untuk itu, ujar dia, sejumlah hal perlu dilakukan pemerintah, antara lain, benar-benar mengoptimalkan bonus demografi yang dimiliki Republik Indonesia.

"Bonus demografi bisa dimanfaatkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi maka Kadin mendukung upaya pemerintah untuk menggenjot pendidikan vokasi," kata Ketum Kadin.

Menurut Rosan, pendidikan vokasional bertujuan menjadikan lulusan sekolah memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih siap bekerja di sektor riil.

Untuk itu, ujar dia, kunci sukses dari program tersebut adalah program magang siswa/mahasiswa kejuruan untuk benar-benar praktik kerja di industri dengan "dual system" (sistem dwi).

Oleh karena itu, dukungan para pelaku usaha yang mayoritas tergabung dalam Kadin sangat diperlukan guna memastikan program magang berjalan dengan optimal dan sekaligus diikuti proses perekrutan oleh para pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin, termasuk pelaku usaha yang dinilai merupakan UMKM.

Anggota Komisi VI DPR RI Melani Leimena Suharli mengingatkan bahwa usaha kecil merupakan tulang punggung perekonomian, antara lain, karena bersifat padat karya, mampu mengikuti laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang rata-rata per tahunnya masih tinggi.

Politikus dari Fraksi Partai Demokrat juga mengevaluasi beberapa program kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), misalnya dengan mempertanyakan realisasi program kerja yang kurang progresif. Padahal, jika usaha kecil dikelola dengan baik, mampu menghadapi kompetisi dengan usaha-usaha bermodal besar.

"Tentang program peningkatan kehidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro, itu realisasinya baru sebesar 59,19 persen, sedangkan yang lainnya ada yang sampai 81 persen. Apakah kendala yang menyebabkan realisasinya baru terserap 59,19 persen," ujar Melani.

Ia juga mempertanyakan mengenai pembentukan hak cipta UMKM untuk mengetahui apakah program terkait hal tersebut sudah terealisasi hingga tahun 2016. Begitu pula, dengan rencana pembuatan Kampung UKM digital yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Ekonomi Kerakyatan

Presiden RI Joko Widodo juga telah membuka Pameran Waralaba dan UKM Indonesia 2016 (Indonesia Franchise & SME Expo/IFSE) di Balai Sidang Jakarta, Jumat (25/11), dengan berharap usaha itu dapat menumbuhkan ekonomi kerakyatan di Tanah Air.

"Konsep franchise atau waralaba sebenarnya sangat cocok untuk negara kita, Indonesia. Masyarakat Indonesia sejak lama sudah terbiasa dengan usaha sendiri, buka warung, membuka toko, dan membuka restoran," kata Presiden Jokowi dalam sambutan pembukaannya.

Menurut Presiden, usaha waralaba dan usaha mikro, kecil, dan menengah juga dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 70 hingga 80 persen.

Suatu waralaba juga dapat meningkatkan kualitas usaha warga dengan menerapkan standarisasi baik untuk perlengkapan, fasilitas gerai maupun kualitas produk, katanya.

Kepala Negara juga berharap sejumlah waralaba asal Indonesia dapat menembus pasar mancanegara.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menginginkan berbagai pihak jangan sampai terjebak instablitas atau kekacauan yang bisa membahayakan kondisi perekonomian nasional.

"Kita semua harus sepakat jangan sampai terjebak pertikaian dan instabilitas yang membuat ekonomi kita menjadi kacau," kata Menko Maritim dalam acara seminar nasional kemaritiman di Jakarta, Kamis (1/12).

Luhut Panjaitan menegaskan bahwa pertentangan dan pertikaian dalam negeri hanya membuat masyarakat Indonesia menjadi korban.

Menko Maritim mengingatkan bahwa salah satu tantangan eksternal yang perlu diperhatikan, antara lain, penyebaran ajaran radikal.

Tantangan kedua, lanjut dia, adalah kondisi ekonomi global yang saat ini belum membaik.

Ia mencontohkan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS juga membuat ketidakpastian.

"Kita belum tahu dampak 'trade war' (perang dagang) yang akan dilakukan Trump dengan Tiongkok. Dampaknya masih kita hitung," katanya.

Secara perekonomian, Menko Maritim memaparkan bahwa secara fundamental kondisi perekonomian Indonesia masih bagus.

Hal tersebut dinilai karena pemerintah menyadari bahwa tidak hanya pertumbuhan, tetapi juga penting pemerataan. Adapun sejumlah program pemerataan yang dilakukan, antara lain, program dana desa.

Kesinambungan Fiskal

Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengatakan bahwa prinsip kesinambungan fiskal harus menjadi perhatian semua pihak karena hal itu menjadi salah satu yang menyangga kemandirian ekonomi suatu daerah.

"Pertama adalah kesinambungan fiskal. Inilah pilar utama yang harus menjadi perhatian semua pihak," kata Sohibul Iman dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin (14/11).

Menurut Sohibul, maju mundurnya suatu wilayah dipengaruhi oleh pengelolaan kebijakan fiskalnya.

Ia berpendapat bahwa pengelolaan yang baik akan mengantarkan pemerintahan yang mampu untuk bertahan dalam situasi ekonomi yang tidak stabil.

Pilar kedua yang dibutuhkan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah, lanjut dia, adalah daya saing ekonomi.

"Daya saing ini adalah soal pemerintah daerah mampu menciptakan peluang untuk bertahan dalam arus masyarakat global," katanya.

Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengelola potensi ekonomi secara kreatif sehingga mengundang para investor untuk menanamkan modal di daerah.

Sohibul menyebutkan pilar ketiga yang menjadi penyangga kemandirian ekonomi daerah adalah adanya pengelolaan pemerintah yang baik.

Dengan berjalannya kesinambungan fiskal dalam memperkuat terhadap daya saing perekonomian daerah terutama UMKM, serta dikelola dengan tepat dan benar oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, makin kuat pula kemandirian ekonomi nasional. (Ant.)