Oleh: Muhammad Razi Rahman

Kedaulatan energi merupakan impian setiap negara, karena konsumsi global yang terus meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan proyeksi Badan Energi Internasional (IEA), hingga tahun 2030 permintaan energi dunia meningkat sebesar 45 persen atau rata-rata mengalami peningkatan sebesar 1,6 persen per tahun.

Republik Indonesia, berdasarkan data Bank Dunia, pada tahun 2013 diperkirakan memiliki tingkat konsumsi energi per kapita yang mencapai 850 kilogram oil equivalent (kg setara minyak per kapita).

Jumlah tersebut, pada periode yang sama masih di bawah sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia (3.020 kilogram setara minyak per kapita) dan Singapura (4.833 kilogram setara minyak per kapita).

Padahal, sejumlah kajian menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi dalam waktu bersamaan juga memiliki tingkat konsumsi energi yang juga tinggi di kalangan warganya.

Untuk itu pula, Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) bakal menggelar simposium dan Kongres Nasional XIV di Jakarta, 6-8 Desember 2016, guna memperkuat sinergi nasional dalam rangka mewujudkan kedaulatan energi di Tanah Air.

"Tema ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, di mana tantangan akan kebutuhan energi Tanah Air semakin besar yang mengharuskan kita untuk berpikir dan bekerja lebih keras untuk mencapai kedaulatan energi di masa datang," kata Ketua IATMI Alfi Rusin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (29/11).

Menurut Alfi Rusin, sinergi di antara seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemda, pelaku industri, dan akademisi diperlukan.

Dia mengutarakan harapannya agar simposium dan kongres itu dapat menjadi ajang yang tepat untuk mendiskusikan tantangan beserta usulan solusi dan juga memberikan kesempatan untuk berinteraksi dalam sesi teknikal, bisnis, dan interaksi sosial.

Selain itu, lanjutnya, acara ini juga ditujukan untuk mempererat antaranggota IATMI dengan semangat sinergi dan kolaborasi demi kemajuan energi nasional.

Diversifikasi Energi

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah diversifikasi sumber energi guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang tidak terbarukan, utamanya minyak dan gas bumi (migas).

"IATMI (Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia) sangat mendorong adanya berbagai upaya termasuk mendorong diversifikasi energi agar tidak terlalu bergantung pada pasokan energi dari migas," kata Ketua IATMI.

Menurut Alfi Rusin, harga minyak yang masih rendah telah menghambat sejumlah aktivitas pencarian cadangan baru sehingga juga menyebabkan ketersediaan energi migas di Indonesia menjadi semakin berkurang karena cadangan baru tidak ditemukan.

Untuk itu, ujar dia, Indonesia memerlukan strategi perencanaan bauran energi yang persentasenya perlu ditetapkan dengan tepat sehingga keberlangsungan pasokan energi akan berkesinambungan, seimbang, dan senantiasa terjaga.

Saat ini, lanjutnya, berbagai negara di belahan dunia di Eropa, Amerika, dan Asia sedang dilanda revolusi energi baru dan terbarukan yang disebabkan oleh turun drastisnya biaya energi terbarukan tersebut sehingga energi ramah lingkungan tersebut dapat bersaing dengan energi fosil.

"Momentum revolusi energi baru-terbarukan tersebut seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia saat lesunya pertumbuhan produksi energi dari sektor migas dan batu bara," ucapnya.

Sehingga, lanjut Ketua IATMI, bauran energi Indonesia tidak hanya bergantung pada energi fosil yang jumlahnya terbatas dan semakin mahal akibat dibutuhkannya teknologi tinggi.

Butuh Investasi

Kementerian Energi Sumber Daya Manusia memperkirakan kebutuhan investasi pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan (EBT) selama 10 tahun ke depan atau periode 2016 hingga 2025 mencapai Rp1.600 triliun.

Data Kementerian ESDM yang diperoleh di Jakarta, Jumat (25/11), menyebutkan nilai investasi tersebut untuk membangun pembangkit listrik EBT sebesar 36.300 megawatt dalam 10 tahun atau 3.630 MW per tahun hingga 2025.

Dengan angka-angka tersebut, kebutuhan investasi pembangkit EBT rata-rata adalah Rp44 miliar atau 3,4 juta dolar AS per MW.

Sesuai rencana umum energi nasional (RUEN), porsi bauran energi pada 2025 untuk EBT ditargetkan sebesar 23 persen, lalu batubara 30 persen, minyak 25 persen, dan gas 22 persen.

Saat ini atau posisi 2016, porsi bauran energi adalah EBT 10 persen, batubara 33 persen, minyak 35 persen, dan gas 21 persen.

Dalam sejumlah kesempatan, sejumlah pejabat Kementerian ESDM menyatakan investasi untuk mengembangkan EBT memerlukan dukungan insentif agar bisa bersaing dengan industri minyak dan gas yang saat ini mendominasi konsumsi energi di Tanah Air.

"EBT biaya produksinya tinggi tetapi tidak pernah disubsidi sehingga dari sisi keekonomian sudah tidak kompetitif (dengan energi fosil). Kami sedang mengkaji ulang insentif apa yang harus kami cari untuk mengganti subsidi yang semula kami rencanakan dengan pola 'feed in tariff'," ujar Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Maritje Hutapea di Jakarta, Rabu (30/11).

Saat ini Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan sedang menyusun skema insentif baru yang bisa ditawarkan kepada investor, salah satu opsinya yakni penghapusan atau pengurangan pajak badan usaha.

Salah satu energi yang melimpah di Indonesia dan digalakkan banyak pihak termasuk Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, adalah tenaga panas bumi yang banyak tersimpan di berbagai daerah di Nusantara.

Perkuat Regulasi

Karena itu, DPR juga bertekad memperkuat regulasi pengembangan energi panas bumi yang merupakan salah satu sumber energi baru dan terbarukan yang memiliki pasokan yang melimpah di Tanah Air.

"Kita tetap akan mendorong terus sembari memperkuat masalah regulasinya (panas bumi)," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

Menurut Agus, salah satu regulasi yang diperlukan adalah peraturan pemerintah yang dapat digunakan untuk menata pemanfaatan panas bumi di berbagai daerah.

Agus juga berkomitmen akan mendorong semua pemangku kepentingan, baik Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, serta BUMN penyedia panas bumi maupun lembaga lainnya dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan panas bumi.

Selain itu, politikus Partai Demokrat tersebut juga bertekad mengawal penguatan regulasi yang juga bertujuan mendukung program prioritas pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt.

"Saat saya bertemu dengan Presiden, saya sampaikan, Pak Jokowi bercita-cita punya listrik 35 ribu megawatt. Itu tidak mungkin, kalau tidak menggunakan geothermal," katanya.

Agus juga mengutarakan harapannya agar pemerintahan Presiden Joko Widodo juga mendorong menteri-menterinya agar serius dalam mewujudkan pemanfafaatan panas bumi.

Selain panas bumi, sejumlah pihak lainnya seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga berencana melakukan elektrifikasi kawasan pedesaan terpencil di Indonesia dengan energi baru terbarukan berupa teknologi tenaga surya dan biomassa.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Energi Baru Terbarukan dan Lingkungan Hidup Halim Kalla di Jakarta, Selasa (29/11), mengatakan desa seharusnya dapat menggunakan dana desa sebagai penjaminan atas investasi atau cicilan terhadap pembangkit listrik terdistribusi dengan teknologi surya dan biomassa atau kombinasi keduanya.

"Pemerintah provinsi dan kabupaten diharapkan secepatnya merampungkan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) agar dapat mempercepat pembangunan pembangkit-pembangkit listrik skala kecil dan menengah untuk desa-desa di wilayahnya," kata Halim.

Dengan adanya sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam sektor energi Republik Indonesia, maka setiap langkah yang dilakukan dapat diharmonisasikan guna benar-benar mewujudkan kedaulatan energi bagi bangsa. (Ant.)