Perlu Apresiasi Positif

Oleh: Ambara Purusottama

Prasetiya Mulya Mulya School of Business and Economics

Program pengampunan pajak tahap pertama ternyata menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Hitung-hitungan kian mendekati kenyataan atau target yang ditetapkan pemerintah, bahkan hingga saat ini penerimaan realiasi uang tebusan terus melaju. Berakhirnya periode pertama program tersebut penerimaan tebusan sudah menembus lebih dari Rp 90 triliun. Menurut Menkeu Sri Mulyani, jika tidak ada aral melintang penerimaan pajak nonmigas bisa mencapai target Rp 1.318,9 triliun, dimana Rp 165 triliun merupakan uang tebusan dari program pengampunan pajak.

Upaya konsolidasi yang dilakukan pemerintah dalam program pengampunan pajak berbuah manis. Pemerintah membagi program tersebut menjadi tiga periode sebagai langkah pendekatan kepada para wajib pajak. Periode pertama dimulai pada 1 Juli 2016 hingga akhir September 2016 dengan tarif 2% repatriasi atau deklarasi dalam negeri dan 4% deklarasi luar negeri. Periode berikutnya dimulai 1 Oktober 2016 hingga akhir ini dengan tarif 3% repatriasi atau deklarasi dalam negeri dan 6% deklarasi luar negeri. Periode terakhir yaitu awal tahun 2017 hingga 31 Maret 2017 tarif 5% repatriasi atau deklarasi dalam negeri dan 10% deklarasi luar negeri.

Optimisme pemerintah memberikan dampak masif bagi perekonomian negara ini. Berakhirnya periode pertama pengampunan pajak langsung berimbas ke lantai bursa. Bursa saham yang dikenal dengan istilah Jakarta Composite Index menghijau seketika dan mendorong indeks ke angka 5.463 per 3 Oktober 2016. Padahal pada September bursa sempat terjerembab akibat lesunya perekonomian dan sentimen negatif adanya isu dari The Fed yang justru ditanggapi dengan pemotongan kembali suku bungan acuan oleh pemerinah. Sejak pertengahan tahun ini pemerintah telah dua kali pemotongan reverse repo rate sebagai respon optimisme pemerintah akan program pengampunan pajak. Optimisme pemerintah membawa gairah baru di tengah badai ketidakpastian perekonomian global.

Indonesia tidak sendiri dalam menerapkan program pengampunan pajak. Banyak negara di dunia yang juga melakukan hal yang sama, bahkan negara-negara maju seperti Jerman dan Italia (CITA, 2016). Namun yang membedakan adalah keberhasilan efektivitas program yang dilakukan pemerintah Indonesia berhasil mengungguli negara-negara lainnya. Berakhirnya periode pertama uang tebusan sudah menyentuh angka Rp 90 triliun bandingkan dengan program serupa yang dianggap berhasil pada tahun 2009 yang dilakukan Italia hanya menyentuh Rp 59 triliun. Belum lagi deklarasi harta yang saat ini sudah lebih dari Rp 2.500 triliun jauh dibandingkan Italia yang hanya Rp 1.179 triliun pada 2009.

Apresiasi haruslah kita berikan kepada pemerintah yang telah bersusah payah agar perekonomian bangsa ini bisa tetap sehat. Dengan optimisme pemerintah yang semakin meningkat diharapkan rasionalisasi anggaran tidak lagi terjadi sehingga pemerintah yang sekarang ini bisa lebih fokus untuk menjalankan program perekonomian seperti sedia kala. Apresiasi tentulah juga harus kita berikan kepada para wajib pajak yang dengan legowo mengikuti program pemerintah sehingga dapat berjalan optimal. Namun hendaknya pemerintah tidak lupa diri akan pencapaian program tersebut karena keberhasilan ini hanyalah tonggak awal perbaikan ekonomi bangsa dimasa yang akan datang.

BERITA TERKAIT

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK NERACA Jakarta - Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menilai keberadaan Komisi…

Ada Virus Positif Astra di Festival Kampung Berseri - Langkah Kongkrit Untuk Warga Kupang

Berangkat dari kepedulian terhadap keterbelakangan dunia pendidikan bagi siswa di Indonesia timur, khususnya di Kupang membuat Astra Grup untuk terjun…

UU Perlindungan Konsumen Perlu Direvisi

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman mengatakan perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Optimalisasi LKM/LKMS dalam Pembangunan Daerah

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Semenjak diundangkannya Undang – Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro …

Menyoal Kebijakan Umrah

  Oleh: Izzudin Al Farras Adha Peneliti INDEF   Beberapa waktu lalu masyarakat dikejutkan dengan mencuatnya kasus PT First Anugerah…

Proses Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya Harus Selaras

Fauzi Aziz, Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri Transformasi Indonesia memang tidak bisa lepas dari proses politik, proses ekonomi dan proses…