Pencabutan Subsidi Bisa Hemat Anggaran - Perlu Konversi BBM ke BBG

NERACA

Jakarta--- Program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) sangat mendesak diperlukan. Masalahnya hal ini dilakukan semata-mata guna mendapatkan pengematan keuangan. "(Kita telah) mengambil pelajaran dan pengalaman dari program Konversi Minyak Tanah ke LPG yang berjalan dengan sukses, serta pengalaman di bidang upstream, midstream, maupun downstream,” kata Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan kepada wartawan di Jakarta,5/12.

Menurut Karen, agar program konversi BBM ke BBG dapat cepat direalisasikan di lapangan. Maka perlu segera ditunjuk badan usaha atau lembaga pemerintah sebagai koordinator pelaksana implementasi dan monitoring program konversi BBM ke BBG. “Pertamina menyatakan kesiapannya untuk menjadi Koordinator program Konversi BBM ke Gas," tambahnya

Dalam program konversi ini, kata Karen, tentu diperlukan koordinasi agar pelaksanaan di lapangan tak menemui hambatan. "Saya ambil contoh di sini program pembagian converter kit oleh salah satu Pemerintah Daerah beberapa waktu lalu. Karena tidak ada koordinasi dengan pihak pendukung lainnya, maka program tersebut menjadi sia-sia karena ketidaksiapan penyediaan tabung gas, workshop pemasangannya, maupun kesiapan SPBG sebagai penyalur gas-nya," tandasnya

Lebih jauh Karen menyarankan kini sudah saatnya negeri ini memiliki kebijakan energi yang mengarah kepada penghematan energi fosil dan meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. "Masing-masing energi perlu dihargai sesuai nilai perolehannya secara ekonomis. Subsidi Pemerintah yang saat ini terus tersedot untuk BBM bisa dialihkan kepada sektor lain yang masih sangat membutuhkan," paparnya

Oleh karena itu, lanjut Karen, program konversi BBM ke Gas ini perlu mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak terkait. "Saya yakin kesuksesan program konversi ini akan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Di samping itu, penghapusan Subsidi BBM akan menghasilkan penghematan keuangan negara secara signifikan," imbuhnya

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang Brodjonegoro menjamin Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap mengganti kerugian yang ditanggung PT Pertamina (Persero) apabila mengalami kelebihan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan sisa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Dari APBN pastinya, tidak mungkin dari kantong saya. Ya nanti kita lihat, anggaran kan masih berjalan sampai 31 Desember, ya pasti ada sisanya," ungkapnya

Dikatakan Bambang, APBN tidak akan sepenuhnya dipakai untuk tahun ini. Jika ada sisanya akan dialokasikan untuk membayar kewajiban-kewajiban negara. "Anggaran pemerintah pasti tidak 100% terserap, jadi istilahnya kalau ada sisa uang, ya kita kumpulkan untuk membayar apa yang menjadi kewajiban. Ya tapi tidak ada perubahan di anggaran subsidi lagi, karena sudah final di APBNP," tuturnya.

Dirinya menegaskan Kemenkeu akan melihat kondisinya dahulu di akhir tahun sehingga dapat mengetahui alokasi dananya. "Nanti kita lihat bagaimana kondisi akhir tahun, dari situ kita atur lah alokasinya," tuturnya.

Bambang juga mengimbau kepada pemerintah untuk mengkaji ulang harga BBM bersubsidi karena saat ini harga gas diusulkan Rp4.100. "Perubahan harga BBG tidak akan berarti kalau harga dengan BBM-nya terlalu dekat, orang pasti masih suka pakai BBM,”ucapnya.

Yang jelas, kata Karen lagi, kebijakan penggunaan BBG ini diprioritaskan dulu kepada angkutan umum. “Jadi perlu ada mandatori angkutan umum untuk pakai gas dan subsidi BBM-nya ditata ulang," pungkasnya. **cahyo

Related posts