Jakarta- Lemahnya kinerja birokrasi hingga kini masih menjadi faktor utama penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab selama ini mental pegawai negeri sipil (PNS) sebagai abdi negara belum mencerminkan sikap melayani kepada masyarakat secara tulus. Padahal kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, dan motivasi aparat meraih prestasi menjadi faktor penentu jalannya reformasi birokrasi di negeri ini.

NERACA

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuding lambatnya birokrasi sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga banyak komitmen investasi tak terealisasi di lapangan. Tak hanya itu. Lancarnya pelaksanaan program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, juga sangat tergantung pada jajaran teknis pemerintahan. Bila ada pejabat pemerintahan, BUMN, kementerian yang justeru tindakannya menghalang-halangi, dipastikan akan ada sanksi setimpal.

“Birokrasi yang menghambat, akan saya libas. Itu bagian saya,” kata Seskab Dipo Alam di sela rapat pematangan rencana induk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi 2025 di Istana Bogor, Senin (21/2/)

Jajaran pemerintah yang Dipo maksud tentunya tidak termasuk menteri, gubernur, bupati dan pada wakilnya. Melainkan terhadap pejabat teknis di tingkat bawahnya seperti eselon I-II-III kementerian, direksi BUMN dan sekretaris daerah di propinsi serta kodya/kabupaten.

Lebih lanjut dia menunjuk kasus mandeknya pelaksanaan program pembangunan di kementerian. Salah satunya akibat adanya pejabat kementerian yang terlalu lama duduk di posisinya bahkan mengakali menteri yang jadi atasannya.

Selain mental sebagian besar birokrat belum profesional melayani masyarakat, Badan Kepegawaian Negara (BKN)  mencatat pada 2010, total  PNS di pusat dan daerah mencapai 4.732.472 orang. Jumlah itu sudah termasuk 920.702 tenaga honorer dan 53.000 sekretaris desa. Sementara alokasi belanja pegawai, di APBN 2011 terjadi kenaikan dari Rp162,7 triliun di APBN-P 2010 menjadi Rp180,6 triliun di APBN 2011.

Yang jelas tudingan presiden itu perlu direspon, dan dicarikan solusinya, kata Dekan FEUI, Prof. Firmanzah Ph.D. “Dengan cara e-government ini investasi akan lebih transparan dimana pemrosesan data dan dokumen sampai diputuskan atau tidak,” katanya kepada Neraca, kemarin.

Langkah selanjutnya, menurut dia, adalah perbaikan tata kerja birokrasi, siapa yang berhak memutuskan dan apa yang diputuskan. “Kemudian, penyederhanaan birokrasi. Misalnya dari yang sebelumnya harus melewati 5 meja menjadi 2 meja saja,” ujarnya.

Selain itu, Firmanzah mengatakan perlu juga  perubahan sistem dari yang mengedepankan kekuasaan (power) menjadi pelayanan kepada publik (public services) serta efisiensi dan peningkatan kualitas PNS. “Bila ada pelanggaran, punishment-nya harus lebih jelas, bisa berupa teguran, pemecatan atau bahkan ke ranah hukum,” ucapnya.

 Hanya saja, lanjutnya, untuk memecat PNS bukan hal yang mudah. Karena itu, ketika ada pendaftaran CPNS harus dilihat kembali kualitasnya dan prosedurnya harus lebih jelas. ”Ini jangan mentang-mentang pemekaran daerah dan butuh pegawai lalu langsung mengajukan CPNS. Seharusnya dilihat dulu kualitas PNS yang sudah ada. Kalau memang tidak mampu bekerja dengan baik, ganti dengan yang lebih berkualitas,” tandasnya.

Anggota Komisi II DPR RI Abdul Malik Haramain menilai kendala paling sulit dalam reformasi birokrasi adalah merubah mindset birokrat di semua level. Perubahan ini dari kultur pola pikir nepotisme, privilege atau keistimewaan pegawai negeri, Asal Bapak Senang menuju sepenuhnya sebagai pelayan masyarakat. “Mengubah mindset ini membutuhkan waktu paling lama dan biaya,” ujarnya secara terpisah kemarin.

 Selain itu, lanjut dia, harus dilakukan rasionalisasi struktur kelembagaan di setiap kementerian dan instansi lainnya. Wujudnya adalah penyederhanaan alur birokrasi atau dikenal dengan istilah ‘dari meja ke meja’. Dia juga meningatkan, program remunerasi bukanlah upaya final dan tidak bisa diandalkan sebagai satu-satunya jalan.

 Terkait keberadaan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, dia mendesak pemerintah untuk memberi wewenang lebih luas. Bentuknya adalah menempatkan kementerian itu sebagai koordinator utama reformasi birokrasi, memberi hak pengawasan dan monitoring aparat. “Perlu juga mereka berhak menilai dan memberi skor bagi kinerja tiap lembaga pemerintahan,” katanya.

Haramain juga menyoroti sistem rekruitmen yang tidak berjalan dengan bersih sehingga menghasilkan pegawai negeri sipil berkinerja buruk. Praktik suap dan nepotisme, menurutnya, memang banyak terjadi dalam proses tersebut. Solusinya, ia menganjurkan rekruitmen pegawai negeri sipil untuk daerah tingkat I, II dan pusat terintegrasi oleh Menpan dan reformasi birokrasi sekaligus memutus mata rantai praktik jual beli kursi pegawai.

Untuk mendorong perbaikan kinerja birokrasi, kata dia, Komisi II DPR tengah menggodok RUU Aparatur Sipil Negara yang pembahasannya sudah final di tingkat Panitia Kerja. Paling tidak, terdapat dua poin utama yaitu pencegahan praktik politisasi PNS dan posisi pembina pegawai di daerah di tangan Sekda atau bukan lagi dipegang bupati.

Soal politisasi PNS, lanjut Haramain, wujudnya adalah kecenderungan pergantian pejabat atau mutasi karena alasan politis dan terjadi pasca pilkada. Misalnya, karena yang bersangkutan termasuk tim sukses bupati terpilih atau faktor suka dan tidak suka (like or dislike). Hal ini juga berhubungan dengan posisi pembina PNS tidak lagi oleh bupati. Dengan besarnya nuansa politis jabatan kepala daerah sehingga dibutuhkan upaya meminimalisir pengaruh politik, maka sekretaris daerah  dipilih sebagai pembina PNS karena merupakan pejabat karier dan paling senior di daerah setempat. ruhy/inung/cahyo