Fraksi PDIP Berikan Map Kosong 

Tak Berikan Pandangan Bahas APBD 2017 Kota Sukabumi

NERACA

Sukabumi - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Sukabumi tidak memberikan pandangannya terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun anggaran 2017. Melainkan, Fraksi PDI Perjuangan hanya menunjukan map yang bertuliskan "map ini kosong" yang dibawa oleh sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Rojab Asyari. Dengan kejadian tersebut, sontak saja semua peserta rapat paripurna yang digelar Kamis (24/11) sore lalu bergemuruh dan keheranan.

"Ini bukan semata-mata lelucon. Hanya saja, kita melalui rapat Fraksi PDIP sudah sepakat tidak akan memberikan pandangan. Karena waktunya mepet dan ini menjadi kebiasaan buruk pihak eksekutif dari tahun ke-tahun," tandas Rojab ke sejumlah media, kemarin.

Lebih lanjut Rojab menjelaskan, berdasarkan Permen nomor 31 tahun 2016, bahwa penetapan APBD itu maksimal satu bulan sebelum tahun anggaran baru, yakni pada 30 November 2016. Sementara ini hanya menyisakan beberapa hari saja, bagaimana mau melakukan pembahasan komprehensif dan efektif." Ini kan APBD, yang nilainya tidak sedikit. Yang pasti harus dikaji lebih dalam. Tapi buktinya waktu mepet sekali. Harusnya pembahasan ini lebih awal jadi bisa menghasilkan output yang lebih bagus. Tak ada kesan asal-asalan," jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Kamal Suherman menanggapi masalh tersebut, merupakan hak dari fraksi. Tidak akan berpengaruh terhadap pembahasan APBD."Ini kan lembaga demokrasi, silahkan saja bagaimana fraksi masing-masing," ucapnya.

Tapi Kamal berharap, pembahasaan RAPBD 2017 ini bisa berjalan lancar karena ini menyangkut kepentingan masyarakat bukan golongan. Waktu yang bisa dikatakan telat ini, bisa dimanfaatkan sebaiknya oleh anggota dewan."Kita akan bekerja keras dalam membahas RAPBD dengan sisa waktu dua minggu. Kalau pun lebih dari 30 November, pemerintah pusat juga memaklumi, karena permasalahanya perubahan SOTK baru. Semua daerah juga sama," pungkasnya.

Menanggapi Fraksi PDIP yang tidak memberikan pandangan, Walikota Sukabumi, M Muraz mengakui itu merupakan hak dari setiap fraksi. Pemerintah daerah kiranya sudah mencoba memenuhi sesuai dengan aturan. Tapi saat ini memang aturan dari pusat selalu berubah."Memang agak terlambat, harusnya November ini sudah ditetapkan APBD 2017 ini tapi itu karena aturan pemerintah pusat selalu berubah sehingga kami harus menyesuaikan," jelas Muraz usai memberikan jawaban atas RAPBD tahun anggaran 2017 yang digelar Jumat sore (25/11).

Muraz mengatakan, dulu sudah disampaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke DPRD tapi ditarik lagi. Karena harus menyesuaikan dengan aturan baru yakni tentang perubahan SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja)."Tak hanya SOTK tapi sumber dana dari pusat pun terus berubah. Jadi kami kembali menyusun KUA-PPAS. Saya kira keterlamban ini secara Nasional seperti ini. Terpenting pentetapan APBD ini jangan sampai lewat tahun," ujarnya.

Muraz juga mengakui jika RAPBD khusunya pendapatan tahun anggran 2017 ini mengalami penurunan, pasalnya Dana Alokasi Kusus (DAK) dari pusat turun sehingga pendapatan juga turun.Tapi, program yang sudah prioritas di tahun 2017 nanti tetap harus berjalan."Meski pendapatan tahun 2017 turun, program yang sudah di utamakan etap harus berjalan," pungkasnya.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Sukabumi tahun anggaran 2017 mengalami penurunan sekitar 7,18% dari APBD tahun anggaran sebelumnya. Arya