NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mendorong adanya harmonisasi prosedur kepabeanan di ASEAN saat penyelenggaraan pertemuan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ke-13 di Indonesia. Keterangan tertulis DJBC yang diterima di Jakarta, Jumat (2/12), menyebutkan dalam pertemuan RCEP tersebut DJBC mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan pertemuan Subworking Group Customs Procedures and Trade Facilitation (SWG CPTF).

SWG CPTF merupakan pertemuan dibawah RCEP ke-13 yang berlangsung pada 2-10 Desember 2016 untuk mengharmonisasikan prosedur kepabeanan negara-negara anggota RCEP, dalam rangka memberikan fasilitasi atau kemudahan perdagangan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga DJBC Robert Marbun mengatakan keikutsertaan Indonesia pada SWG CPTF itu bisa memperkuat posisi Indonesia dalam mata rantai pasokan regional melalui investasi asing pada berbagai sektor produktif yang tersedia.

Dalam pertemuan ini, menurut dia, peran Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di kawasan harus lebih strategis dalam mengawal perundingan yang dapat menjaga kepentingan nasional dan memperkuat perdagangan internasional. "Untuk itu, DJBC harus berperan aktif dalam perundingan ini demi mengawal prosedur kepabeanan yang akan dijalankan nantinya dalam perjanjian RCEP," kata Robert.

Dalam forum SWG CPTF ini, akan dibahas sejumlah agenda seperti penyusunan draft naskah perjanjian RCEP untuk bab yang khusus terkait prosedur kepabeanan dan kemudahan perdagangan (draft of chapter on Customs Procedures and Trade Facilitation).

Bab itu mengatur antara lain mengenai penyederhanaan prosedur kepabeanan, fasilitasi perdagangan, dan kepastian hukum dan regulasi dalam kepabeanan. Sebelumnya, ASEAN bekerja sama dengan enam mitra dialog, yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan Selandia Baru telah membentuk kawasan perdagangan bebas yang dinamakan RCEP untuk mempercepat pembangunan ekonomi regional.