NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meresmikan fasilitas pendanaan swasta untuk program pembangunan hijau (Tropical Landscapes Finance Facility/TLFF) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat marjinal serta mengurangi degradasi hutan. "Kami menghargai kelompok pemangku kepentingan yang terdiri atas lembaga keuangan terkemuka, swasta dan organisasi sipil lainnya untuk membentuk fasilitas ini," kata Darmin dalam acara peresmian TLFF di Jakarta, Rabu (26/10).

Ikut hadir dalam acara ini Wakil Presiden ke 11 Boediono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Ketua Dewan Pengarah TLFF Kuntoro Mangkusubroto dan para pemangku kepentingan terkait. Darmin menjelaskan faslitas ini lahir setelah melalui proses selama 1,5 tahun dan didukung pembiayaan sepenuhnya dari swasta yaitu BNP Paribas, ADM Capital, United Nations Environment Programme (UNEP) dan International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF).

Sebagai sebuah kemitraan yang terdiri dari banyak pemangku kepentingan, TLFF bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat guna berkoordinasi secara lintas fungsi untuk menciptakan dampak sosial skala besar dan perubahan positif di Indonesia. Inisiatif swasta ini akan menyertakan pinjaman sebesar satu miliar dolar dan bantuan hibah sebesar 100 juta dolar AS, yang akan menjadi platform kolaboratif untuk mendanai berbagai program seperti peningkatan produktivitas petani kecil agar mengurangi ekspansi hutan, akses terhadap energi terbarukan serta restorasi lahan.

"Kami berharap TLFF dapat berjalan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat di Indonesia dalam promosi produk strategis yang didukung prinsip-prinsip keberlanjutan. Pendanaan swasta yang bersifat komersil untuk SDGs dan perubahan iklim ini harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat," kata Darmin.

Menurut Darmin, pemerintah akan memberikan dukungan terhadap fasilitas ini dengan mendorong perencanaan berbasis spasial, menyediakan data akurat untuk pengembangan produk pangan ramah lingkungan dan menyelesaikan permasalahan terkait konflik lahan di kawasan hutan. "Pencapaian TLFF ini merupakan titik awal yang luar biasa dan fenomenal, selanjutnya kita memantau kerja sama dengan pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan pertanian terlaksana dengan baik dan bisa mencapai sasaran yang diharapkan," katanya.

Darmin memastikan salah satu sektor yang bisa mendapatkan manfaat dari fasilitas ini adalah kelapa sawit terutama untuk pembiayaan maupun sponsor awal bagi penanaman kembali (replanting) serta pendanaan untuk pemanfaatan energi terbarukan kepada masyarakat.

Ketua Dewan Pengarah TLFF Kuntoro Mangkusubroto mengharapkan fasilitas pembiayaan yang inovatif ini bisa memberikan penghidupan kepada jutaan rakyat Indonesia yang membutuhkan dengan dukungan praktik-praktik pembangunan hijau dan berkelanjutan. "TLFF yang didukung sepenuhnya oleh swasta akan fokus kepada pembiayaan murah dan jangka panjang untuk mendukung produktivitas pertanian yang dilakukan petani kecil dengan cara yang 'sustainable' agar bisa mengurangi efek samping dari kerusakan hutan," kata Kuntoro.

Kuntoro memastikan inisiatif ini menggunakan struktur pinjaman jangka panjang dengan bunga rendah dan menyasar program besar agar pemanfaatan dana swasta ini bisa lebih terencana dan terstruktur dengan baik. "Fasilitas dana swasta ini dimungkinkan karena adanya komitmen kuat dari para pendiri TLFF. Ini juga merupakan inisiatif yang pertama di dunia, dan diharapkan bisa berhasil dan menjadi inspirasi bagi negara-negara lain yang memiliki masalah serupa," ujarnya.

Head of Global Capital Markets APAC, BNP Paribas Pierre Rousseau mengatakan pihaknya bergabung dalam inisiatif ini sebagai penasihat pasar modal dan struktur pendanaan untuk menciptakan mekanisme pendanaan yang inovatif dan kolaboratif agar dana swasta itu bisa memenuhi manajemen risiko untuk pendanaan proyek jangka panjang. "Hal ini dapat mendukung Indonesia untuk bertransisi menjadi suatu perekonomian yang mempunyai jejak karbon yang rendah dan inklusif serta sejalan dengan komitmen BNP Paribas atas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," kata Pierre.