Dampak Kasus Ahok Paksakan Skema Putaran Kedua ?

Oleh: Afut Syafril

Jelang Februari 2017 pertarungan penentuan DKI 1, tensi politik di Ibu Kota Jakarta mulai memanas. Salah satu Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta dengan nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan penistaan agama.

Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio, akibat hal tersebut berkemungkinan memaksakan adanya putaran kedua.

Sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI, putaran kedua dilakukan jika tidak ada pasangan calon gubernur dan wakil gubenur DKI yang meraih suara lebih dari 50 persen pada putaran pertama. Dan hanya diiukuti oleh dua pasangan dengan suara terbanyak pada putaran kedua.

"Bisa saja kampanye negatif dilakukan, tapi tidak dengan kondisi terbuka, atau bisa saja hasil dari kampanye negatif tersebut justru menguatkan pasangan nomor dua (Ahok-Djarot," ucap Hendri kepada Antara.

Terkait dengan pengaruh elektabilitas dari calon lainnya terkait penetapan tersangka Ahok, pasangan calon nomor satu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan pasangan calon nomor tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno nampaknya memang belum berpengaruh terlalu signifikan.

"Efek secara jelas belum terbaca, elektabilitas Ahok memang turun akhirnya, namun yang mengejutkan adalah pemilih juga tidak berpindah kepada calon lainnya selain Ahok, dengan kata lain hal tersebut juga belum tentu meningkatkan tingkat elektabilitas pasangan selain Ahok ketika reputasinya menurun," tutur Hendri.

"Yang menarik justru penurunan elektabilitas pasangan nomor dua yang tidak berpindah ke pasangan lain, tapi meningkatkan tingkat warga yang belum menentukan pilihan," kata Hendri yang juga memiliki lembaga survei bernama Kedai Kopi.

Ia bahkan juga memberikan gambaran simulasi jika dampak penetapan status tersangka Ahok memungkinkan adanya putaran kedua. Data simulasi bila pilkada masuk ke putaran kedua, hasilnya adalah: a.pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat meraih suara sebanyak 37,3 persen berhadapan Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebesar 43,9 persen.

b. Kemudian, Pasangan Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni 48,1 persen berhadapan dengan Pasangan Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat 33,9 persen.

c. Selanjutnya, Pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno 39,2 persen melawan Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni sebanyak 39,8 persen.

Sementara sisanya tidak tahu atau tidak menjawab. Periode survei ini dilakukan pada tanggal 19 Oktober sampai 24 Oktober 2016. Jumlah responden 694 orang tersebar secara proporsional di 78 kelurahan di enam kabupaten/kota administrasi di wilayah DKI Jakarta.

Pemilihan sampel dalam survei ini menggunakan metode sampel acak bertingkat (multistage random sampling) dengan "Margin Of Error" (MoE) sebesar +/-4 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sedangkan dari lembaga survei "Indocon Research Consulting" menunjukkan bahwa Pilkada DKI Jakarta juga akan berlangsung dua putaran, karena tidak ada salah satu dari tiga pasangan calon yang meraih 50 persen plus satu suara dalam pencoblosan kertas suara pada 15 Februari 2017.

Manuver Perubahan Strategi

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai bahwa timnya optimistis untuk bisa memenangkan pertarungan Pilkada 2017, bahkan dalam satu putaran. Ia juga tidak menutup mata bahwa elektabilitas dirinya dan Ahok tidak sedang dalam kondisi baik, berdasarkan berbagai survei.

"Kami ditakuti oleh oknum dan kelompok politik, oleh karena itu kami selalu disudutkan dengan berbagai cara agar reputasi kami jatuh di mata masyarakat, nampaknya ada yang tidak suka Jakarta menjadi lebih baik," ujar Djarot ketika berdiskusi dengan masyarakat dan pendukungnya.

Dia mengatakan pihaknya mengedepankan "blusukan" ke warga-warga daripada memusingkan hasil survei. "Tapi saya pribadi tidak percaya lembaga survei itu, karena tidak percaya maka saya turun ke bawah (blusukan)," tukasnya.

Djarot menuturkan blusukan itu diperlukan untuk mengetahui masalah dan kondisi warga secara langsung. Untuk mengantisipasi dari skema hasil-hasil survei tersebut, metode blusukan tetap digencarkan oleh pasangan Ahok-Djarot, hanya saja perubahannya adalah mulai ditambahkannya pasukan blusukan yang melibatkan langsung Sekjen DPP dari para partai pengusung dan komunitas relawan untuk langsung menyerap masukan warga.

Mantan Wali Kota Blitar tersebut mengatakan, beberapa waktu ke depan koalisi partai-partai pengusung dan beberapa komunitas relawan akan diperbantukan turun ke lapangan guna menyerap aspirasi masyarakat serta mengkondisikan ketertiban.

"Konsolidasi kali ini antara seluruh partai dan relawan, jadi perlu dibicarakan langkah-langkah yang pasti," kata alumnus Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tersebut.

Pihak yang terkait dengan langkah kampanye tersebut adalah sekretaris jenderal dari masing-masing partai, yaitu Golkar, PDIP, Hanura, Nasdem dan PPP kubu Djan Faridz, yang nantinya pada tingkatan Dewan Pimpinan Pusat tersebut akan dilebur bersama dengan relawan guna persiapan turun ke lapangan.

Kemudian langkah selanjutnya adalah mengevaluasi apa yang telah dilakukan satu bulan terakhir, kata Djarot.

Sementara strategi pada pasangan calon tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan lebih banyak memberdayakan tim sukses dan relawan turun ke masyarakat untuk melayani undangan warga yang jumlahnya sangat banyak.

Selain menerjunkan tim sukses dan relawan, tim pemenangan juga mewacanakan kampanye di tempat yang luas agar dapat menampung lebih banyak warga yang hadir. Misalnya, kampanye di gelanggang olahraga pada akhir pekan.

Pasangan calon lainnya, calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono lebih memaksimalkan media sosial, ia mengatakan media sosial harus disikapi dengan bijak karena memiliki konsekuensi positif dan negatif.

Pihaknya terus mengingatkan diri sendiri dan tim pemenangan untuk bertanggung jawab dalam memanfaatkan media sosial. Melalui media sosial, katanya, sebaiknya menghadirkan sesuatu yang baik, bukan polemik atau pernyataan memicu konflik antara sesama. (Ant.)

BERITA TERKAIT

Pertahankan Sinergitas dan Situasi Kondusif Jelang Putusan Sidang MK

  Oleh: Kalista Luthfi Hawa, Mahasiswa Fakultas Hukum PTS   Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menarik perhatian publik menjelang putusan…

Pemerintah Bangun IKN dengan Berdayakan Masyarakat Lokal

  Oleh: Saidi Muhammad, Pengamat Sosial dan Budaya   Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur bukan hanya tentang…

Ekonomi Mudik 2024: Perputaran Dana Besar Namun Minim Layanan Publik

    Oleh: Achmad Nur Hidayat MPP, Ekonom UPN Veteran Jakarta   Pergerakan ekonomi dalam Mudik 2024 melibatkan dana besar…

BERITA LAINNYA DI Opini

Pertahankan Sinergitas dan Situasi Kondusif Jelang Putusan Sidang MK

  Oleh: Kalista Luthfi Hawa, Mahasiswa Fakultas Hukum PTS   Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menarik perhatian publik menjelang putusan…

Pemerintah Bangun IKN dengan Berdayakan Masyarakat Lokal

  Oleh: Saidi Muhammad, Pengamat Sosial dan Budaya   Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur bukan hanya tentang…

Ekonomi Mudik 2024: Perputaran Dana Besar Namun Minim Layanan Publik

    Oleh: Achmad Nur Hidayat MPP, Ekonom UPN Veteran Jakarta   Pergerakan ekonomi dalam Mudik 2024 melibatkan dana besar…