NERACA

Jakarta –  Indonesia mengusung “Resilient, Inclcusive and Innovative, Connected, and Equitable (RICE)” yaitu prinsip ketahanan, inklusif, inovatif, konektivitas, dan penyetaraan untuk mengimplementasikan perdagangan bebas di kawasan Asia-Pasifik.

“Implementasi perdagangan bebas sebagaimana dicita-citakan para deklarator APEC di Bogor (Bogor Goals), kami terus berupaya menjaga kemitraan melalui prinsip-prinsip RICE',” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sesi retreat I pemimpin Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Lim, Peru, Minggu waktu setempat atau Senin WIB, sebagaimana disalin dari Antara di Jakarta.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh 21 pemimpin ekonomi APEC itu, dia menjelaskan bahwa meskipun mengalami tantangan perekonomian yang sulit, Indonesia terus berupaya untuk bisa mencapai “Bogor Goals” yang telah disepakati pada 22 tahun silam.

Menurut Wapres, Indonesia telah memulai beberapa program liberalisasi dan terus berubah dalam beberapa dasawarsa sehingga sekarang bisa menurunkan bea masuk untuk negara-negara sekawasan. “Bahkan sekarang Indonesia berubah menjadi 10 negara paling mudah dalam menjalankan usaha, demikian menurut Laporan Bank Dunia”, ucap Wapres JK.

Menurut survei UNCTAD yaitu Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan, pada 2016 Indonesia menempati rangking ke-9 negara yang paling menarik bagi para investor. Hal itu merupakan suatu kemajuan karena pada 2014, Indonesia berada dalam peringkat ke-14.

Wapres juga mengemukakan tiga hal utama dalam mengatasi lambannya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya proteksionisme global. “Yang pertama, perdagangan dan investasi bebas harus ditingkatkan dan integrasi ekonomi secara komperehensif yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi antara legislatif, eksekutif, dan elemen masyarakat, baik di tingkat nasional maupun regional,” ujarnya.

Kedua, lanjut Wapres, dibutuhkan kesempatan yang sama dan persaingan yang sehat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dan ketiga, melibatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, pekerja tidak terampil, dan pengusaha lokal dalam proses perdagangan dan investasi bebas di kawasan.

Selain itu, menurut Wapres, APEC juga harus memperhatikan negara-negara berkembang yang 70-90 persen penduduk miskinnya tinggal di wilayah perdesaan. “Pembangunan wilayah perdesaan sangat penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan,” kata Jusuf Kalla.

Sementara itu, Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengajak Vietnam untuk kerja sama menerapkan kesetaraan upah minimum buruh disektor industri. Pasalnya, persaingan upah rendah yang ditawarkan kedua negara, dapat dimanfaatkan para investor asing.

“Bapak Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengusulkan kerja sama dengan Pemerintah Vietnam tentang adanya platform bersama untuk penetapan upah sektoral industri sehingga Indonesia dan Vietnam tidak diadu oleh investor,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Lima, Peru, sebagaimana disalin dari keterangan resmi, kemarin.

Hal itu disampaikan Airlangga usai mendampingi Wapres RI Jusuf Kalla (JK) bertemu dengan Presiden Republik Sosialis  Vietnam Tran Dai Quang dalam rangkaian kegiatan Economic Leaders Meeting di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (KTT APEC 2016) di Lima, Peru, Jumat malam waktu setempat (Sabtu waktu Jakarta).

Dari pertemuan bilateral tersebut, JK mengharapkan kedua negara akan berbagi pengalaman dengan negara-negara lain seperti di kawasan ASEAN untuk membuat sistem dalam menentukan standar upah minimum regional. Apalagi, menurutnya, saat ini Indonesia dan Vietnam menjadi incaran para investor untuk membangun industri.

Sementara itu, Airlangga menambahkan, selama ini banyak investor yang kerap membandingkan tingkat upah buruh di Indonesia dan Vietnam. “Minimum salary di Indonesia dan Vietnam selalu diadu mana yang lebih rendah. Dengan adanya kesamaan upah minimum sektoral, maka tentunya akan menciptakan pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik sesuai dengan salah satu tema APEC saat ini, yaitu terkait dengan human development,” paparnya.

Airlangga juga mengungkapkan, industri tertentu seperti sektor padat karya selalu membedakan selisih upah pekerja tanpa memperhitungkan harga barang pada konsumen akhir terutama di pasar global. “Sehingga di tengah itu ada yang memanfaatkan, Nah, itu yang ingin dicegah,” ujarnya.

Menurut Airlangga, tidak baik kalau yang dipersandingkan adalah biaya tenaga kerja dari masing-masing negara. “Jadi, tentunya kami mengharapkan bahwa kesetaraan human development itu terkait dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai universal,” tuturnya.

Selain soal upah, pertemuan bilateral tersebut juga membahas kerja sama tentang pengembangan rantai nilai dunia (global value chain) di sektor industri otomotif, kimia, dan digital. “Kementerian Perindustrian siap menindaklanjuti berbagai usulan yang telah disampaikan oleh Bapak Jusuf Kalla kepada Pemerintah Vietnam,” tegas Airlangga.

Menanggapi usulan Indonesia, kata Airlangga, Presiden Vietnam merespons dengan baik dan juga akan menindaklanjuti. Airlangga pun berharap nilai transaksi perdagangan Indonesia dengan Vietnam dapat meningkat.