99% Energi Terbarukan Masih Terabaikan

Jakarta – Kendati begitu kaya sumber energi baru terbarukan (EBT), Indonesia masih sangat lemah dalam pemanfaatan EBT. Data Kementerian ESDM menyebutkan, potensi EBT mencapai 810 Gigawatt (GW) atau 810.000 Megawatt (MW). Namun pemanfaatannya baru  8,78 GW atau 8.780 MW. Artinya, pemanfaatan EBT hanya sekitar 1% dari total potensi. Adapun sisanya, 99% potensi EBT, masih terabaikan saat ini.

NERACA

Direktur Aneka Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Maritje Hutapea, memastikan, Indonesia memiliki potensi EBT yang cukup beragam, mulai dari panas bumi, air, angin, samudera, dan lainnya. Dalam angka yang spesifik, potensi panas bumi mencapai 29 GW, sementara potensi sumber daya air hingga 75 GW. “Secara total ada sekitar 810 GW. Yang kita gunakan baru sekitar 1%,” ujarnya di Jakarta, Rabu (30/11).

Selain itu, energi fosil seperti minyak bumi, gas bumi, dan batu bara, masih sangat mendominasi, sekitar 94%, dalam bauran energi nasional. Adapun porsi EBT dalam bauran energi nasional masih sangat minim, hanya sekitar 6%. Ironisnya, dominasi penggunaan energi fosil tidak sebanding dengan cadangannya. Cadangan minyak bumi Indonesia tercatat tinggal 3,6 miliar barel, diperkirakan 15 tahun lagi habis. Proyeksi lainnya, pada 2019 mendatang, negeri ini ditaksir sudah menjadi importir gas.

Persoalan tata kelola energi ini, lanjut Maritje, merupakan akibat kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) selama puluhan tahun, dengan nilai ratusan triliun rupiah. Akibatnya, harga produk EBT menjadi terkesan mahal karena tidak disubsidi. Itu sebabnya, EBT terabaikan, masyarakat lebih memilih menggunakan energi fosil yang “murah” karena disubsidi.  “Ketika bicara EBT, biaya produksinya tinggi dan tidak pernah disubsidi. Kalau EBT disubsidi, saya yakin bisa bersaing dengan energi fosil,” jelasnya.

Atas permasalah tersebut, Kementerian ESDM membuat regulasi-regulasi agar pengembangan EBT. “Ketika kita bangun PLTA, PLTP, ada investor masuk, kita kasih Feed in Tariff. Dengan tarif itu pengusaha merasa nyaman, modalnya bisa kembali dalam kurun waktu tertentu,” jelasnya.

Pengembangan EBT bisa dikebut hingga mencapai 23% dalam bauran energi nasional di 2025. Tahun 2025, energi fosil harus kurang dari 77%. Karena itu, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengaku pihaknya akan mengkaji ulang aturan-aturan Feed in Tariff listrik dari EBT untuk mempercepat pengembangan EBT.

Senada dengan Wamen ESDM, sambung Maritje, pihaknya tengah membuat Feed in Tariff. Lebih jauh Maritje mengungkapkan, mengungkapkan bahwa semua aturan tarif EBT, mulai dari mikro hidro, angin, sampah, hingga surya ditinjau ulang. Apalagi, anggaran sebesar Rp 1,1 triliun yang diajukan Kementerian ESDM untuk subsidi EBT ditolak oleh Badan Anggaran DPR.

Supaya potensi EBT bisa tak terbengkalai, pemerintah mencari skema baru pengembangan EBT tanpa subsidi. Pengkajian ulang diarahkan untuk menggantikan subsidi itu supaya pengembangan EBT tetap jalan, dan investor tetap punya return. Revisi aturan belum tentu mengubah formulasi harga EBT. Bisa juga Feed in Tariff diturunkan sehingga PLN mau membelinya.

Dia memprediksi, insentif yang mungkin dapat diberikan misalnya pemangkasan atau penghapusan pajak penghasilan dan pajak badan usaha. “Intinya bagaimana membuat sektor EBT ini menarik untuk investor. Kalau ada insentif, bukan subsidi, apa bentuknya,”paparnya.

Kementerian ESDM, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, dan PLN sudah membentuk tim khusus guna mencari skema pengembangan EBT tanpa subsidi. “Kita baru membentuk timnya, melibatkan berbagai instansi pemerintah dan PLN," tegas Maritje.

Ke depan, pemerintah meminta nantinya swasta melistriki daerah-daerah terpencil ini dengan potensi-potensi energi terbarukan yang terdapat di daerah tersebut. EBT sangat cocok untuk daerah terpencil. Maritje mencontohkan, bila suatu daerah punya sungai yang cukup kuat arusnya, maka bisa dibangun pembangkit listrik mikro hidro (PLTMH). Sementara bila sinar mataharinya bagus, bisa dibuat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Hal ini memperkuat pernyataan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang akan melibatkan swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi untuk menerangi 2.500 desa terpencil, terluar, dan terisolasi. Mantan Menteri Perhubungan itu mengaku tidak mau hanya mengandalkan PLN saja. Karena itu, Jonan membuat Peraturan Menteri ESDM yang mengizinkan swasta untuk membangun pembangkit, jaringan, dan menjual listrik secara langsung di daerah-daerah terpencil.

Ketua Apindo Bidang ESDM, Sammy Hamzah, mengatakan perlunya subsidi dari pemerintah untuk menutup selisih antara BPP listrik dari swasta dengan tarif yang mampu ditanggung masyarakat di daerah terpencil dalam jangka pendek. Kendala lain yang harus dihadapi swasta dalam melistriki daerah terpencil adalah pembebasan lahan, jaringan, dan perizinan.

Secara terpisah, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) menyebutkan program biodiesel dinilai mampu menciptakan pasar baru sekaligus meningkatkan permintaan minyak kelapa sawit (CPO). Hingga periode Oktober 2016, telah diproduksi biodiesel sebesar 1.2 juta kiloliter atau setara dengan 21 persen dari total konsumsi diesel nasional. munib

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…