NERACA

Jakarta--- Pemerintah tampaknya memberi sinyal adanya perombakan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) terkait dengan antisipasi datangnya krisis global yang diperkirakan datang awal 2012. "Kalau krisis itu datangnya lebih cepat kita sudah siap dengan pasal untuk merespons di APBN kalau krisis terjadi," jelas Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta.

Lebih jauh kata Agus, kemungkinan besar revisi APBN lebih memprioritaskan pada masalah fiscal. Hal ini demi menjaga pertumbuhan. "Misalnya memberikan stimulus, memberikan insentif dan meyakinkan bahwa kita menjaga pertumbuhan ekonomi di Indonesia walaupun ada dampak dari global, kita menjaga sosial masyarakat kita khususnya yang poor," terangnya

Mantan Dirut Bank Mandiri ini menambahkan pemerintah juga telah berkoordinasi membahas kesiapan pemerintah dengan Presiden SBY. "Nah persiapan itu tidak saja persiapan di sisi fiskal, moneter dan keuangan, tetapi juga persiapan-persiapan untuk meneruskan structural reform yang kita lakukan untuk mengatasi bottlenecking yang ada," tandasnya

Agus  mengaku sudah ada kesepahaman antara pemerintah dengan DPR soal kondisi ini.

"Kita sudah mempersiapkan dan itu dimulai dengan pemahaman antara pemerintah dengan DPR. Jadi kalau ada kondisi buruk yang musti kita respons kalau kita bisa antisipasi, kita lakukan APBN perubahan dalam waktu tidak lama," paparnya

Namun demikian, Agus yakin sektor keuangan pada 2012 dinilai masih baik dan cukup kuat. Meski ada beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dalam menjaga sektor keuangan, di antaranya krisis global dan harga minyak. "Saya melihat sektor keuangan kita itu baik, kuat. Memang ada perkembangan yang perlu kita antisipasi, yang kita sama-sama sudah tahu adalah kondisi global ekonomi yang bisa berdampak pada Indonesia. Tetapi kalau anggaran kita sendiri yang perlu kita waspadai adalah harga minyak dan lifting minyak," ujarnya

Walaupun demikian, Agus mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi di antaranya APBN 2012 yang telah memperhitungkan dampak krisis ini. Serta dalam APBN 2012 telah menyiapkan beberapa pasal yang telah disepakati dengan DPR untuk mengantisipasi krisis. "Jadi kalau terjadi krisis bagaimana kita akan merespons, dan juga kalau tidak terjadi krisis, tetapi terjadi kondisi perkembangan ekonomi yang berbeda jauh dari asumsinya, kita juga bisa melakukan APBN perubahan (APBN-P)," cetusnya

Terkait dengan Free Trade Area (FTA), Agus menegaskan pemerintah akan terus mereview perjanjian FTA yang disinyalir merugikan Indonesia. Karena adanya FTA ini memang harus disambut dengan kesiapan Indonesia. Masalahnya, kalau FTA tidak disambut dengan ketidaksiapan, maka akan merugikan Indonesia. Dan lanjutnya pemerintah lebih memilih persetujuan perekonomian komprehensif antar negara atau comprehensive partnership agreement (CPA) yang tidak hanya menguntungkan satu belah pihak saja. "Kita harus ingat bahwa FTA itu banyak sebetulnya sudah disetujui di periode jauh sebelum kita, tetapi FTA itu memang harus direspons dengan mempersiapkan diri dengan baik," tuturnya

Lebih lanjut Agus menjelaskan, comprehensive partnership agreement (CPA) dinilai lebih menguntungkan Indonesia karena penilaiannya lebih seimbang dan menguntungkan kedua belah pihak. "Sebentulnya comprehensive partnership agreement itu lebih lengkap pertimbangannya dibandingkan FTA. Jadi, beberapa inisitaif yang mau lebih menekankan pada comprehensive ekononomic partnership itu lebih komprehensif dibandingkan hanya melihat FTA," imbuhnya. **cahyo