NERACA

Jakarta - Kenaikan harga gas dalam beberapa pekan terakhir membuat pertumbuhan ekonomi dalam negeri tidak maksimal. Pasalnya, sebagian pelaku industri yang bergantung pada gas dalam setiap produksi harus memangkas target kapasitas produksinya lantaran harga gas yang tidak lagi membumi. Imbasnya, memacu kinerja penjualan pelaku industri juga ikut melorot.

Menjeritnya pelaku usaha lantaran harga gas yang membumbung tinggi, membuat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ikut angkat bicara dan meminta kapastian dari pemerintah terkait keinginan Presiden Joko Widodo dalam menurunkan harga gas di bawah 6 dolar AS per MMBTU. Ketua Koordinator Gas Industri Kadin, Ahmad Wijaya mengatakan, Presiden mengumumkan akan ada penurunan harga gas industri, namun hingga saat ini belum ada kepastian mengenai waktu diturunkannya harga gas tersebut.

Menurut Ahmad, penurunan harga gas industri memberikan efek domino dan pastinya membuat perekonomian dalam negeri semakin menggeliat, yang akhirnya pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai.”Penurunan gas pastinya membuat pertumbuhan ekonomi akan melejit," ucap Ahmad.

Ahmad pun berharap penurunan harga gas di bawah 6 dolar AS per MMBTU sudah paket secara penuh, dimana saat ini harga gas industri sekitar 8 dolar AS hingga 9 dolar AS per MMBTU. Sementara menurut Achmad Safiun, Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi menilai, guna meningkatkan daya saing industri, harga gas seharusnya konsisten. Pelaku usaha juga siap mengikuti harga pasar, asalkan penetapan harganya wajar.”Tidak masalah, kami kan juga sudah biasa misalnya harga BBM non-premium di pompa bensin," kata dia.
Sebelumnya, Pelaksana tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Panjaitan sebagai pelontar wacana meyakini, instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar harga gas bisa turun mulai bulan depan bisa diselesaikan lewat cara ini. Maklum, presiden meminta angka penurunan harga yang signifikan yaitu menjadi maksimal US$6 per MMBTU dari posisi saat ini US$9,5 - US$12 per MMBTU. Bahkan, instruksi telah diberikan Jokowi sejak lima bulan lalu ketika dirinya meneken Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.
Persoalan kenaikan harga gas selalu menjadi isu seksi, karena gas merupakan sumber energi yang strategis karena mampu menekan efisiensi dan ramah lingkungan. Selain itu, gas bumi sudah menjadi urat nadi bagi pelaku usaha dalam menjalankan roda bisnisnya. Maka tak ayal, sentimen kenaikan harga gas memberikan ancaman bagi pelaku usaha. Sebagaimana diketahui, harga gas untuk industri di dalam negeri tercatat sebagai salah satu yang termahal tampaknya telah diketahui dan dipahami para stakeholder. Karena itu sejumlah pihak juga tampak maklum jika kemudian fokus stakeholder –terutama pemerintah—adalah menunurunkan harga gas. Apalagi, ditinjau dari beberapa aspek, penurunan harga gas untuk industri memperoleh momentum. Penurunan harga gas relevan dengan implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan juga cukup logis karena sejalan dengan harga gas di pasar internasional yang juga turun.

Tata Kelola Niaga

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute mengungkapkan, mahalnya harga gas di dalam negeri disebabkan oleh tiga faktor yaitu masalah di hulu, masalah di tengah (transmisi dan distribusi), dan juga masalah hilir (usaha niaga gas). Permasalahan timbul bukan hanya kontribusi dari masing-masing pelaku, tetapi juga karena ada kontribusi dari pemerintah. Harga gas hulu yang mahal, umumnya disebabkan oleh keekonomian proyek dari lapangan gas yang bersangkutan yang juga mahal akibat kompleksitas perizinan yang menyebabkan pelaksanaan proyek sering mundur dari jadwal atau plan of development semula.

Mahalnya harga gas karena faktor di tengah, disebabkan biaya transmisi dan distribusi yang dibebankan pada harga jual gas relatif tinggi yang mana UU Migas No.22/2001 dan peraturan pelaksananya sendiri mengamanatkan tarif pengangkutan—transmisi dan distribusi—atau tol fee dari kegiatan pengangkutan gas harus ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, jika mahalnya harga gas di dalam negeri berasal dari segmen ini, juga dapat dikatakan karena ada andil dari pemerintah.

Begitupula jika mahalnya harga gas di dalam negeri karena masalah di hilir—karena usaha niaga gas mengambil margin yang terlalu tinggi—juga dapat dikatakan ada kontribusi pemerintah di dalamnya. Kenaikan harga gas bagi industri tidak menjadi hambatan bagi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) untuk terus perluas jaringan piga gas bumi di sektor industri. Teranyar, PGN terus memperluas jaringan infrasturktur gas bumi nasional hingga ke Jawa Tengah. Pasalnya, PGN telah berhasil menyelesaikan proyek pipa gas di kawasan industri di Jawa Tengah.”Proyek pipa gas PGN di Kawasan Industri Wijaya Kusuma di Semarang sudah selesai. Dalam waktu dekat gas siap mengalir,” kata Sekretaris Perusahaan PGN Heri Yusup.

Proyek pipa sepanjang 9 kilometer (km) tersebut, kata Heri, dapat mengalirkan gas dengan kapasitas sementara sebesar 35 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMSCFD). Nantinya pasokan gas bumi itu dapat ditingkatkan hingga menjadi 100 MMSCFD. Dalam waktu dekat PGN sudah mengalirkan gas bumi ke PT Nippon Indosari, PT Intac Brass, PT Cargill dan industri lainnya di Semarang, Jawa Tengah.

Heri menambahkan, setelah selesainya proyek pipa gas Wijaya Kusuma ini, PGN akan kembali memperluas jaringan pipa gas bumi di Jawa Tengah. Nantinya gas PGN dapat mengalir ke wilayah di Jawa Tengah seperti Kendal, Semarang, Simongan, Rembang, Pati, Kudus, hingga Demak. Industri-industri di wilayah tersebut sampai saat ini sebagian besar masih menggunakan bahan bakar seperti solar, batu bara, gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG), bahkan kayu bakar. “Gas bumi merupakan energi yang sampai saat ini paling efisien di bandingkan bahan bakar lainnya, selain itu gas bumi merupakan energi bersih dan aman serta mudah,” jelas Heri. (bani)