NERACA

Ambon - Sekitar 40 akademisi di Ambon mengingatkan pemerintahan Joko Widodo untuk memenuhi kepada Maluku yang pernah disampaikan ketika mengunjungi Maluku. Selain itu, Presiden juga diminta untuk memperhatikan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Sebab, dua tahun pemerintahan Jokowi-JK belum menunjukkan efek yang signifikan di Maluku. Bahkan, berbagai indikator menunjukkan adanya peningkatan angka kemiskinan.

Hal ini terungkap dalam diskusi terbatas akademisi dari Universitas Pattimura Ambon, Universitas Darussalam Ambon, UKI Maluku, STAKPN Ambon dan IAIN Ambon yang dilakukan di Ambon, Rabu (26/10). Diskusi yang digagas Dipl.Oekonom Engelina Pattiasina dari Archipelago Solidarity Foundation ini juga dihadiri Rektor Universitas Pattimura Ambon, Prof. Dr. Marthinus J. Saptenno bersama guru besar di Maluku, Prof. MKs Norimarna, PhD; Prof. Dr. Eddy Leuwakabessy MPd; Prof. Dr. John Rery; Prof. Dr. Khalik Latuconsina. Diskusi ini melahirkan setidaknya delapan catatan yang berkembang dalam forum itu.

Pertama, meminta pemerintah pusat untuk mengubah kebijakan yang kurang berpihak kepada pengurangan kemiskinan, sehingga mengambil kebijakan yang dapat memperbaiki kesejahteraan di Maluku. Kedua, pemerintah harus sungguh-sungguh untuk memperhatikan isu sumber daya alam yang benar berorientasi kepada perbaikan ekonomi rakyat dan justru tidak berorientasi politik.

Ketiga, kebijakan pemerintah untuk menetapkan pengembangan Blok Masela di darat hendaknya diatur dalam peraturan atau keputusan presiden sehingga memiliki landasan legal formal sebagai acuan dalam mengambil kebijakan serta bisa memberikan jaminan kepastian hukum. Keempat, mengingat semua pihak untuk menyadari bahwa biaya pengembangan Blok Masela bukan dikeluarkan investor, tetapi investor hanya sebagai operator untuk menjaminkan sertifikat cadangan Blok Gas Masela untuk mendapatkan biaya pengembangan. Apalagi, semua biaya yang dikeluarkan harus diperhitungkan dalam cost recovery. Untuk itu, hendaknya Maluku tidak diposisikan sebagai pengemis, karena Blok Masela berada di wilayah Maluku, sehingga wajib untuk menikmati sumber daya alam yang ada untuk kesejahteraan Maluku. 

Kelima, Presiden Joko Widodo diminta untuk mengingat dan memenuhi janji yang disampaikan ketika mengunjungi Maluku pada 4 April 2016, dimana Presiden berjanji untuk memprioritaskan dan fokus dalam pengembangan sumber daya manusia untuk pengelolaan sumber daya alam. Maluku sangat menantikan janji ini karena merupakan upaya untuk menyiapkan SDM di Blok Masela dan blok Migas yang lain di Maluku.

Keenam, semua representasi atau wakil rakyat asal Maluku di Jakarta hendaknya benar-benar mempertanggungjawabkan amanat rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Maluku. Sebab, meskipun Maluku memiliki kekayaan alam yang sangat kaya, tetapi Maluku hidup dalam kemiskinan di atas kekayaan alam itu.

Ketujuh, semua elemen di Maluku tidak akan diam jika langkah untuk menyoroti situasi dan kondisi di Maluku tidak mendapat perhatian, karena semua elemen akan tetap memberikan sorotan yang lebih luas, baik pada tataran lokal maupun nasional yang lebih representatif.

Menurut Engelina, ketertinggalan yang dialami Maluku saat ini merupakan bentuk nyata dari ketidakadilan, karena itu Maluku membutuhkan suatu dorongan besar untuk keluar dari kemiskinan. Untuk itu, Engelina meminta, semua pihak untuk memastikan rakyat Maluku mendapat perlakuan dan hak yang semestinya dari keberadaan Blok Masela. Karena hal itu akan menjadi pendorong untuk memperbaiki kesejahteraan di Maluku dan kawasan timur.