Sektor Film Akan Dibuka Untuk Asing

NERACA

Bandung----Pemerintah menegaskan siap melakukan evaluasi Daftar Negatif Investasi (DNI) terkait penanaman modal asing pada 2012. "Salah satu sektor industri yang aturannya direncanakan akan diubah atau terbuka bagi penanaman modal asing yaitu investasi di sektor perfilman," kata Direktur Pelayanan Aplikasi BKPM, Suhardi Kadari, di Bandung, Minggu.

Menurut Suhardi evaluasi dilakukan terhadap Perpres No 36 Tahun 2010 tentang DNI yang menyebutkan bahwa sektor kebudayaan dan pariwisata di bidang teknis film, seperti studio pengambilan gambar film, laboratorium film, sarana pengisian suara film, sarana percetakan dan/atau penggadaan film, menjadi terbuka untuk asing. "Secara prinsip Kementerian Keuangan sudah menyetujui masuknya produsen film asing bisa berinvestasi di tanah air atau terbuka bagi investor asing, namun harus terlebih dahulu melalui proses revisi DNI," katanya.

Sesuai dengan bidang usaha perfilman, dua kementerian yang bertanggungjawab yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait pengembangan industri film nasional dan Kementerian Keuangan yang terkait dengan masalah pajak dan bea masuk.

Sejalan dengan dibukanya sektor pembuatan film bagi investor asing, pada tahap awal Pulau Batam akan dijadikan sebagai pusat animasi film di Indonesia. Batam akan menjadi salah satu basis pembuatan film animasi terbesar di Asia. "Sesuai ketentuan setiap dua tahun sekali DNI dapat dievaluasi terkait dengan perkembangan di dalam negeri sekaligus memberi kepastian hukum dan investasi bagi calon investor," kata Suhardi.

Terkait dengan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), kata Direktur Perencanaan dan Kawasan BKPM, Rudi Salahudin, mengatakan pemerintah juga segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tersebut. "Sebelum akhir tahun 2011 RUPM diharapkan sudah harus diterbitkan. Saat ini draft RUPM sudah di kantor Sekretaris Kabinet sehingga tinggal menunggu pengesahan dari Presiden(Susilo Bambang Yudhoyono,red)," jelasnya.

Rudi Salahudin mengatakan penerbitan RUPM dalam rangka mendorong iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Lebih jauh kata Rudi, RUPM tersebut sidah dirancang sejak tahun 2008, namun baru dapat diselesaikan pada 2011 akhir. RUPM disusun berdasarkan masukan dari kementerian- lembaga, pemerintah daerah, Kadin, akademisi, dunia usaha, asosiasi melalui serangkaian sosialisasi, forum kelompok diskusi dan pertemuan lainnya.

RUPM adalah dokumen perencanaan jangka panjang hingga tahun 2025 yang bersifat melengkapi atau komplementer terhadap perencanaan sektoral yang menyinergikan seluruh kepentingan sektoral di bidang penanaman modal.

Dengan begitu diutarakannya tidak terjadi tumpang tindih dengan penetapan prioritas dari sektor-sektor yang akan dipromosikan masing-masing institusi terkait. **cahyo

Related posts