KPK Dorong Parpol Adakan Sekolah Anti Korupsi

KPK Dorong Parpol Adakan Sekolah Anti Korupsi 

NERACA

Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong seluruh partai politik (Parpol) di Indonesia mengadakan sekolah anti korupsi untuk setiap anggota dan kader partai politik tersebut sebagai upaya pencegahan awal agar kader tidak terjerat tindak pidana korupsi.

"Program Sekolah Anti Korupsi ini, menurut saya menarik dan penting karena banyak politikus yang korupsi itu ternyata karena ketidaktahuan mereka tentang apa itu korupsi. Minimal setelah ikut kegiatan ini mereka tahu dulu," kata Direktur Direktorat Gratifikasi-Kedeputian Bidang Pencegan KPK, Giri Suprapdiono, di sela-sela kegiatan Sekolah Anti Korupsi Angkatan V yang diadakan DPP-DPD Partai Demokrat Jabar, di Bandung, Sabtu (22/10).

Ia menuturkan istilah Sekolah Anti Korupsi memang baru pertama kali digunakan oleh Partai Demokrat sebagai bentuk edukasi dan pencegahan agar kadernya terhindar dari tindak pidana korupsi."Kehadiran kami di Sekolah Anti Korupsi ini adalah sebagai pemateri dan pemberantasan korupsi harus menjadi agenda semua partai. Dan kita bisa mendengar apa masalah yang dihadapi mereka dan mencarikan solusinya seperti pendanaan parpol," ujar dia.

Ketua DPP Partai Demokrat Urusan Bidang Anti Korupsi Jemmy Setiawan menuturkan, sekolah anti korupsi tersebut pertama kali dilaksanakan di Jakarta sebanyak dua kali, sekali di Yogyakarta, sekali di NTB dan saat ini di Jabar.

Menurut dia, Jawa Barat adalah daerah kelima yang dijadikan tempat atau lokasi Sekolah Anti Korupsi Partai Demokrat dan selanjutnya akan diselenggarakan di Sumatera."Jadi bisa dikatakan satu-satunya partai yang memiliki divisi anti korupsi dan pemberantasan mafia hukum. Biar kami sempat dicap partai terkorup tapi ternyata itu salah dari sisi jumlah dan nilai itu kecil," kata dia.

Hari ini sebanyak 250 kader Partai Demokrat di Provinsi Jawa Barat mengikuti Sekolah Anti Korupsi Angkatan V yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan DPD Partai Demokrat Jawa Barat serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Ruang Parahyangan Hotel Horison Bandung.

"Sekolah Anti Korupsi ini diikuti oleh anggota DPRD Jabar hingga DPC dan bbentuknya seminar sehari dan ini yang mengadakan DPP yang dikerjasamakan dengan DPD PD Jawa Barat dan KPK," kata Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Iwan Sulandjana disela-sela kegiatan tersebut.

Iwan menuturkan ini merupakan Sekolah Anti Korupsi Angkatan Ke-V yang diadakan oleh DPP Partai Demokrat untuk tingkat dewan pimpinan daerah (DPD). Menurut dia, tujuan diadakannya Sekolah Anti Korupsi tersebut ialah sebagai bentuk supermasi hukum Partai Demokrat terhadap pemberantasan korupsi. Ant

 

BERITA TERKAIT

Kanwil Kemenkumham Sumsel Sosialisasikan Pendaftaran Merek Kolektif

NERACA Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menyosialisasikan pendaftaran merek kolektif yang merupakan…

Jokowi Apresiasi PPATK Atas Pengakuan Efektivitas APU PPT

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak…

KPK Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Pemprov Lampung

NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. "Kehadiran…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Kanwil Kemenkumham Sumsel Sosialisasikan Pendaftaran Merek Kolektif

NERACA Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menyosialisasikan pendaftaran merek kolektif yang merupakan…

Jokowi Apresiasi PPATK Atas Pengakuan Efektivitas APU PPT

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak…

KPK Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Pemprov Lampung

NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. "Kehadiran…