Jakarta-Meski peringkat kemudahan berusaha di Indonesia naik 15 ‎peringkat dari posisi 106 menjadi 91 menurut laporan Ease of Doing Business (EoDB) 2017 Bank Dunia, lembaga rating internasional Standard & Poors (S&P) kemungkinan belum akan menaikkan peringkat utang Indonesia karena kekhawatiran akan meningkatnya kredit macet dan risiko terhadap prospek pertumbuhan ekonomi.

NERACA

Menko Perekonomian Darmin Nasution akan segera mengusulkan ‎pembentukan tim khusus untuk memperbaiki dan meningkatkan peringkat kemudahan berusaha(Ease of Doing Business-EoDB) di Indonesia. Cara ini mengikuti negara lain yang lebih dulu fokus menjalankan strategi tersebut.

"Walaupun bukan badan seperti negara lain, tapi ada penanggungjawab permanen‎ mestinya. Kita harus usulkan ke Presiden, paling tidak di bawah kantor Menko Perekonomian karena upaya ini harus terus dikerjakan, supaya rankingnya bagus," ujarnya di Jakarta, Rabu (26/10).‎

Darmin mengatakan, peringkat kemudahan berbisnis ‎menjadi perhatian seluruh negara di dunia untuk terus memperbaiki kinerja dan meningkatkan posisi EoDB. Bahkan ada negara yang sampai membentuk lembaga permanen untuk memperbaiki peringkatnya. "Inggris di bawah Perdana Menteri ada tim khusus yang kerjanya menaikkan ranking kemudahan berusaha. Georgia bahkan membentuk badan langsung di bawah Presidennya," ujarnya.

Kenaikan peringkat EoDB, kata Darmin, harus diperhatikan Indonesia karena akan memberi dampak positif terhadap pemahaman dunia usaha terhadap investasi di Indonesia.

Menurut dia, kenaikan peringkat ini merupakan sebuah loncatan besar bagi Indonesia meskipun tidak sebesar yang diharapkan. Presiden Jokowi sebelumnya menargetkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia harus di urutan 40 besar.

"Ranking EoDB ada peningkatan yang cukup besar, tapi harus diakui tidak sebesar yang diinginkan. Ini sebuah kemajuan dan kita ini satu diantara beberapa negara sebagai top performer oleh Bank Dunia," tutur Darmin.

Menurut dia, dari 10 indikator yang dinilai Bank Dunia, sebanyak tujuh indikator ada perbaikan mulai dari perizinan membangun usaha sampai urusan proses pengadilan. Sementara tiga indikator lainnya masih perlu upaya pembenahan. "Yang 3 lagi bukan tidak ada perbaikan, tapi kita terlambat. Kita keluar dia (Bank Dunia) tidak sempat lagi ngecek, ada yang apply. Dia bilang kami tidak bisa nunggu, walaupun kita bilang sudah ada aturannya, tapi mereka harus lihat implementasi di lapangan, jadinya tahun depan saja," ujarnya.  

Dalam keterangan resminya, kemarin, Bank Dunia menempatkan Indonesia dalam daftar sepuluh negara yang mencapai peningkatkan tertinggi dalam Doing Business 2017. Indonesia mencatat rekor setelah melakukan tujuh reformasi dalam satu tahun terakhir.

Ketujuh indikator penilaian yang mengalami kemajuan signifikan meliputi: memulai usaha (naik 16 peringkat), kemudahan memperoleh sambungan listrik (naik 12 peringkat),   pendaftaran properti (naik lima peringkat),  kemudahan memperoleh pinjaman (naik delapan peringkat), pembayaran pajak (naik 11 peringkat), perdagangan lintas batas (naik lima peringkat), dan penegakan kontrak (naik lima peringkat).

Sementara itu, tiga indikator penilaian lainnya justru mengalami penurunan peringkat, yakni: proses perizinan konstruksi (turun tiga peringkat), perlindungan terhadap investor minoritas (turun satu peringkat), dan penyelesaian kasus pailit (turun dua peringkat). Ketiganya dianggap Bank Dunia sebagai persoalan yang semakin mempersulit pelaku bisnis untuk berusaha di Indonesia.

Ada sejumlah catatan Bank Dunia terkait proses perizinan konstruksi di Indonesia, terutama menyangkut lama proses perizinan dan biaya administrasi yang harus dibayarkan pengusaha.  Antara lain soal pengurusan surat keterangan rencana kota (KRK) dan rencana tata letak bangunan (RTLB), di mana pelaku bisnis harus membayar biaya administrasi sebesar Rp1,48 juta untuk keduanya. Setelah itu, pengusaha masih harus menunggu selama 20 hari untuk mendapatkan KRK dan pengesahan gambar perencanaan arsitektur dari Dinas Tata Kota.
 
Selain itu, dibutuhkan waktu sekitar 30 hari dan membayar biaya Rp15 juta untuk memperoleh rancangan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL). Sementara untuk persetujuan UKL dan UPL dari dinas terkait, pelaku bisnis harus menunggu 10 hari tambahan.

Tak hanya itu, untuk mendapatkan Izin mendirikan Bangunan (IMB), pelaku bisnis harus menunggu 42 hari kerja dan membayar biaya administrasi Rp68,28 juta. Belum lagi untuk mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari dinas terkait, setidaknya prosesnya memakan waktu hingga 49 hari kerja.

Kendati demikian, Bank Dunia menganggap secara umum reformasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sudah cukup baik. Indonesia mendapatkan penilaian 61,52 poin, naik dari tahun lalu hanya 58,51 poin.

Sayangannya, survei yang dilakukan oleh lembaga keuangan multilateral  itu hanya di dua kota besar, yakni Jakarta dan Surabaya.

Berdasarkan hasil surveinya, proses untuk mendapatkan sambungan listrik untuk pergudangan di Jakarta dan Surabaya menjadi lebih cepat  setelah adanya penambahan  pasokan listrik. Hal ini berakibat pada berkurangnya waktu yang diperlukan bagi kontraktor untuk melakukan pekerjaan luar.  

Di Surabaya, penyedia layanan listrik juga telah  menyederhanakan  proses permintaan sambungan baru, sehingga makin mudah bagi pengusaha untuk memperoleh sambungan listrik. Saat ini rata-rata di Indonesia, hanya diperlukan  58 hari bagi badan usaha untuk memperoleh sambungan listrik, lebih cepat dibandingkan tahun lalu yang butuh  sekitar 79 hari.
 
“Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan mutu lingkungan usaha bagi sektor swasta, khususnya dalam tiga tahun terakhir,” ujar Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia seperti dikutip cnnindonesia.com.

Penggunaan sistem daring dalam proses perizinan mendapatkan apresiasi dari Bank Dunia. Misalnya, saat ini seorang pengusaha hanya memerlukan 25  hari untuk memulai sebuah usaha, lebih cepat dibandingkan sebelumnya yang mencapai 48  hari.

Demikian pula dengan proses pendaftaran transfer properti juga diperkuat melalui proses digitalisasi pencatatan tanah dan pembuatan sistem informasi geografis. Selain itu, proses pembayaran pajak sekarang  menjadi lebih mudah setelah adanya sistem online. Demikian pula untuk mendaftar dan membayar iuran BPJS kesehatan.  

“Komunitas usaha global serta pengusaha lokal akan lebih terdorong dengan semakin mudahnya proses menjalankan usaha di berbagai bidang,” lanjut Chavez.

Risiko Prospek Pertumbuhan

Lembaga pemeringkat global, Standard & Poors kemungkinan belum akan menaikkan peringkat utang Indonesia disebabkan keprihatinan akan meningkatnya kredit macet dan risiko terhadap prospek pertumbuhan ekonomi.

Kyan Curry, salah seorang direktur dan analis utama S & P, kepada Bloomberg.com melalui telepon pada hari Selasa (25/10) mengatakan walaupun secara umum pihaknya optimistis tentang perekonomian Indonesia, masih ada kekhawatiran untuk menaikkan peringkat.

"Ini sangat sulit bagi saya untuk merekomendasikan kepada komite pemeringkatan peringkat yang lebih tinggi di negara seperti Indonesia ketika ada tekanan seperti saat ini," kata dia.

Menurut dia, tekanan itu terjadi pada sektor korporasi dan sektor perbankan.

Juni lalu, Indonesia gagal meningkatkan peringkat dari level BB+ dengan outlook positif ke peringkat investment grade BBB. S & P mengatakan pada saat itu bahwa sementara kerangka fiskal Indonesia membaik, masih ada tantangan pada kinerja anggaran.

Beberapa pekan ke depan S & P  akan bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelum membuat penilaian berikutnya pada bulan Desember.

Curry mengatakan sektor perbankan Indonesia "masih merupakan sistem yang cukup menguntungkan, mendanai sendiri, tidak bergantung pada tabungan eksternal untuk mendanai pertumbuhan kreditnya dan pinjaman standar yang memadai," kata Curry.

"Namun pada saat yang sama kredit bermasalah meningkat karena tekanan di sektor korporasi."

Dia menambahkan rasio kecukupan modal perbankan juga sehat, likuiditas "masih ok" dan ada cadangan yang wajar.

Di sisi lain, rasio kredit bermasalah naik menjadi 3,2 persen pada akhir Juli dari 2,7 persen tahun sebelumnya, menurut data dari OJK.

"Jadi ini bukan cerita positif semuanya," kata Curry. "Ada beberapa risiko di sana, dan digabungkan dengan prospek ekonomi yang masih belum jelas pada saat ini, maka risiko masih cukup material."

S & P  merupakan yang terakhir dari tiga perusahaan pemeringkat utama dunia yang masih mempertahankan peringkat Indonesia dengan status 'sampah' atau junk. Curry mengatakan S & P masih mempertahankan pandangan positif pada utang pemerintah dan bahwa Presiden Jokowi telah menerapkan kebijakan yang baik yang menunjukkan dia memimpin pemerintahan yang "lebih reformis dari pemerintahan sebelumnya."

Jokowi telah berjanji untuk meningkatkan pengeluaran untuk pembangunan jalan-jalan baru, pelabuhan, kereta api dan bandara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen. namun pertumbuhan ekonomi melorot menyusul anjloknya harga komoditas. Bank Indonesia pekan ini memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan cenderung ke batas bahwah dari kisaran 4,9 persen dan 5,3 persen tahun ini.

S & P mencatat Jokowi mendorong program amnesti pajak tahun ini yang telah menghimpun penerimaan sebesar Rp 98 triliun, yang sejauh ini membantu mengurangi tekanan dalam anggaran. "Kami akan mengamati UU tax amnesty menunjukkan hasil dan sepertinya itu akan menyebabkan peningkatan kinerja pendapatan ke depan. Itu sangat penting, "kata Curry. bari/mohar/fba