NERACA

Jakarta - Demonstrasi yang direncanakan pada 25 November 2016 diharapkan tidak diikuti dengan "rush money" atau penarikan dana tunai secara masif dari perbankan karena akan mengganggu stabilitas pasar keuangan dan perekonomian dalam negeri. "Tidak perlu ada 'rush money' karena akan berdampak buruk terhadap sistem keuangan dan sistem pembayaran kita, umumnya terhadap ketersediaan dana pada perekonomian," kata Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Johnny G. Plate di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Jika terjadi penarikan dana besar-besaran, menurut Johnny, perbankan akan kesulitan likuiditas atau dana tersedia. Hal itu dapat menghambat perbankan dalam menyediakan dana untuk kredit, ataupun untuk kegiatan konsumsi lainnya oleh masyarakat. "Jadi itu akan mempengaruhi ketahanan perekonomian jangka pendek," kata legislator dari Partai Nasional Demokrat tersebut.

Dia mengatakan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus siap untuk mengantisipasi dampak negatif terhadap pasar keuangan, jika aksi demonstrasi tersebut diikuti aksi "rush money". "Namun masyarakat tidak perlu cemas jika terdapat potensi gangguan terhadap kondisi ekonomi dalam negeri karena Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK)," kata dia.

Sejalan dengan maraknya seruan "rush money" di media sosial, masyarakat DKI Jakarta juga meminta agar demonstrasi pada 25 November 2016 berjalan tertib dan tidak perlu diikuti dengan aksi "rush money". Franky Anchos (48), warga Jakarta Pusat, khawatir jika "rush money" terjadi, dia akan sulit mengajukan kredit dari bank dan menarik dana untuk kegiatan konsumsi.

Jika hal itu terjadi, dia akan sulit untuk membiayai kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. "Nanti bank kesulitan. Lagi pula, saya mempertanyakan relevansinya apa 'rush money' dengan demonstrasi nanti," kata Franky yang berprofesi sebagai pelaut. Dalam sepekan terakhir, banyak informasi beredar di media sosial mengenai aksi demonstrasi berbagai kelompok organisasi masyarakat yang akan diikuti dengan aksi "rush money".

Aksi tersebut direncanakan sebagai aksi lanjutan dari demonstrasi pada 4 November 2016. Aksi tersebut terkait kasus penistaan agama yang melibatkan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan masyarakat jangan terpengaruh isu penarikan uang secara massal (rush). "Sistem keuangan, sitem perbankan sehat, jadi tidak ada dasar untuk ada kegiatan yang disebut rush," kata Agus Marto.

Dia juga mengimbau masyarakat dan media massa untuk tidak terpengaruh isu "rush" karena keadaan ekonomi Indonesia dalam keadaan baik dan stabil. "Mohon jangan memberitakan yang membikin masyarakat menjadi tidak tenang. Kami ingin menyampaikan bahwa dengan otoritas yang lain, kita konfirm kondisi stabilitas ekonomi Indonesia terjaga baik," tegas Agus Marto.

Gubernur BI ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen di saat negara lain di bawah itu, sedangkan inflasi dikisaran 3 persen, transaksi berjalan dan neraca pembayaran juga berjalan baik. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengimbau masyarakat tidak termakan isu "rush" karena kondisi perekonomian Indonesia dalam keadaan baik. "Jangan terlalu sensitif terhadap isu macam-macam. Nggak ada alasan untuk terjadi rush. Kalau ada yang hembuskan itu dalam situasi seperti ini normal saja," kata Darmin.

Dia mengatakan bahwa pemerintah beserta otoritas lainnya tengah menjaga ekonomi dari berbagai faktor dan meminta masyarakat menjaga situasi agar kondusif. "Yang paling penting dari kita jaga ekonomi. Kalau kita jaga dengan baik, kalau ada goncangan, kita nggak bilang nggak mungkin ada goncangan, tapi dalam goncangan kalau kita jaga baik, ekonomi kita bisa bertahan," katanya.