NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengungkapkan hingga saat ini "financial inclusion" dari sertifikat tanah yang dijadikan anggunan kredit bisa mencapai Rp23 triliun. "Kalau ini jadi sertifikat ini efeknya bisa kemana mana, seperti sekarang ini untuk 'financial inclution' dari sertifikat saja bisa Rp23 triliun. Di sini untuk kredit saja," kata Presiden usai acara menyerahkan 1.183 sertifikat tanah program strategis tahun 2016 di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang dikutip Antara, Senin (5/12).

"Financial inclusion" adalah suatu gerakan yang berupaya untuk membuka akses layanan perbankan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya yang sampai saat ini belum memanfaatkan jasa layanan perbankan. Saat acara pembagian, Presiden berpesan kepada 1.183 pemegang bahwa sertifikat bisa dijadikan anggunan kredit namun untuk hal-hal yang produktif. "Saya titip pada yang sudah memegang, sertifikat itu penting kalau kita bisa pakai untuk hal-hal yang bersifat produktif. Bisa saja diagunkan ke bank untuk kredit modal usaha, tapi dipakai untuk usaha produktif," kata Jokowi.

Presiden berharap sertifikat tidak diagunkan ke bank untuk hal-hal yang konsumtif, seperti membeli mobil, sepeda motor atau televisi. "Jangan sampai dibelikan sepeda motor. Kalau dipakai usaha, silakan, tapi dihitung betul untung dan ruginya, ini pentingnya sertifikat selain status hak hukum. Ini juga bisa dipakai untuk agunan ke Bank," kata Presiden.

Namun, Jokowi tetap mengingatkan tetap berhati-hati dan memperhatikan besarnya suku bunga yang diberikan kecil, seperti bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang hanya 9 persen per tahun. Presiden juga mengingatkan agar pemegang sertifikat menyimpan dengan benar sehingga tidak hilang. "Tapi kalau ingin buat usaha, tambahan modal, ya gak apa-apa, tapi dihitung benar," kata Jokowi mengingatkan kembali.

Presiden berharap penyelesaian sertifikat tanah akan terus ditingkatkan sehingga bisa mengejar target 100 persen, yakni sebanyak 120 juta bidang tanah di Indonesia bersertifikat pada 2025 tercapai. Jokowi mengakui Indonesia merdeka 71 tahun namun baru 40 persen tanah yang bersertifikat dan sebesar 60 persen belum bersertifikat. "Sehingga saya sudah perintahkan ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (Sofyan Djalil), selesaikan secepat-cepatnyanya," kata Jokowi.

Presiden berharap penyelesaian sertifikat tanah tiap tahunnya harus bertambah, yang biasanya hanya 500 ribu per tahun pada 2017 minimal 5 juta, 2018 sebanyak 7 juta dan 2019 9 juta sertifikat agar cepat selesai. "Kerja siang malam," kata Presiden di depan Menteri Agraria Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak serta undangan lainnya.

Terkait kekurangan juru ukur sekitar 10 ribu orang, Presiden minta BPN menggunakan tenaga di luar PNS yang sudah memiliki uji kompetensi. "Ngak usah PNS, sekarang pakai uji kompetensi saja langsung jadi juru ukur, cepet-ceptan. Kalau ngak cepat nanti gak selesai-selesai. Hal-hal seperti ini yang akan kita kejar terus," katanya. Presiden ingin pembagian sertifikat tanah tidak hanya 1.000 orang saja, tetapi bisa mencapai 20 juta hingga 40 juta setiap pembagian.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada pegawai BPN yang bekerja keras menyelesaiakn target sertifikat tanah dan terus meningkatkan pelayanannya. "Saya ingin betul-betul pelayanan di seluruh bpn diperbaiki total dengan sistem yang baik, dengan kecepatan yang baik, dan tidak ada yang namanya pungutan-pungutan," kata Presiden.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil menyebutkan bahwa sebenarnya ada 2.200 sertifikat yang dibagikan untuk warga Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, namun hanya 1.183 orang yang bisa hadir. Sofyan Djalil mengungkapkan bahwa jumlah perkiraan bidang tanah di provinsi kaltim dan Kaltara sebanyak 6.862.084 bidang, dimana bidang tanah belum terdaftar yang berada dikawasan hutan 4.948.984 bidang (72,12 persen), yang terdaftar 915.096 bidang (13,34 persen) dan perkiraan bidang tanah belum terdaftar yang berada non kawasan hutan 998.004 bidang (14,54 persen).