Disdukcapil Kabupaten Sukabumi Alami Kekosongan Blanko e-KTP

NERACA

Sukabumi - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sukabumi, alami kekosongan blanko akibat meningkatnya permintaan warga dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP.

Kepala Bidang Pendataan Kependudukan pada Disdukcapil Ridwan mengatakan kebutuhan blanko e-KTP setiap bulannya untuk kabupaten Sukabumi sekira 20 ribu lembar.“Sedangkan kebutuhan blanko kartu keluarga sebanyak 30 ribu lembar, dan surat keterangan 118 ribu lembar,” terang Ridwan, kemarin.

Ia menerangkan, kebutuhan itu sesuai dengan jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi dalam angka.“Hitungan perjam angka pelayanan administrasi kependudukan rata-rata 7 orang, angka pengurangan penduduk karena meninggal dunia rata-rata 3 orang, dan dalam satu tahun rata rata penduduk kabupaten sukabumi migrasi kurang lebih 72 ribu. Sementara penduduk masuk ke Kabupaten Sukabumi 46 ribu rata rata,” papar Ridwan.

Kedepan, menyikapi fenomena perpindahan penduduk, Disdukcapil sudah merencanakan membuat informasi perkembangan penduduk melalui aplikasi terintegrasi. Adapun angka kelahiran satu tahun rata rata 56 ribu jiwa. Pernikahan di Kabupaten Sukabumi per tahun rata rata 27 ribu. Penduduk cerai janda duda 93 ribu.“Kesemuanya itu mempengaruhi perubahan administrasi kependudukan, belum penduduk yang bekerja di luar negeri,” imbuhnya.

Idealnya, papar Ridwan, Kementerian Dalam Negeri menyediakan blanko KTP elektronik sebanyak 20 ribu blanko dikali 12 bulan dan sekaligus ditambah enam bulan.“Keinginan daerah itu ketersediaan blanko jangan pas akhir tahun. Sehingga daerah tidak keteteran,” harapnya.

Kendati demikian, ujar dia, dengan ketidakadaan blanko ini tidak berpengaruh terhadap pelayanan karena surat keterangan memiliki fungsi yang sama dengan e-KTP.“Masyarakat selalu kami layani dengan baik, dan tidak sampai terjadi penumpukan berkas. Setelah blanko ada, maka kami akan langsung memproses e-ktp pemohon,” jelas Ridwan.

Ia menyebutkan, pelayanan di Kantor Disdukcapil setiap harinya sangat ramai. Solusi supaya pelayanan lebih cepat, kata dia, sebaiknya Pemerintah Daerah (Pemda) mendirikan unit pelayanan teknis daerah (UPTD) di tiap kecamatan.“Guna membantu masyarakat mengurangi biaya transportasi. Dan alangkah baiknya kalau UPTD dibentuk, kasi pelayanan umum serta operator di tiap kecamatan secara organisasi berada di bawah Disdukcapil,” saran dia.

Ia pun berharap Pemda menyediakan alat pencetak e-KTP di tiap kecamatan serta kendaraan layanan keliling guna menjangkau masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan.“Selama ini alat pencetak hanya ada dua, sehingga terbatas dalam pembuatan e-ktp setiap harinya. Kalau berkaca dengan Kota Depok, setiap kelurahan sudah memiliki alat cetak e-ktp,” katanya. Ron