Pertamina Targetkan Bikin 16 APMS di Timur Indonesia - BBM Satu Harga

 

 

NERACA

 

Jakarta - Pertamina menargetkan membangun 16 agen premium dan minyak solar (APMS) baru di Kawasan Timur Indonesia untuk menjaga ketahanan dan pemerataan distribusi energi di seluruh Tanah Air, kata VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro. "Kita akan membangun lagi agen premium dan minyak solar di beberapa kabupaten termasuk Papua," kata Wianda seperti dikutip laman Antara, kemarin.

Dia menyebut target empat APMS akan dibangun di Provinsi Papua Barat, enam agen di Maluku, dan enam agen lainnya di Maluku Utara. "Dari APBN akan dibangun 10 terminal BBM baru agar stok ini terdistribusi dengan baik," kata Wianda. Dia mengemukakan Pertamina butuh dukungan dari pemerintah baik itu Kementerian ESDM, para kepala daerah, dan juga DPR dalam upaya menjaga ketahanan energi di seluruh Indonesia. Wianda mengungkapkan Pertamina mengalokasikan anggaran sekitar Rp800 miliar per tahun yang disiapkan untuk mendistribusikan BBM agar menjadi satu harga di wilayah Papua dan Papua Barat.

"Kami butuh dukungan yang besar. Contohnya, apabila kita melakukan ekspansi bisnis di dalam negeri, dan pengembangan infrastruktur-infrastruktur nasional untuk menjaga ketahanan energi, membangun kilang baru, peningkatan kapasitas kilang," jelas dia. Wianda juga menjelaskan alasan adanya perbedaan dan tingginya harga BBM sejumlah wilayah disebabkan oleh tiga faktor, yakni tidak adanya lembaga penyalur resmi Pertamina, letak geografis daerah yang tidak bisa dicapai dengan jalur darat, dan infrastruktur BBM itu sendiri.

Dia menjelaskan Pertamina memberikan solusi dengan memberikan harga BBM bersubsidi yang lebih murah dibandingkan harga Pulau Jawa, Madura, dan Bali, serta penyediaan pesawat entraktor atau pesawat khusus pengangkut BBM ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menargetkan pemberlakuan kebijakan satu harga bahan bakar minyak di seluruh Indonesia efektif mulai 2017. "Pelaksanaan kebijakan ini akan efektif berjalan tahun depan setelah peraturannya selesai dibuat," kata Jonan. Menurut Jonan, arahan Presiden Joko Widodo untuk membuat satu harga BBM di seluruh Indonesia merupakan terobosan yang luar biasa. "Harga BBM dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote akan sama semua, sehingga saudara-saudara kita di seluruh Indonesia dapat menikmati harga BBM yang sama," katanya.

Jonan mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti arahan Presiden dengan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Energi sebagai payung hukum kebijakan satu harga tersebut. Ia belum bisa berbicara banyak isi peraturan menteri tersebut. Namun, lanjutnya, regulasi sebagai petunjuk teknis tersebut akan dibuat secara adil. "Apakah akan ada kewajiban badan usaha membangun SPBU di luar Jawa? Kalau hanya bangun di Jawa atau daerah padat penduduk, tidak fair juga Atau, apakah memakai skema subsidi silang?" katanya.

Hanya saja, Jonan menegaskan, kebijakan satu harga BBM tidak hanya berlaku bagi PT Pertamina (Persero), namun juga badan usaha lainnya. Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral IGN Wiratmaja Pudja menambahkan, sesuai Perpres 191 Tahun 2014, pemerintah menugaskan Pertamina mendistribusikan BBM dengan harga sama di titik serah atau lembaga penyalur. Pemerintah akan menanggung biaya perolehan BBM yang meliputi penyediaan, penyimpanan, dan distribusi BBM.

"Terkait harga di BBM di sejumlah wilayah seperti Papua yang masih tinggi, itu diakibatkan belum meratanya penyebaran lembaga penyalur, sehingga BBM dari lembaga penyalur dibawa lagi ke pelosok oleh pedagang dan kemudian dijual ke masyarakat," kata Wiratmaja. Untuk itu, lanjutnya, pemerintah meminta Pertamina memperbanyak lembaga penyalur sehingga rakyat dapat menikmati harga yang sama, meski tentunya berkonsekuensi biaya distribusi akan meningkat.

Atas implikasi tersebut, menurut Wiratmaja, pemerintah bersama Pertamina akan menghitung biaya distribusi per wilayah tersebut dan secara bertahap lembaga penyalur diperluas, untuk mendapatkan BBM satu harga. Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja ke Provinsi Papua pada 18 Oktober 2016 mencanangkan kebijakan satu harga BBM dengan memberikan tugas kepada Menteri BUMN dan Pertamina. Kebijakan satu harga BBM itu merupakan upaya mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.



BERITA TERKAIT

Ditopang Kenaikan Kapasitas Listrik Geothermal, Pendapatan BREN di 2023 Naik 4,4%

  Ditopang Kenaikan Kapasitas Listrik Geothermal, Pendapatan BREN di 2023 Naik 4,4% NERACA Jakarta - PT Barito Renewables Tbk (BREN)…

Wujudkan Pendidikan Tinggi untuk Semua, Pemerintah Siapkan Pinjaman Lunak

    NERACA Jakarta – Pemerintah tengah mengkaji pinjaman sangat lunak untuk mahasiswa sebagai solusi pendanaan pendidikan di perguruan tinggi.…

OIKN Klaim Tak Ada Penggusuran dalam Proyek IKN

  NERACA Jakarta – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menegaskan, tidak ada penggusuran yang dilakukan oleh OIKN kepada…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Ditopang Kenaikan Kapasitas Listrik Geothermal, Pendapatan BREN di 2023 Naik 4,4%

  Ditopang Kenaikan Kapasitas Listrik Geothermal, Pendapatan BREN di 2023 Naik 4,4% NERACA Jakarta - PT Barito Renewables Tbk (BREN)…

Wujudkan Pendidikan Tinggi untuk Semua, Pemerintah Siapkan Pinjaman Lunak

    NERACA Jakarta – Pemerintah tengah mengkaji pinjaman sangat lunak untuk mahasiswa sebagai solusi pendanaan pendidikan di perguruan tinggi.…

OIKN Klaim Tak Ada Penggusuran dalam Proyek IKN

  NERACA Jakarta – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menegaskan, tidak ada penggusuran yang dilakukan oleh OIKN kepada…