Jakarta - Presiden Jokowi mengatakan, banyak orang yang pintar tapi senangnya melakukan pungutan liar (mungli) dan hal ini menjadi penyakit bangsa Indonesia saat ini. Padahal, karakter manusia seperti integritas dan kejujuran merupakan salah satu dari sekian banyak nilai-nilai yang perlu dijunjung tinggi oleh masyarakat kita. Sementara itu, publik mulai sekarang bisa melaporkan kasus pungutan liar (pungli) melalui laman SaberPungli.id atau call center 193 dan 0812131323 serta SMS 1193.

NERACA

"Banyak yang pintar-pintar, tapi senangnya mungli (melakukan pungutan liar). Ini yang menjadi penyakit bangsa kita," ujar Jokowi saat bersilaturahim dengan pengurus besar Al-Khairiyah di Kampus Al-Khairiyah, Cilegon, Banten, Sabtu (22/10).

Urusan pungutan liar (pungli) ini memang kini menjadi perhatian khusus pemerintah belakangan ini. Presiden merasa perlu untuk turun tangan langsung dengan melihat kondisi perizinan di sejumlah instansi yang menjadi lebih sulit atau berbelit-belit akibat adanya pungli. Apalagi Indonesia sedang berusaha agar mampu menjadi negara yang ramah investasi.

"Dari survei kemudahan berinvestasi, Indonesia ada di nomor 109. Singapura di nomor satu, Malaysia nomor 18, Thailand nomor 49. Jangan ditepukin, ada yang mau tepuk tangan. Inilah persoalan besar kita," ujarnya.

Sebelumnya Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 87/2016 sebagai payung hukum pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Presiden mengingatkan, jajarannya agar gerakan sapu bersih pungli tidak hanya dilakukan di luar institusi penegakan hukum, tapi juga menyasar kepada lembaga penegakan hukum itu sendiri.

Presiden mengatakan, Indonesia tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, tapi juga yang memiliki integritas dan kejujuran untuk bersama mengelola negara Indonesia ini. Jokowi pun membagi pengalaman yang pernah dihadapinya saat mengurus perizinan berpuluh tahun lampau yang mungkin masih bisa ditemui hingga kini.

"Tahun 87-88, mau urus izin berbelit-belit dan diminta ini itu di setiap meja. Pasti diminta rupiah tertentu. Inilah yang harus kita selesaikan kalau kita ingin peringkat kita naik. Oleh sebab itu dibutuhkan SDM yang memiliki integritas," tutur Presiden.

Indonesia sepatutnya tidak hanya berdiam diri saat menghadapi era persaingan global dewasa ini. Sedikit saja negara ini lengah, maka sudah menunggu banyak negara lain yang ingin memenangkan persaingan.

Presiden berpandangan bahwa sudah saatnya Indonesia dihadapkan dengan persaingan dan kompetisi. Sebab, menurut dia, persaingan merupakan sesuatu yang dibutuhkan negara ini untuk terus berkembang lebih baik lagi.

Jokowi mengatakan, jika menengok sejarah Indonesia, pandangan tersebut bisa jadi benar adanya. Sekira tahun 1975 hingga 1980 misalnya, Presiden menceritakan bahwa saat itu hanya terdapat dua bank milik pemerintah, itupun dengan pelayanan yang ala kadarnya. Namun, dengan adanya pesaing, kini industri perbankan nasional dapat melejit.

"Dulu saya ingat kalau jam satu atau jam setengah dua sudah tutup. Loketnya seperti yang ada di gambar (kosong), kantornya juga seperti itu. Karena apa? Mereka tidak ada pesaing, tidak ada swasta. Tapi begitu ada pesaing langsung menjadi 170-an bank. Melejit, semuanya berbenah. Kantor diperbaiki, pelayanan diperbaiki, ATM di mana-mana. Coba kalau dulu tidak ada pesaing, masih seperti itu," ujarnya.

Persaingan memang sesuatu yang mutlak dan diperlukan oleh bangsa ini untuk berkembang. Namun demikian, Presiden mengatakan bahwa bangsa Indonesia tidak perlu takut dalam menghadapi persaingan sepanjang telah mempersiapkan diri dalam kompetisi tersebut.

Jokowi mengatakan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara merata di Tanah Air merupakan salah satu dari sekian banyak upaya pemerintah dalam mempersiapkan diri menghadapi persaingan global.

"Oleh sebab itu, sekarang ini kita mempersiapkan diri dalam rangka persaingan, mempersiapkan hal yang sangat fundamental yaitu infrastruktur. Karena tanpa itu sulit kita bisa bersaing. Tidak hanya di Jawa, tapi sekarang kita lebih banyak konsentrasi di luar Jawa," ujarnya.

Jokowi mengatakan, pembangunan infrastruktur besar-besaran seperti jalan tol misalnya, bahwa hal tersebut bertujuan untuk memudahkan mobilitas orang dan/atau barang. Mudahnya mobilitas tersebut diharapkan ke depannya harga-harga komoditas akan dapat ditekan seiring dengan turunnya biaya transportasi logistik yang diperlukan.

Meskipun pemerintah telah mengambil perannya dalam mempersiapkan Indonesia menjadi negara yang lebih kompetitif dengan segala pembangunan infrastrukturnya, Presiden Jokowi menekankan bahwa faktor utama yang sangat diperlukan dalam memenangkan persaingan ialah berasal dari manusianya itu sendiri.

Jokowi meyakini, dengan didukung sumber daya manusia yang cerdas, berintegritas, memiliki etos kerja, dan bergotong royong, Indonesia mampu memiliki panggung tersendiri di kancah persaingan global. "Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya," katanya sekaligus mengakhiri arahan.

Laporan Masyarakat

Pemerintah telah lebih dulu mempublikasikan saluran khusus bagi masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pungutan liar (Pungli) pada laman SaberPungli.id. Namun ternyata semua publikasi pada situs tersebut belum sepenuhnya dapat diakses masyarakat.

Namun, Menko Bidang Polhukam Wiranto meminta masyarakat untuk menunggu kesiapan Satgas Sapu Bersih  (Saber) pungli dalam menyediakan layanan operator Saber Pungli paling lambat satu minggu. Hal ini untuk menyikapi persiapan matang Satgas Saber Pungli yang telah dibentuk pemerintah untuk menerima pengaduan masyarakat.

“Memang kita butuh persiapan di Satgas kira-kira kita butuh seminggu untuk menyiapkan perangkat operator. Jangan sore ini langsung lapor," ujarnya di Jakarta, pekan lalu.

Masyarakat umum dapat melaporkan pungli yang ditemukan di mana pun dengan mengunjungi laman saberpungli.id atau dapat langsung melaporkannya melalui SMS ke nomor 1193 dan menghubungi call center di nomor 193 atau 081213132.

Alamat Sapu Bersih Pungutan Liar berada di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110. Dalam situs itu, masyarakat dapat juga menghubungi ke nomor handphone 08568880881 atau 0812131323. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap bisa mengirimkan email ke info@saberpungli@polkam.go.id.

Untuk melaporkan secara online, masyarakat harus lebih dulu mengisi kolom registrasi atau pendaftaran, seperti menuliskan nama lengkap, alamat email, nomor telepon, user name dan password.

Pada situs SaberPungli tampak memuat tiga laporan pengaduan terbaru tertanggal 19-20  Oktober 2016. Tiga judul pengaduan tersebut menyebutkan ada pungli di beberapa titik jembatan timbang di Jakarta, indikasi keberadaan pungli di Samsat Malang, dan membuat e-ktp diminta membayar Rp 500.000.

Pelapor Dirahasiakan

Sebelumnya, Menko Polhukam mengajak peran aktif masyarakat dalam mendukung pemberantasan pungli di seluruh wilayah Indonesia karena tim saber pungli sangat terbuka bagi laporan yang datang dari masyarakat.

"Satgas ini terbuka terhadap masukan dari masyarakat, artinya terbuka terhadap pelibatan masyarakat langsung. Jadi yang mencari di mana tempat-tempat terjadinya pungli itu tidak hanya satgas, tidak hanya unit saber pungli, tetapi masyarakat diminta untuk ikut aktif melaporkan," ujarnya.

Wiranto mengatakan, identitas pelapor akan dirahasiakan. "Identitas pelapor dirahasiakan. Dengan demikian, kita harapkan masyarakat untuk segera melapor," tutur dia. bari/mohar/fba