Oleh : Andreas Theo Wibianta, Pemerhati Masalah Kebijakan Publik Pemerintahan

Menurut rencana, Presiden RI Jokowi dan rombongan akan melakukan kunjungan kerja di wilayah Provinsi Papua Barat dalam rangka peresmian proyek-proyek PLN di PLTM Prafi, Manokwari dan peresmian satu Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Papua Barat. Kunjungan kerja tersebut akan berjalan tanggal 18 s.d 19 Oktober 2016 mendatang.

Ditengah rencana kunjungan Presiden ke Manokwari, perkembangan situasi Polkam diwarnai antara lain masih adanya kelompok anti pemerintah di Kabupaten Manokwari yang didominasi oleh mereka yang bergerak di ranah politik seperti Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang anggotanya diprediksi kurang dari 500 orang, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang jumlah anggotanya diestimasikan hanya 150 orang, Parlemen Rakyat Daerah (PRD) dengan jumlah anggota maksimal 200 orang, Solidaritas Perempuan Melanesia Papua Barat (SPMPB) dengan jumlah anggota maksimal 75 orang, Dewan Komite Nasional Melanesia Barat (DKNMB) dengan jumlah anggota kurang dari 100 orang, beberapa organisasi HAM, demokrasi dan lingkungan hidup dibawah Dewan Adat Papua (DAP) dengan jumlah simpatisan sekitar 300 orang.

Sebagaimana layaknya kelompok anti pemerintah yang bergerak di ranah politik, mereka mampu melakukan penggalangan massa ataupun provokasi massa yang dapat mengarah kepada pengerahan massa dan tindakan anarkis untuk memancing tindakan kekerasan dari aparatur negara, sehingga mereka mengharapkan timbulnya konflik sosial yang mengganggu kondusifitas wilayah.

Sejauh ini, jika diamati masih ada kurang pemahaman sebagian masyarakat Papua Barat terhadap kebijakan pemerintah seperti pengelolaan dana otonomi khusus dengan meminta tuntutan yang berlebihan seperti penerimaan tenaga kerja atau kegiatan lainnya yang dimanfaatkan oknum tertentu untuk kepentingan politiknya.

Sedangkan terkait dengan perkembangan menjelang Pilkada 2017 di Papua Barat, masih diwarnai aksi-aksi dari pendukung Paslon Gubernur/Wagub Papua Barat yang tidak lolos pendafataran calon, aksi penolakan perpanjangan masa jabatan MRPB (Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat) yang berakhir pada 13 Oktober 2016 dan aksi dari masyarakat Tambrauw yang menolak calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Tambrauw.

Problem yang Mengemuka

Pasokan Listrik Kabupaten Manokwari berasal dari PLTD Sanggeng dengan besar kapasitas 8,5 MW  serta Program Listrik Desa (Lisdes) Manokwari dan Prafi dengan menggunakan 35 mesin diesel kecil yang berkapasitas sekitar 20 s.d 700 KW. Untuk menambah pasokan energi listrik, Pemerintah Daerah dan PLN membangun PLTM dengan besar kapasitas sekitar 2,5 KW di wilayah Prafi, namun hal ini terkendala tidak ada tenaga ahli dalam pengoperasian PLTM tersebut. Selain itu, terdapat permasalahan dalam pengoperasian PLTM Prafi yaitu kondisi geografis aliran sungai di Manokwari yang sering banjir akibat hujan deras sangat rawan merusak mesin PLTM.

Di luar bidang ekonomi, permasalahan yang mengemuka adalah pelaksanaan hukum positif terhambat oleh hukum adat yang cukup mendominasi di wilayah Papua Barat, sehingga aparat penegak hukum kesulitan dalam menjalankan aturan hukum di masyarakat khususnya permasalahan terkait dengan pemalangan akibat kejadian kriminal, kecelakaan lalu lintas serta penyerobotan atau penyalahgunaan tanah ulayat.

Disamping itu, adanya budaya mengkonsumsi Miras seringkali menjadi pemicu timbulnya gangguan keamanan seperti perkelahian yang berujung pada keributan yang berskala lebih besar karena membawa kesukuan, dimana kondisi tersebut dapat membuat goyah kerukunan antar suku dan umat beragama di Kabupaten Manokwari yang selama ini cukup harmonis.

Perlu diingat bahwa wilayah Papua Barat merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana alam termasuk gempa, tanah longsor maupun banjir bandang. Kabupaten Pegunungan Arfak merupakan salah satu daerah rawan bencana alam berupa banjir dan tanah longsor di Kampung Demaisi, Distrik Hingk dan Kampung Apui, Distrik Minyambouw Kabupaten Pegunungan Arfak telah terjadi musibah tanah longsor yang mengakibatkan 5 orang warga menjadi korban.

Kedatangan Presiden ke Papua Barat, ada kemungkinan akan diwarnai permintaan untuk segera pelanggaran HAM antara lain kasus “Wasior berdarah”. Kasus ini bermula dari terbunuhnya 5 (lima) anggota Brimob dan seorang warga sipil di base camp CV. Vatika Papuana Perkasa (VPP) di Desa Wondiboi, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama tanggal 13 Juni 2001.

Merespons kejadian tersebut, aparat keamanan melakukan pencarian pelaku sehingga terjadi kekerasan yang menimbulkan korban 4 orang meninggal dunia, 39 orang mengalami penganiayaan dan 5 orang belum ditemukan. Kasus tersebut sudah ditangani oleh Polda Papua, dan belum ditemukan bukti terjadinya tindak kekerasan oleh aparat keamanan terhadap masyarakat sipil.

Isu lainnya yang mungkin akan disuarakan oleh kalangan aktivis di Papua Barat walaupun hanya melalui surat terbuka atau mungkin unjuk rasa antara lain isu peringatan HUT NRFPB, tuntutan ULMWP menjadi anggota penuh/full member Melanesian Spearheads Group (MSG), menolak pelaksanaan kunjungan Presiden RI, dibukanya dialog Jakarta-Papua dan tuntutan agar adanya pembahasan permasalahan Papua di tingkat internasional. Jika ada aksi unjuk rasa, kemungkinan akan berlangsung di bandara udara atau sekitarnya serta sekitar rute perjalanan rombongan kenegaraan.

Aksi Unjuk rasa juga kemungkinan dapat dilakukan oleh massa pendukung bakal calon yang tidak lolos pendaftaran bakal calon dalam Pilkada 2017 dalam rangka menuntut diakomodirnya perpanjangan pendaftaran dan peraturan khusus dalam proses pendaftaran di wilayah Papua.

Menurut penulis, warga Manokwari dan Arfak pada khususnya dan Papua Barat pada umumnya akan merasa bangga menyambut rencana kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Papua Barat, apalagi kegiatan tersebut dimaksudkan oleh Presiden ketujuh Indonesia tersebut untuk mengakselerasi pembangunan yang sedang marak berlangsung di Papua Barat.

Tulisan ini hanya ingin memperkuat harapan warga Papua Barat terhadap Presiden Jokowi, sehingga walaupun ada beragam permasalahan Ipoleksosbudhankam yang saat ini terjadi di Papua Barat, namun tidak akan mengganggu rencana kunjungan kerja tersebut. Apalagi seluruh masyarakat Papua Barat sudah sepakat bahwa bergabungnya Papua dan Papua Barat ke NKRI adalah keputusan yang brilian, visioner dan final. Semoga.