Defisit Diklaim Tak Lebih dari 2% - Dalam satu dasawarsa

 NERACA

Jakarta---Pemerintah mengklaim dalam 10 tahun terakhir dapat menahan deficit fiscal. Bahkan besaran deficit tersebut tak melebihi 2%. Meski APBN berat namun bisa dikendalikan. "Kita sama-sama menyimak, kita bisa menjaga walaupun kita menjalankan defisit fiskal, tapi 10 tahun terakhir tidak pernah lebih dua persen," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Senin (5/12)

 

Menurut Agus, kondisis global yang belum menemukan titik terang cukup menghantui perekonomian dunia. Buntutnya bisa mempengaruhi investasi. "Kondisi dunia masih dihantui krisis finansial di negara maju. Utang publik mereka yang tinggi menyulitkan belanja publik, turunya konsumsi dan investasi negara akan mempengaruhi konsumsi, investasi global," tambahnya

 

Diakui Agus, kondisi krisis global saat ini akan memberikan dampak negatif kepada Indonesia terutama di bidang konsumsi yang menurun. “Apabila sistem perencanaan kebijakan anggaran optimal menjamin efisiensi kita, maka  akan meredam dampak negatif tersebut," sambungnya

 

Oleh karena itu, lanju mantan Dirut Bank Mandiri, untuk mencapai target pembangunan, maka  pemerintah bekerja sama dengan bank dunia (World Bank/WB) untuk membangun sistem perencanaan dan penganggaran nasional yang berbasis kinerja.

 

Lebih lanjut Agus menambahkan, sistem anggaran nasional yang berbasis kinerja ini, akan diterapkan sepenuhnya pada 2012. Dengan sistem ini, diharapkan dapat mempermudah dan menciptakan value change dalam pengambilan keputusan kebijakan anggaran akan teritegrasi dalam informasi berbasis tekhnologi. "Untuk menjamin elemen yang membentuk konstruksi kebijakan anggaran, dibutuhkan sistem pengolahan data teknologi sebagai tulang punggung perencanaan dan analisis kebijakan anggaran," tandasnya

 

Agus menegaskan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran nasional ini dari berbasis input menjadi berbasis kinerja sangat relevan saat ini, mengingat buruknya interaksi antara manusia dalam proses kearsipan dan dokumentasi. "Namun, secanggih apapun teknologinya, efektifitasnya tergantung sistem pengelolanya. Teknologi hanya pendukung. Orientasi kita kepada akuntabilitas dan transparansi pada akhirnya didukung mekanisme feed back yang efektif," imbuhnya

 

Sementara itu, Vice President dan Head Network Poverty Reduction and Economic Management Vice-Presidency (PRMVP) Bank Dunia Otaviano Canuto dos Santos Filho menjelaskan belanja modal ini harus ditingkatkanya dan juga kualitas penyerapan anggaran harus menjadi perhatian pemerintah. "Tetap ada tantangan yang perlu intervensi layanan pemerintah mencakup rendahnya tingkat pencairan anggaran, penyerapan anggaran 2010 masih di bawah 90 persen, ada masalah belanja modal," ungkapnya

 

Sampai saat ini Indonesia masih mempunyai kendala atau masalah di penyerapan anggaran. Di mana penyerapan anggaran selalu dikebut di akhir tahun. "Ada keperluan untuk memperkuat informasi anggaran, orang-orang menantikan keberhasilan Indonesia dalam menghadapi tantangan itu," jelasnya.

 

Walaupun demikian, di mata Bank Dunia, Indonesia saat ini sudah mengalami banyak kemajuan dalam peningkatan kinerja anggaran. Ini dapat dilihat dari pencapaian ekonomi Indonesia yang pertumbuhan ekonominya di atas enam persen di mana hal itu tentu membutuhkan disiplin keuangan dan kinerja yang baik dalam fiskal. "Kehati-hatian fiskal sudah dilakukan dalam perencanaan. Indonesia telah mencapai apa yang memakan waktu di negara-negara lain, Indonesia bisa singkat," paparnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia  NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan NERACA Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso…

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik  NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia  NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan NERACA Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso…

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik  NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan…