NERACA

Jakarta – Persoalan ketimpangan di bidang ekonomi menjadi perhatian serius beberapa kalangan, termasuk anggota legislatif. Pemerintah, menurut anggota DPR Heri Gunawan mengingatkan pemerintah agar memperhatikan tren kenaikan pendapatan warga dengan pemerataan ekonomi sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial.

Heri menjelaskan, pujian Bank Dunia terhadap pemerintah Indonesia yang berhasil mengentaskan kemiskinan, perlu dicermati lebih dalam. Dia mengatakan, turunnya angka kemiskinan karena naiknya pendapatan warga di Indonesia seperti dirilis Bank Dunia, bila tidak diikuti oleh kebijakan yang tepat justru menyiratkan proyeksi ketimpangan ekonomi yang akan terjadi hingga 2030. “Pertumbuhan yang ada lebih dinikmati oleh 20 persen masyarakat terkaya. Sedangkan, 80 persen penduduk atau lebih dari 205 juta orang, rawan tertinggal,” ujarnya di Jakarta, Rabu (26/10).

Lebih jauh Heri mengingatkan pemerintah agar memiliki kebijakan yang tepat sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang lebar. “Yang mesti mendapat perhatian serius adalah struktur perekonomian Indonesia secara fundamental yang masih menunjukkan ketimpangan pembangunan, secara spasial. Perekonomian nasional masih didominasi Jawa dan Sumatera yang memberi kontribusi masing-masing 58,52 persen dan 23,88 persen terhadap PDB,” ucapnya.

Oleh karena itu ia mendorong agar pemerintah dapat mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih merata di berbagai daerah. Heri, sebagaimana dilansir Antara, menilai bila pemerataan terjadi maka pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua kalangan termasuk stabilnya daya beli masyarakat.

Bank Dunia mencatat adanya komitmen yang kuat dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, yang turun 0,4 persen pada triwulan I-2016, atau merupakan penurunan (year on year) terbesar dalam tiga tahun terakhir. Penurunan angka kemiskinan itu didukung oleh upaya menjaga kestabilan harga beras melalui manajemen impor beras dan operasi pasar Bulog serta perluasan berbagai program bantuan sosial seperti Keluarga Harapan yang menyalurkan bantuan tunai bersyarat.

Menurut Bank Dunia, perluasan program tersebut yang didukung oleh kebijakan reformasi yang kuat telah mencakup 3,5 juta rumah tangga baru dan berkontribusi terhadap hampir sepertiga dari total angka penurunan kemiskinan. Secara tidak langsung, hal itu ikut berdampak pada penurunan koefisien gini rasio hingga 1,1 poin, atau merupakan penurunan terbesar sejak krisis keuangan Asia pada periode 1997-1998, meski angka ketimpangan ini masih tetap tinggi.

Sementara itu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Didin S. Damanhuri menilai masih banyak pekerjaan rumah dan tantangan ekonomi dalam dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Rasio ketimpangan atau gini ratio sedikit ada penurunan, tapi ketimpangan tanah dan aset masih tinggi, jadi masih banyak PR dan tantangannya,” jelasnya.

Dalam kesempatan lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2017 didesain agar lebih seimbang. APBN tahun depan, kata dia, juga didesain dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. “Oleh karena itu, berbagai macam kebijakan belanja itu baik dari sisi kementerian/lembaga atau transfer daerah itu semua ditujukan agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih merata, ,” ujarnya.

Terkait dengan kenaikan Produk Domestik Bruto, Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Carunia Mulya Firdausy menilai pertumbuhan ekonomi nasional belum bisa mengatasi persoalan angka kemiskinan dan masalah kesenjangan. “Pertumbuhan ekonomi masih belum berbanding lurus dengan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan,” kata Firdausy.

Menurut dia, strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan belum solutif dan bias terhadap persoalan kesenjangan penduduk miskin dan masyarakat kaya. “Meningkatnya ketimpangan pendapatan membatasi kemampuan untuk mencapai pertumbuhan tinggi dan menyebabkan berkurangnya kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin,” jelasnya. munib