Jaga Komitmen Kebersamaan

Jaga Komitmen Kebersamaan
Kapolri Jend. Tito Karnavian dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin dalam pertemuannya di Jakarta, Senin (28/11) mencapai kesepakatan kedua belah pihak akan mengawal damai kegiatan doa bersama di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, pada 2 Desember 2016. Tentu saja ini merupakan kabar gembira buat kita sebagai umat beragama dapat menjalankan komitmen kesepakatan tersebut pada saatnya nanti.
GNPF-MUI bersama Polri sepakat, bahwa Aksi Bela Islam III tetap akan digelar pada 2 Desember 2016 dalam bentuk aksi unjuk rasa yang super damai, berupa aksi ibadah gelar sajadah.  Dalam kegiatan tersebut, akan digelar zikir dan doa untuk keselamatan negeri, serta tausiyah umaro dan ulama di lapangan Monas dan sekitarnya dari jam 08.00 pagi hingga shalat Jumat sekitar pk. 13.00. 
Tidak hanya itu. GNPF-MUI dan Polri sepakat, usai shalat Jumat para pimpinan GNPF-MUI akan menyapa umat Islam di sepanjang jalan sekaligus melepas mereka agar pulang dengan tertib.  Sementara itu  tim terpadu untuk mengatur teknis pelaksanaan mencakup penetapan kiblat, penetapan panggung dan shof, membuka pintu monas dan pembuatan pintu-pintu darurat, menyediakan posko medis dan logistik serta tempat wudhu.
Apabila ada gerakan diluar kesepakatan mereka, maka itu bukan bagian dari aksi bela Islam III dan GNPF MUI tidak bertanggung jawab serta menjadi Hak Kewajiban Polisi mengambil tindakan.  Cukup jelas, bahwa Polisi siap mengambil tindakan tegas jika terjadi kericuhan seperti yang pernah terjadi pada 4 November 2016.
Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga mengaku pihaknya telah dihubungi seorang ulama besar yang menjelaskan ada rencana makar. “Seorang ulama besar mencium ada penggulingan (pemerintahan) dan memberi tahu saya,” ujarnya di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (24/11). Karena itu, Polri bersama TNI akan menjaga ketat demonstrasi itu jika aksi itu berpotensi pada upaya menggulingkan pemerintahan. 
Jumlah prajurit TNI-Polri yang diturunkan akan lebih banyak dari aksi sebelumnya. Termasuk mengatur strategi jika berujung pada makar. “Kalau itu bermaksud menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, termasuk pasal makar,” ujar Kapolri.  Karena itu, untuk mencegah keadaan tidak semakin memburuk, Kapolri terpaksa mengeluarkan maklumat yang berisi ketentuan untuk demo 2 Desember 2016. 
Dalam maklumat itu, Polri tidak mengizinkan aksi gelar sajadah di Jakarta maupun di daerah pada Jumat, 2 Desember 2016. Bagi Polri, meski kebebasan mengemukakan pendapat diatur dalam undang-undang, itu tidak absolut. Menurut Tito, aksi Bela Islam III yang akan menggelar sajadah sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Thamrin akan mengganggu hak orang lain di jalan protokol tersebut. “Maka itu, kami akan melarang kegiatan itu,” tegas Kapolri.  
Jika aksi di jalan protokol itu tetap dilaksanakan, akan dibubarkan paksa. Bila ada perlawanan dari massa, bahkan akan dikenakan Pasal 108 KUHP yang ancaman hukumannya lima tahun penjara. Maklumat itu kemudian ditindaklanjuti oleh sejumlah kapolda, termasuk Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan. Sedangkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan jajarannya bersama Polri siap menghadapi upaya makar yang diduga disusupkan dalam aksi 2 Desember 2016. Prajurit TNI sudah disiagakan menangkal upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah.
Jadi, apabila semua pihak menjaga komitmen kebersamaan demi kelancaran Aksi Bela Islam III diharapkan kegiatan tersebut akan berlangsung aman, damai dan tenteram. Kegiatan masyarakat lainnya juga berjalan sebagaimana mestinya tidak terganggu oleh acara doa bersama tersebut. Damai itu memang indah dan sejuk..........

Kapolri Jend. Tito Karnavian dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin dalam pertemuannya di Jakarta, Senin (28/11) mencapai kesepakatan, bahwa kedua belah pihak siap mengawal damai kegiatan doa bersama di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, pada 2 Desember 2016. Tentu saja ini merupakan kabar gembira buat kita sebagai umat beragama dapat menjalankan komitmen kesepakatan tersebut pada saatnya nanti.

GNPF-MUI bersama Polri sepakat, bahwa Aksi Bela Islam III tetap akan digelar pada 2 Desember 2016 dalam bentuk aksi unjuk rasa yang super damai, berupa aksi ibadah gelar sajadah.  Dalam kegiatan tersebut, akan digelar zikir dan doa untuk keselamatan negeri, serta tausiyah umaro dan ulama di lapangan Monas dan sekitarnya dari jam 08.00 pagi hingga shalat Jumat sekitar pk. 13.00. 

Tidak hanya itu. GNPF-MUI dan Polri sepakat, usai shalat Jumat para pimpinan GNPF-MUI akan menyapa umat Islam di sepanjang jalan sekaligus melepas mereka agar pulang dengan tertib.  Sementara itu  tim terpadu untuk mengatur teknis pelaksanaan mencakup penetapan kiblat, penetapan panggung dan shof, membuka pintu monas dan pembuatan pintu-pintu darurat, menyediakan posko medis dan logistik serta tempat wudhu.

Apabila ada gerakan diluar kesepakatan mereka, maka itu bukan bagian dari aksi bela Islam III dan GNPF MUI tidak bertanggung jawab serta menjadi Hak Kewajiban Polisi mengambil tindakan.  Cukup jelas, bahwa Polisi siap mengambil tindakan tegas jika terjadi kericuhan seperti yang pernah terjadi pada 4 November 2016.

Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga mengaku pihaknya telah dihubungi seorang ulama besar yang menjelaskan ada rencana makar. “Seorang ulama besar mencium ada penggulingan (pemerintahan) dan memberi tahu saya,” ujarnya di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (24/11). Karena itu, Polri bersama TNI akan menjaga ketat demonstrasi itu jika aksi itu berpotensi pada upaya menggulingkan pemerintahan. 

Jumlah prajurit TNI-Polri yang diturunkan akan lebih banyak dari aksi sebelumnya. Termasuk mengatur strategi jika berujung pada makar. “Kalau itu bermaksud menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, termasuk pasal makar,” ujar Kapolri.  Karena itu, untuk mencegah keadaan tidak semakin memburuk, Kapolri terpaksa mengeluarkan maklumat yang berisi ketentuan untuk demo 2 Desember 2016. 

Dalam maklumat itu, Polri tidak mengizinkan aksi gelar sajadah di Jakarta maupun di daerah pada Jumat, 2 Desember 2016. Bagi Polri, meski kebebasan mengemukakan pendapat diatur dalam undang-undang, itu tidak absolut. Menurut Tito, aksi Bela Islam III yang akan menggelar sajadah sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Thamrin akan mengganggu hak orang lain di jalan protokol tersebut. “Maka itu, kami akan melarang kegiatan itu,” tegas Kapolri.  

Jika aksi di jalan protokol itu tetap dilaksanakan, akan dibubarkan paksa. Bila ada perlawanan dari massa, bahkan akan dikenakan Pasal 108 KUHP yang ancaman hukumannya lima tahun penjara. Maklumat itu kemudian ditindaklanjuti oleh sejumlah kapolda, termasuk Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan. Sedangkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan jajarannya bersama Polri siap menghadapi upaya makar yang diduga disusupkan dalam aksi 2 Desember 2016. Prajurit TNI sudah disiagakan menangkal upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Jadi, apabila semua pihak menjaga komitmen kebersamaan demi kelancaran Aksi Bela Islam III diharapkan kegiatan tersebut akan berlangsung aman, damai dan tenteram. Kegiatan masyarakat lainnya juga berjalan sebagaimana mestinya tidak terganggu oleh acara doa bersama tersebut. Damai itu memang indah dan sejuk..........

 

BERITA TERKAIT

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…