Anggota DPR Ingin Pungli di Laut Diberantas 

NERACA

Jakarta - Anggota Komisi IV DPR I Made Urip mengharapkan pungutan liar (pungli) di sektor kelautan dan perikanan juga dapat diberantas seperti adanya laporan mengenai pungli yang menimpa nelayan di sejumlah lokasi kawasan perairan.

I Made Urip dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (27/10), mengemukakan pungli di laut seperti izin kapal, izin layar, dan illegal fishing perlu diberantas hingga tuntas.

Politisi PDIP itu sebelumnya memimpin tim kunjungan kerja Komisi IV DPR ke Pelabuhan Perikanan Untia, Makassar, Selasa (25/10), dan menemukan bahwa pungli di sektor kelautan sangat merugikan masyarakat khususnya nelayan. Komisi IV DPR juga menyatakan keprihatinannya mengenai adanya nelayan yang dipenjara hanya karena lalai tidak bisa menunjukkan surat operasi.

Perwakilan Nelayan Sulawesi Selatan HM Arsyad saat berdialog dengan Tim Komisi IV menyayangkan diterapkannya hukuman pidana penjara kepada nelayan yang lalai memperlihatkan Surat Layak Operasi (SPO) dan izin layar."Ini sangat memprihatinkan ada nelayan yang kadang berpendidikan rendah baik ABK atau nakhodanya tidak mengetahui surat izinnya sudah kedaluwarsa, lalu diproses di pengadilan dan ada yang terhukum sampai tiga bulan," kata Arsyad.

Dia membandingkannya dengan aturan di darat bahwa bila orang tidak membawa SIM atau STNK hanya ditilang, tetapi nelayan yang tidak membawa izin surat layak operasi bisa sampai dipenjarakan sehingga seperti ada diskriminatif terhadap nelayan.Dia juga mengeluhkan dalam hal gerai atau pengukuran kapal yang disinyalir mengurus izinnya dibebani biaya yang tinggi.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Syachrani Mataja menyatakan, memang ada pihak yang menerjemahkan aturan itu dengan tidak pas."DPR bisa membahas dengan KKP jangan sampai dipenjara hanya denda saja," kata politisi dari partai Gerindra itu.

Sedangkan Anggota Komisi IV Fadholi dari partai Nasdem meminta data siapa yang memungut pungli, baik nama maupun instansinya. Hal itu, ujar Fadholi, karena DPR bakal mengawalnya dan akan menindaklanjuti laporan tersebut secara tegas.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertekad bakal memberantas pungutan liar di sektor kelautan dan perikanan agar memperbaiki tingkat kemudahan berusaha."Kami akan membabat habis pungli-pungli karena Indonesia ingin berubah menjadi lebih kompetitif," kata Menteri Susi di Jakarta, Rabu (12/10).

Untuk itu, ujar dia, penting pula untuk memberantas pungli sebagai cara untuk mengatasi biaya ekonomi tinggi dan keterhambatan birokrasi. Menteri Kelautan dan Perikanan juga menegaskan bila ada pegawai kementerian yang melakukan pungli agar segera dilaporkan ke media sosial yang dimilikinya, seperti twitter.

Di tempat terpisah, penyidik Polda Metro Jaya menetapkan tiga tersangka pegawai negeri sipil (PNS) terkait operasi tangkap tangan pungutan liar (pungli) perizinan perkapalan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI."Ketiga tersangka diduga melakukan pungli," kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan di Jakarta, Rabu (12/10).

Terkait tiga orang lainnya yang sempat diamankan, Kapolda Metro Jaya menuturkan masih berstatus saksi karena belum ditemukan alat bukti yang cukup. Ant