RI: Negara Pabrik atau Negara Pasar?

Oleh : Dr. Agus S. Irfani

Lektor Kepala FE Univ. Pancasila

Secara konseptual pasar bebas antarnegara, baik bilateral atau multilateral dalam lingkup global maupun regional, terlahir dari adanya interaksi saling memberi dalam wujud kerjasama ekonomi antarnegara melalui pengurangan hambatan transaksi antarpihak. Kerjasama ini idealnya dijalin antarnegara yang sejenjang dengan kesetaraan kemampuan ekonomi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam realitasnya nilai kerjasama pasar bebas akan tereduksi dan berubah wujud menjadi persaingan yang terorganisasi.

Selain rendahnya rasio utang terhadap PDB, besarnya kapasitas konsumsi dalam negeri Indonesia yang berpenduduk 238 juta terbukti handal dalam menepis dampak krisis keuangan global dengan rendahnya tingkat ekspor ke kawasan krisis, Di sisi lain, Indonesia memiliki kelemahan di bidang supremasi hukum dan kedaulatan ekonomi. Ketidakpastian hukum memicu terbentuknya ekonomi biaya tinggi yang diwarnai oleh berbagai bentuk praktik korupsi, kolusi, pungutan liar, dan penyalahgunaan birokrasi. Hal ini berdampak pada lambannya pembangunan infrastruktur ekonomi, terutama transportasi, yang selanjutnya memicu tingginya biaya produksi dan distribusi industri.

Tingginya biaya produksi di Indonesia ini diduga kuat disumbang oleh faktor-faktor lain di luar faktor bahan baku maupun upah pekerja. Argumentasinya, aset sumberdaya alam nasional kita melimpah dan upah pekerja kita masih yang termurah di kawasan. Faktanya masih besar permintaan masyarakat kita untuk bekerja sebagai TKI di negara tetangga dan masih maraknya unjuk rasa para pekerja industri menuntut kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) maupun upah minimum provinsi (UMP) di berbagai wilayah Indonesia hingga kini.

Biaya logistik di Indonesia juga termasuk yang tinggi berada pada peringkat ke-92 dari 150 negara. Kontribusi biaya logistik terhadap total biaya produksi di Indonesia mencapai sekitar 17%. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Jepang (5%), Filipina (7%), Singapura (6%), dan Malaysia (8%). Sementara itu data lain menunjukkan bahwa rasio biaya logistik terhadap PDB di Indonesia sangat tinggi hingga mencapai 27%. Rasio yang sama di Amerika Serikat (AS) 9,9%, di Jepang 10,6%, dan di Korea Selatan 16,3%. Ekonomi biaya tinggi ini jelas melemahkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional dan melemahkan daya saing faktor produksi Indonesia sehingga kurang menarik bagi investor asing di sektor riil (foreign direct investment).

Masih lekat dalam ingatan kita, fakta beberapa waktu lalu pemerintah Indonesia kecewa oleh urungnya pendirian pabrik BB, PT Research in Motion (RIM) asal Kanada yang kemudian mengalihkan pilihannya ke Malaysia. Padahal permintaan produk BlackBerry dari konsumen Indonesia sangat gemuk, mencapai sekitar 4 juta unit per tahun, sedangkan permintaan produk ini dari Malaysia hanya sepersepuluhnya Indonesia, yaitu sekitar 400 ribu unit. Realitas ini menyadarkan kita bahwa masuknya foreign direct investment lebih diorientasikan pada faktor rendahnya biaya produksi daripada potensi pasar setempat. Memang hal ini mengindikasikan terjadinya anomali kemunduran orientasi bisnis RIM, dari market based ke resource based, tetapi itulah realitas perilaku investor yang dapat kita petik sebagai pengalaman berharga. Fakta ini secara tersirat memberikan judgement bahwa Indonesia dinilai lebih tepat sebagai “negara pasar” ketimbang “negara pabrik”.

Lemahnya kedaulatan ekonomi Indonesia yang antara lain disumbang oleh tingginya kebanggaan masyarakatnya terhadap produk impor dan tingginya tingkat konsumerisme yang bersifat emosional dalam memilih produk (irrational product buying motive). Dalam melakukan pembelian, konsumen di Indonesia pada umumnya lebih dimotivasi untuk memenuhi keinginan demi gengsi dan status sosial daripada memenuhi kebutuhan primer yang tak dapat dihindari. Hal ini berbeda dari perilaku masyarakat Jepang, India, China, dan Malaysia yang secara kultural sangat fanatik pada produk negerinya sendiri.

Related posts