Jakarta - Ironis sekali perilaku sebagian pegawai negeri sipil (PNS) di negeri ini. Dana APBN 2011 yang jumlahnya mencapai Rp1.229,6 triliun ternyata 60% untuk membayar gaji PNS, yang menurut Badan Kepegawaian Nasional (BKN) 2011 jumlah PNS tercatat 4.708.330 orang. Tragisnya lagi, dari penelitian Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) ditemukan 50% PNS berusia muda yang rata-rata baru golongan III, ternyata kaya raya dan terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

NERACA

Jadi, sekitar 2,35 juta PNS diduga melakukan tindak korupsi. Anehnya, kebanyakan PNS tersebut yang berbuat menyimpang seperti itu berada di daerah. Bahkan para PNS muda usia itu dicurigai sangat dekat dengan kepala daerah dan bisa jadi mereka dipelihara.

“Para PNS tersebut biasa berada di divisi yang rawan korupsi antara lain dinas pendapatan daerah, Bappeda, dan bendahara yang mengurusi proyek. Umumnya mereka dekat dengan kepala daerah,” kata  pakar hukum bisnis Universitas Sriwijaya Palembang Dr. Zen Zanibar kepada Neraca, Senin (5/12)

Selain itu, menurut dia, para PNS muda ini seperti kemungkinan besar sengaja dipelihara oleh oknum pejabat, bisa ini terkait dengan “setoran”. “Makanya, kalau mau berantas korupsi, jangan dari bawah dong. Mereka bobrok karena dari atasannya yang lebih dulu bobrok,” cetusnya.

Menurut ketua program ilmu hukum pascasarjana Unsri ini, kebanyakan penerimaan PNS di seluruh Indonesia memakai uang (sogok). Akibatnya, para pelayan negara ini memburu uang sebanyak-banyaknya. “Logikanya seperti itu. Kan, mereka cari uang banyak supaya balik modal,” tegasnya

Lebih jauh kata Zen, PPATK diminta lebih teliti lagi terhadap rekening-rekening PNS, terutama golongan III B dan III C. “PPATK harus menelusuri dan mengawasi seluruh rekening pribadi PNS seluruh Indonesia. Kan aneh, golongan IIIB dan IIIC tapi punya rekening pribadi puluhan juta sampai miliaran rupiah? Sangat luar biasa,” tandasnya

Yang jelas, ulah PNS ini harus dihukum berat. Karena  itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mesti merespon dan pro aktif terhadap kasus ini. Masalah uang yang dikorup PNS seperti itu jumlahnya mencapai miliaran rupiah.

“Banyak modus yang digunakan para PNS untuk korupsi, salah satunya adalah memindahkan dana APBN/APBD ke rekening pribadinya. Makanya kita berharap PPATK segera atau sudah memberikan data yang dimaksud ke KPK untuk diselidiki," kata peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Danang Widoyoko kemarin.

Selain itu, kata Danang, PPATK bisa mendorong KPK untuk membekukan rekening milik para PNS muda tersebut sampai ada status hukum yang jelas mengenai darimana uang tersebut diperoleh. "Sebab kalau tidak dibekukan, mereka dengan mudah mentransfer ke rekening lain supaya tidak terlacak," tegasnya.

Lebih jauh Danang mendesak persoalan rekening PNS tidak hilang begitu saja. "Kalau tidak ditindaklanjuti KPK, ya percuma saja,” jelasnya sambil menyarankan KPK bisa menindaklanjuti data temuan tersebut dalam bentuk penyelidikan.

Perkaya Diri Sendiri

Tentu saja tindakan PNS muda ini mendapat kecaman keras. Masalahnya, para PNS ini menggunakan kepintarannya untuk “mencuri duit rakyat”. “Yang muda yang korupsi. Bukan mereka tidak tahu itu pekerjaan maling, justeru sangat paham kalau memperkaya diri sendiri dengan cara korupsi itu tindakan salah,” kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi menanggapi hal itu kemarin.

Padahal, kata  Uchok, istilah PNS sebagai abdi negara harusnya melekat. Tapi ternyata malah membuat mereka merampok uang negara. Harusnya istilah itu diganti dengan abdi masyarakat. Agar mereka sadar bahwa mereka hadir dan diberi tugas mulia melayani rakyat. "Bawasda atau Irjen takut kalau mereka menyalahkan PNS, mereka juga akan ikut "kotor". Ini masalah pencitraan lembaga. Belum lagi soal setoran dari yang diawasi kepada pengawasnya," ujarnya.

Sedangkan menurut Muhammad Qudrat Nugraha, dosen pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, temuan PPATK akan PNS muda kaya hasil koruspsi bisa saja terjadi. Karena, berdasarkan klasifikasi PNS muda tersebut kebanyakan berstatus operator. “Kalau PNS yang lebih tua kan ada diposisi lain, sementara yang muda ini berada di posisi dimana uang masuk dan keluar, sehingga korupsi bisa dilakuakn,” ujarnya kemarin.

Untuk memperbaiki hal tersebut, diperlukan pengawasan secara ketat, sehingga para PNS “nakal ini tidak mempunyai kesempatan melakukan korupsi. Maka dari itu, mulai sekarang pemerintah harus menerapkan budaya pengawasan. “Di negara ini aneh, pengawasan tidak jadi budaya, kalau di Singapura, uang masyarakatnya diperiksa keasliannya,  malah senang, kalau di negara kita kan beda,” sebutnya.

Reaksi keras juga datang dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Azwar Abubakar yang mengultimatum akan menghukum PNS nakal. "Dihukum saja atau beritahu ke atasannya," ujarnya

Namun menurut Azwar ada tiga hal yang bisa menyebabkan rekening seorang PNS tersebut gendut. Pertama, uang tersebut merupakan penghasilan PNS sendiri. Kedua, uang tersebut bisa hasil korupsi atau menyalahgunakan kewenangan. Ketiga, PNS tersebut sedang menjadi pimpinan proyek atau bendahara. "Nah saya belum tahu soal itu. Karena belum diselidiki," jelasnya.

Namun berbeda dengan anggota Komisi XI Kemal Azis Stamboel yang mengecam Menteri Keuangan, Agus Martowardojo yang dinilai lamban bereaksi dan menindaklanjuti laporan PPATK terkait aksi pemindahan dana APBN dan APBD ke rekening pribadi PNS.

"Ini jelas pelanggaran dan bagian dari bentuk korupsi dengan memanfaatkan posisi, memanfaatkan kas negara untuk kepentingan pribadi. Jangan ada pembiaran, harus ada tindakan tegas yang bisa memunculkan efek jera. Pemerintah terutama Kemenkeu harus menindaklanjuti laporan PPATK untuk mengusut bendaharawan yang terlibat dalam penyelewengan dana tersebut. Ini sangat penting untuk membentuk governance yang baik dalam mengelola keuangan negara yang kredibel”, papar Kemal. iwan/ardi/munib/ahmad/cahyo