Ekonomi Indonesia Kuat Hadapi Trump Effect

 

 

NERACA

 

Jakarta - Pengamat ekonomi sekaligus Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis Sampoerna University Wahyoe Soedarmono menilai, ekonomi Indonesia cukup kuat untuk menghadapi "Trump Effect" yang dianggap memunculkan ketidakpastian dalam pemulihan ekonomi global. "Saya tidak melihat kita perlu khawatir karena basis konsumsi kita masih 56 persen dari total output kita," ujar Wahyoe usai acara "Paparan Ekonomi 2017: Menanti Fajar dalam Keseimbangan Baru Ekonomi Global" yang diselenggarakan Sampoerna University di Jakarta, Senin (5/12).

Defisit neraca transaksi berjalan (curent account deficit/CAD) Indonesia yakni 1,8 persen dari PDB triwulan III 2016 dinilai cukup bagus sehingga risiko pelarian modal dari Indonesia akibat sentimen negatif investor asing terhadap kondisi ekonomi Indonesia juga dapat diminimalisasi. Meskipun modal asing yang keluar dari Indonesia tercatat Rp16 triliun pada pertengahan November 2016 atau pascaterpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS, Wahyoe menuturkan efek pelarian modal di Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan Thailand, India, Taiwan, maupun Korea Selatan.

Tekanan di Indonesia yang menyebabkan rupiah ikut terdepresiasi dapat dimoderasi melalui peningkatan pendapatan negara dari program amnesti pajak dengan deklarasi uang tebusan telah mencapai Rp98,7 triliun dan dana repatriasi sebesar Rp143 triliun akan masuk ke Indonesia hingga akhir 2016. Pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah dan ekspor Indonesia ke AS yang tidak terlalu tinggi juga menjadi faktor pendukung kuatnya ekonomi nasional menghadapi kebijakan fiskal dan kabinet menteri yang akan menopang kebijakan Trump. "Secara umum posisi Indonesia relatif siap untuk menghadapi gejolak pasar jangka pendek, setidaknya hingga 2017," kata Wahyoe.

Namun, Indonesia perlu mewaspadai rencana kenaikan suku bunga acuan di AS oleh The Fed (taper tantrum) pada akhir 2016 dan sepanjang 2017 dengan beberapa pilihan kebijakan antara lain expenditure switching policy dan peningkatan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI). Expenditure switching policy dilakukan melalui strategi yang memungkinkan depresiasi nilai tukar rupiah untuk mengurangi konsumsi barang-barang impor dan meningkatkan ekspor ketika harga komoditas dunia seperti batu bara maupun komoditas nontambang, mulai menunjukkan tren peningkatan.

"Pendapatan negara meningkat seiring kenaikan harga batu bara acuan sebesar 23 persen hingga November 2016, menuju 84,89 dolar AS per ton. Proporsi nilai ekspor batu bara cukup signifikan terhadap total ekspor Indonesia," kata Wahyoe. Sementara itu, jika BI meningkatkan suku bunga acuan maka perlu didukung dengan melonggarkan aturan-aturan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan yang pada triwulan III 2016 berada pada kisaran 6 persen year on year (yoy) atau jauh lebih rendah daripada pertumbuhan kredit saat taper tantrum sebelumnya pada Mei 2013-April 2014 yang mencapai 20 persen yoy.

Di sisi lain, posisi CAD yang relatif rendah saat ini yakni 1,8 persen terhadap PDB memberi ruang kepada pemerintah untuk melakukan ekspansi fiskal melalui peningkatan belanja pemerintah, seiring dengan peningkatan pendapatan pajak akibat program amnesti pajak. Konglomerat Trump dikenal sebagai penganut kebijakan perdagangan yang proteksionis dan konservatif. Dalam mengelola fiskal, Trump menjanjikan ekspansi belanja dan kebijakan yang longgar dalam mengelola defisit anggaran sehingga memicu dugaan pemerintah AS akan mengandalkan penerbitan obligasi.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…