NERACA

Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan penyiapan infrastruktur dan area perbatasan untuk mendukung program pemerintah bidang infrastruktur, maritim, energi, swasembada pagan dan reformasi birokrasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). "Ini merupakan langkah nyata, untuk mendukung agenda Nawacita Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Jakarta, Kamis (1/12).

Menteri Siti menjelaskan salah satu relevansi agenda KLHK dalam mewujudkan Nawacita adalah dukungan penyiapan infrastruktur dan areal perbatasan tersebut. Hal itu dikarenakan banyaknya program pemerintah yang membutuhkan ruang. Dia menjelaskan, pada wilayah perbatasan daratan dengan negara tetangga, kawasan hutan yang berimpit mencapai 1.429,7 kilometer. Terletak di daratan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, NTT dan Indonesia-PNG. Di antaranya terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Untuk penyediaan lahan wilayah perbatasan tersebut, KLHK telah menerbitkan persetujuan prinsip ruas jalan perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai surat Menhut Nomor S.58/Menhut-VII/2014 tanggal 30 Januari 2014, sepanjang 20,41 kilometer dan di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau dan Sintang sesuai surat Menhut Nomor S.58/Menhut-VII/2014 tanggal 30 Januari 2014, sepanjang 20,41 kilometer.

Penerbitan persetujuan prinsip ruas jalan perbatasan di Kabupaten Nunukan sesuai surat Menteri Kehutanan Nomor S.405/Menhut-VII/2014 tanggal 18 September 2014 sepanjang 43,914 Km dan di Kabupaten Malinau telah diterbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan bersyarat sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor SK.534/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2016 tanggal 14 Juli 2016 sepanjang 643,617 Km. Selain itu dilakukan penyelesaian batas kawasan Hutan Lindung untuk pembangunan "dryport" di Entikong. Serta rencana trase jalan sejajar/paralel perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat.