NERACA

Jakarta – Kalangan akademisi menilai rencana pengajuan RUU Redenominasi Rupiah oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI) tahun depan, belum tepat waktu dan terlalu terburu-buru. Selain itu, jika tahapan sosialisasi kepada publik kurang gencar dan efektif, maka dikhawatirkan bisa meresahkan masyarakat.

Ekonom UGM Sri Adiningsih mengatakan, saat ini ekonomi dunia tidak menentu terkait ancaman krisis Amerika Serikat dan Eropa. “Saat ini kan kondisi ekonomi sedang tidak menentu, kecuali kalau situasinya normal, itu beda ceritanya,” ujarnya kata Sri pada Neraca, Rabu (7/12).

Karena itu, Sri berharap agar BI dan pemerintah mengkaji ulang kebijakan redenominasi rupiah ini. Karena, masih banyak hal yang perlu diperbaiki terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan tersebut.

Selain itu, faktor kesiapan masyarakat Indonesia juga perlu dipertanyakan, karena nantinya, kalau  masyarakat Indonesia belum siap, tentu akan menjadi masalah tersendiri. Apalagi disaat transisi redenominasi, dimana nilai uang lama tetap ada disamping nilai mata uang setelah diredenominasi. “Butuh waktu lama lah untuk hal itu,” tegasnya.

Untuk itu, sebelum menerapkan kebijakan ini pemerintah harus memberikan bukan hanya diseminasi bahkan perlu diadakan edukasi lebih dalam lagi. Karena masih banyak penduduk Indonesia memiliki pendidikan rendah. “Saat ini kan masih banyak masyarakat Indonesia yang notebene lulusan SD. Sehingga, dalam redenominasi ini, tentunya diperlukan edukasi yang lama,” katanya.

Jangan Lamban

Akademisi lainnya, guru besar FE Univ. Trisakti Prof. Dr. Sofyan S. Harahap mengatakan, penerapan redenominasi yang rencananya akan diterapkan pada 2012, menurut Sofyan, sosialisasi saja lamban yang nantinya berujung pada efek psikologis masyarakat. “Takut. Itu yang dirasakan masyarakat. Ada yang berfikiran kalau redenominasi sama dengan sanering. Padahal tidak sama sekali,” ujarnya kemarin.

Terkait adanya dugaan jika redenominasi menyebabkan penyusutan aset dan nilai, Sofyan menegaskan hal itu tidak benar sama sekali. “Nggak benar. Aset dan nilai tidak akan menyusut melainkan hanya nominalnya saja. Sehingga, kalau bawa uang tidak terlalu banyak. Ini tugas BI yang harus ekstra keras mensosialisasikan redenominasi, jangan lamban,” tegasnya.

Senada dengan Sofyan. Sosiolog UI Jacobus Blikololong menilai redenominasi akan memperkuat citra rupiah di mata dunia. Dia mengatakan saat ini adalah saat yang tepat untuk menerapkan redenominasi. “Sekarang euro dan dolar AS sedang sekarat. Makanya, mata uang masing-masing negara harus diperkuat. Nah, redenominasi adalah salah satunya,” katanya.

Jacobus bahkan menegaskan, pada kondisi seperti sekarang Indonesia jangan memikirkan integrasi mata uang negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN Linkage. Tetapi, harus perkuat dahulu rupiah. “Saran saya tahun depan (2012) saat yang tepat diterapkan. Masyarakat sudah pintar sekarang. Masyarakat daerah saya (Flores, NTT) saja sudah paham kok. Dan tidak ada rush. Kemenkeu dan BI harus bahu-membahu sosialisasi ini (redenominasi),” ujarnya.  

Namun dalam kenyataannya tidaklah sesederhana itu. Redenominasi bukanlah barang baru dalam dunia moneter. Sudah banyak negara menjalankannya. Ternyata ada yang sukses, tetapi ada pula yang tidak. Hal inilah yang meresahkan masyarakat. Secara logis, para pemegang uang tentu bertanya-tanya: kalau tidak ada masalah dengan yang ada sekarang, untuk apa melakukan sesuatu yang belum tentu berhasil? 

Seperti halnya kebijakan lainnya, redenominasi tentu memiliki tujuan. Penyederhanaan atau efisiensi dalam pencatatan pembukuan bukanlah satu-satunya tujuan yang ingin dicapai. Ada target yang lebih besar, yakni menciptakan “money illusion” dimana “gengsi” rupiah seolah-olah naik, baik di mata barang dan jasa yang dijual maupun terhadap valuta asing.  Tentu ini tantangan pemerintah dan BI menyakinkan masyarakat bahwa kebijakan ini tidak akan merugikan masyarakat. ahmad/ardi/fba