Ekonomi Digital Perlu Diberikan Fasilitas

 

 

 

NERACA

 

Jakarta - Digital ekonomi perlu diberikan fasilitas oleh otoritas terkait karena banyak menggerakkan potensi peruntungan bagi masyarakat, kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Haddad. "Digital ekonomi sedang marak-maraknya di Indonesia, dan saya rasa sudah saatnya ada aturan serta kebijakan yang bisa memberikan ruang gerak bagi ekonomi digital," kata Muliaman dalam acara "Sarasehan Panel Ahli Prospek Perekonomian Indonesia" di Jakarta, Jumat (21/10).

Ia menjelaskan bahwa dalam beberapa kondisi, perkembangan digital ekonomi masih memiliki berbagai celah yang kurang mendapatkan perhatian, sehingga banyak terjadi tumpang tindih aturan. Muliaman mengatakan bahwa jika pertumbuhan ekonomi global rendah maka akan berdampak pada ekonomi nasional, serta jika tidak terantisipasi dengan baik hanya akan menguntungkan pada segelintir orang saja.

Oleh karena potensi tersebut, maka teknologi di Indonesia juga harus disiapkan untuk mendukung digital ekonomi. Di mata dunia Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan digital ekonomi. Hal tersebut didukung oleh pendapat dari beberapa investor luar negeri yang menaruh minat pada perkembangan Indonesia.

Dalam kesempatan lain, CEO Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional (JBIC) Tadashi Maeda menilai kondisi perekonomian Indonesia saat ini dalam keadaan baik, meski tekanan global belum sepenuhnya mereda. Menurut Maeda, upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan menjaga ketahanan fiskal dan menahan pelebaran defisit anggaran merupakan nilai tambah untuk mengurangi risiko terhadap potensi ancaman dari luar negeri.

Hal positif lainnya, kata Maeda, adalah mulai terjadi pemerataan pembangunan infrastruktur penting seperti jalan tol, pelabuhan, bandara maupun pembangkit listrik di berbagai daerah, tidak hanya di wilayah Indonesia Barat. "Kebijakan pembangunan saat ini lebih mengutamakan di luar Jawa, khususnya Indonesia bagian timur. Ini performanya juga baik," katanya.

Maeda menjelaskan berbagai indikator positif inilah yang membuat JBIC masih berkomitmen untuk memberikan bantuan pendanaan bagi proyek infrastruktur di Indonesia, seperti pembangkit listrik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengungkapkan, di negara lain itu, pengembangan ekonomi digital memang tak berjalan mulus. Mari memberi contoh, misalnya Uber, Grab, dan sejenisnya sudah ada beberapa bulan lalu di luar negeri. Namun, keberadaan kendaraan umum berbasis digital itu juga bernasib sama dengan yang terjadi di Indonesia, yaitu konflik dengan pelaku kendaraan umum konvensional. “Taksi di Paris kan protes kepada Uber. Jadi, kita seharusnya bisa mengantisipasi dan memformulasi solusinya apa untuk Indonesia," kata Mari.

Dia melihat penetrasi Internet di Indonesia masih rendah, sekitar 20 persen dari rata-rata di Asia yang sebesar 43 persen. Ini menjadi tantangan bagi pengembangan ekonomi digital di Tanah Air. “Malaysia, Singapura, Thailand bahkan Vietnam lebih tinggi dari kita. Kita lebih tinggi dari Myanmar," kata Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu.

Mari yakin perkembangan ekonomi digital di dunia akan terus meningkat, namun Indonesia masih berada dalam proses untuk memulai. Dengan demikian, ada beberapa hal yang perlu disiapkan Indonesia yang lebih dari sekadar tersedianya smartphone. Menurutnya, infrastruktur, interkonektivitas, ketersediaan listrik harus merata untuk mencapai era ekonomi digital. "Apa SDM (Sumber Daya Manusia) tahu bagaimana dia menggunakan instrumen itu untuk meningkatkan opportunity (kesempatan) ekonomi digital. Itu yang harus ada kapasitas dan kapabilitas. Mereka bisa menggunakan teknologi itu untuk dimanfaatkan ke diri mereka," jelasnya.

Ia percaya ekonomi digital bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, inovasi, produktivitas, efisiensi, dan nilai inklusif. "Sangat bisa kita dari rumah menyuplai barang ke dunia," ujarnya. Ia mengungkapkan, banyak negara mencari imbangan antara inovasi, kreativitas dengan privasi dan keamanan konsumen. "Dibolehkan inovasi dan kreativitas untuk berkembang, tidak terlalu dikekang dan dipersulit. Kita mencari imbangan untuk melindungi konsumen, menjaga aspek-aspek (pembangunan ekonomi digital), sesuatu yang terus-menerus harus dipantau, dilihat, dan cari solusi yang berimbang," ungkapnya.

 

BERITA TERKAIT

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…