Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Sosial, Ekonomi dan Industri

"Kiblat" pembangunan ekonomi di banyak negara, termasuk di Indonesia selalu diarahkan pada titik ordinat yang bernama pertumbuhan ekonomi. Potensi dan kekuatan sumber daya yang dimiliki, bahkan dikuasai oleh negara, nyaris tak luput menjadi perhatian para pemimpin negara dan para pengambil kebijakan untuk mendayagunakan seluruh potensi dan kekuatan sumberdaya tersebut sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Inilah mengapa pertumbuhan ekonomi dijadikan kiblat sebagai economic outcome yang tinggi dipatok sebagai sasaran atau target capaian kinerja.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi sudah diposisikan sebagai "dewa" atau menjadi "pusat gunungan aset tangible", yang harus dicapai, dan dalam konteks pembangunan ekonomi telah menjadi semacam outcome yang bersifat "harga mati" harus dicapai oleh para pemimpin negara sebagai pembuat kebijakan. Tiada hari tanpa pernah berhenti membicarakan pentingnya pertumbuhan ekonomi, sehingga hampir semua pemangku ke pentingan nyaris tak pernah berhenti otak-atik angka statistik, bahkan sampai perlu melakukan "rekayasa" atau "window dressing" data dan informasi demi mendapatkan kinerja pertumbuhan yang dikehendaki.

Sampai akhirnya "lupa" bahwa mengejar-ngejar pertumbuhan sebagai economic outcome dianggap yang paling pokok, padahal ada hal yang juga tak kalah penting yakni, bagaimana kita mengolah input untuk diproses menjadi output, yang hasilnya diharapkan dapat berdampak terhadap terciptanya economic outcome yang tinggi. Proses ini berlangsung dalam satu pusaran kebijakan yang fungsi utamanya adalah memberikan stimulan dan dorongan agar proses ekonomi bergerak secara efektif dan efisien.

Jika fungsi utama kebijakan tidak seperti itu, maka setiap bentuk kebijakan yang dihasilkan akan membuat gerak ekonomi menjadi tergulung arus yang justru bisa "menenggelamkan" kegiatan ekonomi karena sebagian atau seluruh sistem penggeraknya mengalami kerusakan. Sistem kebijakan menjadi "juru kunci" bekerjanya sistem ekonomi untuk menghasilkan efisiensi dan produktifitas sehingga setiap output ekonomi yang dihasilkan akan berdampak menciptakan economic outcome yang tinggi.

Oleh sebab itu, sistem kebijakan dan proses kebijakan harus berlangsung bebas nilai, meskipun produk kebijakan pada dasarnya dihasilkan melalui proses politik karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kebijakan sudah seharusnya mencerminkan segenap tindakan pemerintah pusat/daerah yang benar-benar didedikasikan untuk memper baiki keadaan, menyelesaikan berbagai masalah ekonomi,dan mampu memberikan jaminan perlindungan agar kegiatan ekonomi berlangsung dalam lingkungan ekonomi yang sehat dan efisien. Oleh sebab itu, proses pembuatan kebijakan harus cermat agar efektifitasnya dapat maksimal. Kebijakan sebagai katalisator harus berfungsi dengan baik agar mesin ekonomi dapat bekerja dengan baik untuk menghasil kan pertumbuhan ekonomi.