Tarif Murah Axis Mulai Dievaluasi

NERACA

Jakarta---Program tarif murah menjadi pertimbangan dalam kompetisi bisnis telekomunikasi seluler di Indonesia. "Tarif murah adalah `positioning` atau langkah awal dari perseroan untuk masuk ke pasar. Setelah perusahaan ini semakin matang dan memiliki skala ekonomi yang ideal di industri secara perlahan mulai menggelar layanan premium," kata Direktur Penjualan PT Axis Telekom Indonesia (Axis),  Syakieb A Sungkar di Jakarta,7/12

 

Menurut Syakie, sebuah operator memiliki volume yang besar merupakan hal mutlak di industri seluler agar diperhitungkan tidak hanya oleh sesama pelaku usaha di industri, tetapi juga pihak pemodal. "Di saat operator memiliki jumlah pelanggan yang sesuai dengan skala ekonomi tertentu, maka akan lebih mudah bernegosiasi tidak hanya dengan operator terkait interkoneksi, vendor soal pembelian perangkat, tetapi juga perbankan untuk pembiayaan," ujarnya.

 

Diakui Syakie, saat ini di industri telekomunikasi Indonesia terlalu banyak pemain yang berujung pada penurunan pada tarif dan Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA).  "Satu-satunya cara untuk selamat adalah adanya "cost leadership" dan efisiensi. Langkah Axis sudah tepat selama ini untuk berkembang karena efisensi sudah dijalankan mulai dari pengembangan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM)," katanya.

 

Menurut catatan, Saudi Telecom Company (STC) sebagai induk usaha Axis memiliki komitmen 2 miliar dolar AS, di mana sebesar 1 miliar dolar AS di antaranya untuk mengembangkan jasa datanya. "Sejauh ini sudah dihabiskan 300 juta dolar AS untuk pengembangan data. Sisanya sebesar 700 juta dolar AS akan diinvestasikan dalam jangka waktu 8 bulan ke depan mulai November 2011," tambahnya.

 

Dana sebesar 300 juta dolar AS sudah digunakan untuk memodernisasi infrastruktur jaringan, termasuk membangun BTS dan penyediaan 5.000 menara yang tengah dibuka tendernya sejak Oktober 2011. Sejak beroperasi tahun 2008, hingga kini Axis memiliki sekitar 15 juta pelanggan. "Layanan data sangat potensial untuk dikembangkan. Axis tidak menginginkan adanya perang tarif di layanan data ini," ujarnya.

 

Sementara itu, Direktur Utama Telkom, Rinaldi Firmansyah mengatakan Telkom tengah menggarap pembangunan jaringan infrastruktur fiber optik nasional dengan investasi sekitar Rp21,19 triliun hingga tahun 2015. "Jaringan yang disebut Nusantara Super Highway (NSH) nantinya dapat meningkatkan kapasitas akses backbone dengan kecepatan 20Mbps-100 Mbps," ujarnya

 

Menurut Rinaldi pembangunan infrastruktur backbone berupa fiber optik yang membentang dari Banda Aceh sampai dengan Kupang, masing-masing melingkari (ring) Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Denpasar dan Mataram (JaKa2LaDeMa). Selanjutnya, rute terkahir yang akan diselesaikan adalah Mataram-Kupang dengan nama proyek Mataram-Kupang Cable System (MKCS) yang mulai beroperasi pada 2013. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…