KABUPATEN CIREBON

Pembayaran Proyek Sanitasi Rp50 miliar, Tunggu Penetapan ABT

NERACA

Cirebon - Pembayaran proyek sanitasi tahun lalu yang terkatung-katung, sampai saat ini sisa pembayarannya masih menunggu penetapan Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Proyek senilai Rp50 miliar dari APBD Provinsi ini, memang banyak masalah. Kuat dugaan, perencanaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) yang tidak matang, membuat sebagian besar pekerjaan dilapangan, berantakan. Alhasil, banyak temuan BPK-RI pada proyek ini. Belum lagi dugaan penyimpangan yang terjadi dilapangan, yang diduga kuat dilakukan oknum pejabat DCKTR, kala itu.

"Ada sekitar sisa 40 paket pekerjaan yang belum bisa dibayar. Ini karena pekerjaan mereka tidak sampai pada progres serta tidak selesai sampai akhir tahun kemarin," kata Kadis DCKTR, Agas Sukma Nugraha, Selasa (25/10).

Agas menjelaskan, tidak tahu banyak masalah yang ada dilapangan. Masalahnya, dia baru saja beberapa bulan duduk sebagai Kadis DCKTR. Kalaupun ada masalah, Agas menyarankan untuk menghubungi Sugeng. Namun menurutnya, memang banyak temuan BPK sehingga sisa pembayaran dilakukan setelah penetapan ABT. Namun Agas belum tahu, kapan ABT akan ditetapkan, mengingat sampai mendekati akhir bulan ini saja, belum ada tanda tanda ABT di sahkan.

"Mungkin sanitasi banyak masalah, jadi memang pembayarannya setelah ABT ditetapkan. Silahkan saja tanya ke pak sugeng," jelas Agas.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek sanitasi, Yedi Priatna mengaku, bahwa memang banyak masalah dalam pekerjaan dilapangan. Salah satunya adalah waktu pelaksanaan yang sangat mepet. Waktu dua bulan mendekati akhir tahun 2015 menurutnya, tidak memungkinkan selesai, apalagi pekerjaan bangunan tingkat. Meskipun begitu, tetap saja proyek harus dikerjakan. Sementara yang tidak dibayar pada tahun kemarin, yaitu proyek yang selesai pada tahun ini dengan penambahan waktu 50 hari kerja, terhitung mulai tanggal 1 1 Januari 2016.

"Waktu pelaksanaan mepet. Wajar kalau tidak selesai. Lokasi juga menjadi masalah, jadi wajar kalau baru setengahnya yang dibayar," ungkap Yedi.

Sementara itu, sumber-sumber Neraca yang layak dipercaya menyebutkan, dari total 100 paket proyek sanitasi, memang baru 60 paket yang sudah dibayar. Sisanya, masih menyisakan sekitar Rp300 jutaan per paketnya, yang belum dibayar pemerintah. Tercatat, untuk satu paket proyek nilainya Rp500 juta. Menurut sumber ini, proyek tersebut dikategorikan proyek rugi, karena rekanan harus memakai dana talangan sendiri, sampai selesai. Belum lagi, diduga biaya lain-lain dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Harusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung, karena kuat dugaan proyek ini menjadi bancakan oknum yang tidak bertanggung jawab," kata sumber yang enggan disebutkan namanya ini.

Sedangkan temuan dilapangan menyebutkan, proyek sanitasi untuk desa desa yang ada disebagian wilayah Kabupaten Cirebon ini, tergolong mewah. Proyek untuk MCK warga ini, memang ada juga yang manfaatnya dirasakan langsung warga sekitar. Tapi bila lokasinya ditengah sawah, maka jangan harap ada warga yang mau menggunakan. Ironisnya, di Desa Klayan Kecamantan Gunung Jati, sanitasi dibangun persis bersebelahan dengan kuburan.

"Siapa yang mau memakai sanitasi disini mas. Masa dibangun pinggir kuburan. Kita membayangkan pengambilan air nya saja sudah tidak kuat. Mendingan pakai wc dirumah sendiri," kata warga tersebut. Maman