KABUPATEN CIREBON

Tim Saber Pungli Diminta Awasi BPN

NERACA
Cirebon - Ketua Majelis Kemasyarakatan (MK) Kabupaten Cirebon, meminta tim saber pungli, mengawasi kinerja BPN Kabupaten Cirebon. MK mendeteksi, ada dugaan pungli dalam proses pengurusan tanah, hingga terbit sertifikat. Ketua MK, Ade Suherman mengaku, punya data otentik terkait dugaan pungli tersebut, termasuk dugaan siapa oknum yang bermain. Menurutnya, kantor BPN Kabupaten Cirebon harus benar-benar dibersihkan dari pungli dan oknum pejabat yang bermain didalamnya.

"Ini moment yang tepat mengusut kasus pungli di BPN Kabupaten Cirebon. Kita akan dukung intruksi presiden dalam pemberantas pungli," kata Ade, Kamis (27/10).

Ade menjelaskan, kecurigaan praktek pungli di BPN Kabupaten Cirebon berawal ketika awal tahun lalu, salah satu tetangganya ingin mengurus tanah. Saat hendak mendaftar di loket BPN, dirinya didatangi pegawai BPN berinisial EM. Saat itu EM mengaku bisa mengurus sampai terbit sertifikat, dengan total biaya Rp5 juta. Karena memang tidak ingin repot, akhirnya disepaktilah pembayaran tersebut, dengan penyerahan dirumah pemohon. Namun sayangnya, hampir satu tahun lebih, tidak ada kejelasan.

"EM ini pegawai BPN, tapi setiap saya tanyakan ke pegawai disini, mereka seolah menutup nutupi. Saya yakin, ini ada dugaan pungli berjamaan dalam proses pengurusan tanah," jelasnya.

Anehnya lanjut Ade, saat ingin diurus sendiri karena tidak percaya dengan kinerja EM, ternyata sudah muncul kwitansi pelunasan biaya pendaftaran tanah. Nilainya sebesar Rp500 ribu dan tidak sampai Rp5 juta. Padahal aku Ade, saat ingin membayar tersebut, sambil membawa persyaratan yang belum lengkap. Dia menduga, pihak BPN sengaja menerbitkan kwitansi asli, karena ada ketakutan kedok mereka terbongkar.

"Setelah saya ramai-ramai kesini, baru muncul kwitansi tertanggal 7 oktober 2016. Padahal saat saya mau membayar langsung dibawah tanggal tersebut, ditolak. Sementara saya sekalian membawa persyaratan yang belum lengkap. Masa persyaratan belum lengkap, biaya sudah dibayarkan," paparnya. 

Hal senada dikatakan anggota MK lainnya, Caridi. Menurutnya, masalah tersebut masuk dalam kategori ranah pungli dan harus diusut tuntas. Kalau orang EM diperiksa pihak terkait, maka otomatis dia akan "bernyanyi" membuka bombroknya manajemen BPN. Menurutnya, persoalan sangat sederhana kalau mau membuka masalah pungli atau korupsi petugas BPN Kabupaten Cirebon.

"Periksa saja harta kekayaan mereka. Apakah benar Laporan Harta Kekayaan yang mereka laporkan itu sudah sesuai. Masa sekelas pejabat rendahan saja, mobilnya banyak, tanahnya luas dan rumahnya megah. Itu harus diperiksa. Ini harus ranah KPK yang turun," terang Caridi.

Sementara itu, salah satu Kasi bernama Dedi Wahyudi mengaku akan menanyakan langsung persoalan itu kepada EM. Menurutnya, persoalan antara pemohon dengan BPN sudah selesai, karena sudah ada kwitansi resmi. Namun kalau pihak pemohon merasa masih ada urusan dengan EM, dirinya mengaku tidak tahu menahu. Malahan Dedi mempersilahkan untuk melaporkan EM kepada polisi kalau ada unsur pidananya.

"EM juga jarang masuk karena delapan bulan lagi pensiun. Silahkan saja laporkan karena ini bukan urusan BPN," tukas Dedi. Maman