Jakarta – Di tengah kondisi ekonomi dunia yang melambat saat ini, pemerintah mengklaim telah mengambil langkah-langkah taktis dan fundamental untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur. Antara lain melalui reformasi fiskal dan merealisasikan 13 paket kebijakan ekonomi yang sudah menyederhanakan 214 regulasi agar iklim usaha di Indonesia semakin kondusif ke depan.

NERACA

Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengklaim, dua tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan negara, di tengah pelemahan ekonomi dunia saat ini.

"Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla (JK) sudah melakukan sesuatu yang pas dan dibutuhkan bangsa ini. Pertumbuhan tidak jelek, stabilitas bagus, ketimpangan membaik," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/10).

Adapun latar belakangnya, menurut Darmin, Jokowi-JK mampu membawa Indonesia merangkak keluar dari buruknya pertumbuhan ekonomi dalam empat tahun terakhir melalui reformasi kebijakan yang diimplementasikan dengan paket deregulasi kebijakan ekonomi.

"Empat tahun terakhir, ekonomi dunia benar-benar sakit. Negara-negara maju sedemikian rupa melakukan kebijakan yang bahkan tidak lumrah untuk keluar dari pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional yang melambat," ujarnya.

Kemudian hasilnya, menurut dia, reformasi kebijakan yang diterapkan pemerintah mampu membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia tak terseret arus pelemahan ekonomi global. Dia mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,04% secara kumulatif pada semester I-2016 cukup baik dan setara dengan manuver yang berhasil dilakukan Filipina dan Vietnam, yang disebutnya juga mampu bertahan.

Indonesia bahkan, disebut Darmin, berhasil lebih baik bila dibandingkan Brazil, Rusia, Afrika Selatan, dan Turki yang mengalami pelemahan dan berada di ambang jurang krisis akibat masalah internal masing-masing negara. Meski demikian, dia mengakui kinerja perdagangan Indonesia masih buruk seiring dengan penurunan ekspor yang juga menyusutkan neraca perdagangan akibat lesunya permintaan global.

Darmin mengakui Jokowi-JK lagi-lagi berhasil memutar otak untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dapat menyentuh angka 5,2% di akhir tahun. Antara lain perdagangan yang menurun diakali pemerintah dengan menggenjot konsumsi masyarakat, investasi, dan pengeluaran pemerintah.

"Sehingga kalau ekspor impor bermasalah tinggal tiga hal yang lain yang bisa diandalkan dan Indonesia relatif bisa. Sampai hari ini pengeluaran konsumsi walau sedikit naik turun, dia tetap menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kita, juga dengan investasi yang kita tingkatkan," ujarnya.

Namun begitu, Darmin mengakui, pemerintah belum bisa memperbesar porsi pengeluaran pemerintah karena belum cukup mampu memaksimalkan penerimaan negara untuk belanja negara.

Sementara untuk investasi, guna mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerintah giat mengayuh roda investasi agar terus melaju dan berhasil menyentuh target investasi di akhir tahun mencapai Rp594 triliun. Adapun untuk menggenjot investasi, pemerintah melakukan sejumlah percepatan bahkan pemangkasan regulasi investasi yang sebelumnya dinilai menghambat.

Selain itu, Darmin menjelaskan, reformasi fiskal yang pertama dilakukan adalah penurunan subsidi besar-besaran pada akhir 2014. Yang kedua, pengeluaran didorong ke arah pembangunan infrastruktur, dan yang ketiga pengeluaran negara juga didorong ke arah pendidikan dan kesehatan.

“Meski APBN menghadapi kendala dengan perlambatan dunia ini, tetapi kita justru mulai dengan reform di bidang itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Darmin menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur sekaligus akan menjawab persoalan ketimpangan. Hal ini dapat dilihat dari gini rasio yang relatif membaik. Selain mengisi kelemahan utama ekonomi, pembangunan infrastruktur juga mempunyai keuntungan non-tradable goods, tidak perlu dijaja-jajakan kemana-mana untuk menjualnya.

Sederhanakan 214 Regulasi

Mengenai berbagai kebijakan deregulasi dan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah, Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, bahwa fokus kebijakan itu adalah untuk meningkatkan investasi, kemudahan memperoleh izin usaha, mendorong masyarakat berpenghasilan rendah, hingga ekspor.

“Dari paket I sampai XIII, pemerintah telah menyederhanakan 214 regulasi. Dari 214 itu, 202 sudah keluar dan selesai. Jadi itu berarti 99 persen,” ujar Darmin seperti dikutip dari laman setkab.go.id.

Selain itu, pemerintah telah membentuk task forse besar yang terdiri dari banyak Kementerian/Lembaga. Task force ini terdiri dari empat kelompok kerja, mulai dari Pokja I tentang kampanye dan diseminasi kebijakan;  Pokja II tentang percepatan dan penuntasan regulasi; Pokja III tentang evaluasi dan analisa dampak; dan Pokja IV tentang penanganan dan penyelesaian kasus.

Dijelaskan oleh Darmin, dari hasil paket kebijakan ekonomi ini, pemerintah telah meresmikan 28 Pusat Logistik Berikat (PLB) yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia.  “Sehingga itu akan menolong kecepatan dan efisiensi logistik kita,”ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat perizinan menjadi tiga jam, mengusulkan pengembangan kawasan industri, menetapkan sistem pengupahan, mendorong kemudahan dan insentif Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), melakukan pembiayaan ekspor/KURBE, mendorong kemudahan berusaha bagi UMKM (EODB), mempersingkat proses insentif fiskal, agregator/konsolidator produk-produk ekspor UKM, dan revisi DNI melalui Perpres Nomor 44 tahun 2016.

“Ini semua tentu saja untuk menjadi pelumas. Sehingga ekonomi kita diharapkan bisa berjalan lebih efisien dan lebih cepat,” pungkas Darmin.

Namun sayangnya, KEIN menilai pemerintah tak mampu genjot investasi menjadi lebih baik. Dalam arti, agar bisa menjadi pengungkit pertumbuhan, maka laju investasinya harus di atas 10%.

“Laju investasi bisa menjadi pengungkit pertumbuhan. Dan kita sendiri growth investasi pernah berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga 2012 masih double digit pertumbuhannya,” ujar Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Indonesia (KEIN) Arif Budimanta di Jakarta, belum lama ini.

Dia mengakui, menjelang awal 2013, perlahan-lahan mengalami penurunan menjadi single digit seiring perlambatan ekonomi yang saat itu mulai alami perlambatan. “Hingga kuartal ketiga 2015, sempat bertumbuh 7%. Tapi jika mau investasi dapat mendongkrak perekonomian, maka harusnya 10%. Dan itu belum terjadi. Termasuk juga bagaimana kita menargetkan GDP per kapita mau double, US$ 3.000/tahun menjadi US$ 6.000/tahun,” ujarnya.

Karena secara teori, pertumbuhan ekonomi itu antara disupport oleh selain investasi, juga oleh laju ekspor dan mengurangi impor. “Jadi, minimal growth investasi minimal 10%, laju ekspor meningkat 3%. Dan impor ditahan cuma bertumbuh 2%,” tegas dia.

Dengan begitu, kata dia, hal-hal itu harus dijelaskan kemana arah investasi agar bisa dongkrak ekonomi itu. Menurut Arif, yang paling pas adalah investasi di manufaktur. Sehingga bisa menciptakan labor intensif.

“Sehingga, untuk mengukur industri ini harus berbasis ke primary consumption. Di negara-negara maju, seperti Jerman, Jepang, Korea Selatan, yang pertama dikuatkan itu adalah sektor manufaktur consumption, yang tentunya bersifat labor intensif, primary consumption, berbasis ekspor, dan berbasis agro,” jelas dia.

Selain masalah manufaktur consumption, menurut dia, ada tiga hal lain yang harus disentuh oleh investasi ini. Kedua, pengembangan sektor maritim. Ketiga, pengembangan ekonomi kreatif. Dan keempat, pengembangan pariwisata dalam perspektif industri.

“Apalagi di sektor maritim, selama ini masih ada beban yaitu selalu neraca jasa kita selalu negatif. Salah satunya karena masalah biaya logistik di kita masih sangat mahal,” ujarnya. bari/mohar/fba