Danai Pembangunan Infrastruktur - Pemda Diminta Terbitkan Obligasi Daerah

NERACA

Jakarta - Meskipun tahun depan, masih ada keyakinan dan harapan besar dari pelaku ekonomi bila pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, namun hal tersebut belum memberikan angin segar karena masih dihantui ketidakpastian ekonomi global. Kondisi tersebut, tentunya memicu keterbatasan sumber pendanaan guna pembangunan ekonomi di Indonesia.

Mak dengan tersebut, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berharap pemerintah daerah (pemda) bisa menerbitkan obligasi daerah.”Sebenarnya perlu bagi daerah-daerah untuk menerbitkan obligasi daerah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang memungkinkan adanya keterbatasan pendanaan pembangunan di daerah," kata Direktur Pengembangan BEI, Nicky Hogan di Jakarta, Senin (5/12).

Sejauh ini, diakui Nicky, bursa sudah mendorong dan mengupayakan penerbitan obligasi daerah yang sejalan dengan upaya pendalaman pasar keuangan."Jadi, kebutuhan pendanaan di daerah bisa juga melalui pasar modal dengan menerbitkan obligasi," ungkap Nicky.
Sejak beberapa tahun terakhir, sambung Nicky, sejumlah pemda sudah memperlihatkan antusiasmenya untuk menerbitkan obligasi daerah. Hal itu tercermin dari keinginan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Riau. Maka dalam rangka memeriahkan pemda menerbitkan obligasi daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menggodok aturan yang memungkinkan pemda menerbitkan surat utang (obligasi).

Ketentuan tentang penerbitan obligasi daerah sudah tercantum dalam pasal 300 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam aturan pasar modal, pemda yang akan menawarkan obligasi harus diaudit lebih dulu oleh akuntan yang terdaftar di OJK. Sementara laporan keuangan pemda harus di audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun BPK tidak terdaftar sebagai auditor yang berhak mengeluarkan pendapat tentang kesiapan emisi obligasi daerah di OJK.
Solusi ini yang sedang dibahas OJK. Apakah BPK dimungkinkan memberikan penugasan kepada akuntan yang terdaftar di OJK atau tetap BPK yang mengaudit laporan keuangan pemda. Langkah itu dijalankan sebagai dasar pemda menjalankan penerbitan obligasi. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur (Jatim) berniat menerbitkan empat obligasi korporat. “Empat obligasi korporar itu adalah pembangun pelabuhan Probolinggo, tol Legundi yang menghubungkan Mojokerto-Gresik, pengembangan sapi yang rencananya akan dibentuk BUMD pengembangan sapi, serta pasar induk Jemundo melalui BUMD PT Jatim Graha Utama,”kata Gubernur Jatim, Soekarwo.

Disebutkan, PDB Pemprov Jatim saat ini turun karena faktor daya beli, ekspor impor Jatim juga turun dan juga belanja pemerintah. Selain itu, fiskal dan investasi juga turun dan karena itu, khusus Jatim akan mencoba merilis obligasi etersebut. Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo mengaku, sangat setuju dengan obligasi korporat dan bukan obligasi daerah karena keberadaan APBD sedang turun.”Kalau obligasi daerah nanti ongkos politiknya mahal dan pro dan kontranya banyak, sehingga bisa ributnya maka kami usulkan 'corporate bond'," tuturnya. (bani)

 

 

BERITA TERKAIT

Tumbuh by Astra Financial Raih 2,5 Juta Kunjungan

Pameran virtual pertama Astra Financial, Tumbuh by Astra Financial yang digelar dua pekan mencatatkan lebih dari 2,5 juta kunjungan konsumen.…

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…

Gandeng Kerjasama Telkom - LKPP Rilis Sistem E-Katalog Versi 6.0 Yang Lebih Responsif

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…

BERITA LAINNYA DI Bursa Saham

Tumbuh by Astra Financial Raih 2,5 Juta Kunjungan

Pameran virtual pertama Astra Financial, Tumbuh by Astra Financial yang digelar dua pekan mencatatkan lebih dari 2,5 juta kunjungan konsumen.…

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…

Gandeng Kerjasama Telkom - LKPP Rilis Sistem E-Katalog Versi 6.0 Yang Lebih Responsif

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…