Jakarta -Kalangan pengusaha mengkhawatirkan aksi mogok kerja nasional pada 2 Desember 2016 akan memicu kelangkaan penciptaan lapangan kerja dan mengganggu kenyamanan para pebisnis dan investor yang hendak berinvestasi di negeri ini. Hal ini terkait dengan rencana Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan aksi mogok kerja nasional, sebagai bentuk protes penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017.

NERACA

Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang masih memprihatinkan saat ini, sekitar 1 juta buruh yang tergabung dalam KSPI akan melaksanakan mogok nasional di beberapa daerah pada Jumat 2 Desember 2016. Menanggapi aksi itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengungkapkan jika itu terjadi memicu kelangkaan penciptaan lapangan kerja.

Menurut dia, kelangkaan itu karena semakin takutnya investor untuk masuk ke Indonesia. Dengan menurunnya tingkat investasi itu secara langsung juga akan mempersulit upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.

"Kemudian investor akan ragu masuk ke Indonesia jika aksi ini dijalankan,dengan demikian lowongan kerja akan semakin terbatas," ujarnya seperti dikutip Liputan6.com, Sabtu (26/11). 

Saat ini, Sarman menuturkan, pemerintah terus berupaya melakukan deregulasi berbagai sektor demi menciptakan iklim usaha yang bersahabat dengan investor. Untuk mempercepat pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan‎ investasi dari swasta, mengingat APBN sangat terbatas.

Tak hanya itu, Sarman mengaku beberapa pengusaha juga mulai mempertimbangkan mekanisasi dalam proses produksi. Salah satu alasan adalah tingginya UMP di beberapa wilayah. Selain itu juga beberapa pengusaha terpaksa melakukan relokasi pabriknya ke wilayah yang lebih kondusif.

"Jadi tolonglah dipikirkan untung ruginya,jangan hannya melihat dari sisi kepentingan buruh tapi lihat juga kepentingan dunia usaha dan dampaknya terhadap iklim usaha dan invetasi kita," tegas Sarman.

Rencana aksi unjuk rasa beberapa elemen masyarakat pada 2 Desember 2016 dikhawatirkan mengganggu kegiatan bisnis dan iklim investasi di dalam negeri. Terlebih lagi, ‎demo ini akan dibarengi dengan aksi mogok nasional oleh buruh.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Antonius J Supit mengatakan, aksi demo yang berlangsung dalam jangka waktu yang berdekatan seperti ini akan mengganggu kenyamanan para pebisnis dan investor. Hal ini sangat disayangkan lantaran terjadi di tengah upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik lebih banyak investasi.

"Demo ini berpengaruh ke iklim investasi, karena investasi itu memerlukan kenyamanan dan kepastian hukum. Apalagi nanti buruh mau ikut nimbrung. Kalau dibiarkan berlarut-larut akan berpengaruh besar," ujarnya di Jakarta, Kamis (24/11). 

Anton menyatakan, belajar dari aksi demo 4 November lalu, ada sejumlah kontrak bisnis yang tertunda karena muncul ketakutan dari para investor. Hal seperti ini dikhawatirkan kembali terjadi pada 2 Desember mendatang.

"Kejadian 4 November kemarin membuat orang tambah mikir, saya aja punya orang-orang mau tanda tangan kontrak (bisnis) enggak jadi, ini baru satu kasus," ujarnya. 

Oleh karena itu, Anton berharap rencana aksi demo ini tidak benar-benar terlaksana. Sebab menurut dia, inti permasalahan dari aksi ini terkait kasus penistaan agama sudah berjalan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok‎) sudah dijadikan tersangka.

"Buat saya jaminan keamanan itu penting. Kalau‎ lantas proses hukum tidak dihargai dan semua dilakukan di lapangan bagaimana? Katanya disebutkan ada dua parlemen yaitu parlemen gedung (DPR) dan ada parlemen jalanan," ujarnya.  

Produktivitas Stagnan

Pada bagian lain, Bank Indonesia  memandang daya saing industri yang dimiliki masih cukup rendah. Ini dilihat salah satunya dari kualitas sumber daya manusia yang ada.

Gubernur BI Agus DW Martowardojo menegaskan hal itu dibuktikan dengan produktivitas para pekerja di Indonesia tidak meningkat bahkan lebih cenderung stagnan. "Data kita menunjukkan pertumbuhan upah minimum itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan produktivitas para pekerja kita. Ini yang harus terus kita koordinasikan dengan semua stakeholder," ujarnya  di Surabaya, Sabtu (26/11). 

Kualitas pekerja di Indonesia menjadi kunci untuk membangkitkan kejayaan industri, terutama di sektor manufaktur. Karena dengan itu Indonesia mampu keluar dari negara berkembang dan beralih menjadi negara maju.

Dia mengatakan,  untuk meningkatkan kualitas pekerja itulah yang akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan meningkatkan jumlah dan kualitas sekolah vokasi.

Ada sekolah vokasi, para pekerja lebih terlatih dan lebih memahami dunia kerja. Namun, sekolah vokasi juga harus bekerjasama dengan beberapa perusahaan demi mengenalkan para muridnya ke dunia kerja. "Jadi para murid bisa magang, bahkan bisa langsung bekerja di perusahaan yang bersangkutan ketika lulus," ujarnya. 

Sebelumnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan 1 juta buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional pada 2 Desember 2016. Aksi ini akan berlangsung di 250 kabupaten/kota di 20 provinsi untuk menyuarakan tiga tuntutan. Salah satunya menolak upah murah. 

"Buruh di 250 kabupaten/kota di 20 provinsi sekitar hampir 1 juta buruh akan melakukan mogok nasional dalam bentuk unjuk rasa nasional setop produksi. Aksi ini digelar 2 Desember mendatang, dari sebelumnya direncanakan 25 November ini," kata Presiden KSPI, Said Iqbal, pekan lalu. 

Khusus buruh se-Jabodetabek dan Karawang, Said mengatakan lebih dari 200 ribu buruh pada saat mogok nasional 2 Desember ini akan bergerak melakukan demo di Istana Negara. Titik kumpul di Bundaran Hotel Indonesia. "Sedangkan mogok nasional buruh di 19 provinsi lainnya dilakukan di kawasan industri dan kantor gubernur masing-masing," ujar dia. 

Said mengungkapkan, aksi tersebut akan dilaksanakan secara serempak minimal di 26 provinsi di Indonesia. Provinsi itu antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, NTB, NTT dan Papua.

"Di Pulau Jawa seluruh provinsi, Sulawesi juga seluruh provinsi. Anggota KSPI ada di 30 provinsi, tapi setidaknya aksi ini akan berlangsung di 20-an provinsi. Ini juga dilakukan di 250-300 kabupaten/kota," ujarnya. 

Menurut Said, sekitar 1 juta-2 juta buruh diperkirakan akan ikut dalam aksi ini. Hal tersebut mengingat aksi mogok bukan hanya melakukan aksi unjuk rasa tetapi juga dengan menghentikan kegiatan di pabrik dan perusahaan. bari/mohar/fba