Walikota Depok Raih Penghargaan KDH Berintegritas dari Mendikbud

3 Tahun Dinilai Kinerja Bidang Pendidikan

NERACA

Depok - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P memberikan penghargaan kepada Walikota Depok Provinsi Jawa Barat sebagai Kepala Daerah (KDH) berintegritas dalam peran serta dan kinerjanya pada Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah. Award ini dinilai oleh Tim Kementrian pendidikan dan kebudayaan RI sejak tiga tahun lalu.Demikian keterangan yang berhasil diperoleh NERACA dari berbagai sumber, kemarin.

Penghargaan tersebut telah diberikan Mendikbud RI pada tanggal 15 Oktober 2016, namun sampai saat diturunkannya berita ini tidak satu pun pejabat pemerintah Kota Depok mulai dari Walikota, Kepala Dinas dan kepala Sekolah se- Kota Depok yang mendapat informasi ini.“Padahal penghargaan tersebut sangat membanggakan bagi kami kepala sekolah yang telah berjuang untuk kemajuan pendidikan di Kota Depok yang seharusnya prestasi ini dimasyarakatkan kepada seluruh jajaran pendidikan, “ ujar salah seorang kepala sekolah yang tidak mau disebutkan namanya.

Kepala Dinas Pendidikan M. Thamrin dan kepala bidangnya sangat sulit dihubungi untuk dimintai keterangan atas masalah tersebut, padahal prestasi walikota berintegritas dari Mendikbud RI diperjuangkan oleh kerja keras kepala sekolah dan pelaku pendidikan dan kinerjanya. Sementara Kepala Dinas yang lama Heri Pansila, M.Sc Sejak dilantik menjadi staff ahli juga sulit dihubungi karena sedang tugas dinas luar ke daerah.

Pemerintah Kota Depok juga mendapatkan penghargaan “Bhumandala Award” kategori pemerintah kota, penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro di dampingi Kepala Badan Informasi Geospasial, Priyadi Kardono kepada Walikota Depok, Mohammad Idris.

Bersaing bersama 93 kota lainnya di seluruh Indonesia, Kota Depok raih penghargaan itu saat Peringatan Hari Informasi Geospasial 2016 yang diselenggarakan di Kantor Badan Informasi Geospasial (BIG). 

Kompetisi tersebut merupakan wujud dari implementasi Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta ( one Map Policy) yang mewajibkan kementrian, lembaga, pemerintah provinsi , kabupaten/ kota wajib melaksanakan penyelenggaraan informasi Geospasial yang mengacu pada satu standar, satu referensi, satu geodatabase dan satu geoportal.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh NERACA penilaian dilakukan sejak tahun 2012, Bappeda Kota Depok telah membangun sebuah aplikasi SIG yang berbasis website (www.idsd.depok.go.id). Berbagai macam fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan dapat ditampilkan dalam aplikasi ini secara spasial (peta interaktif). Sistem aplikasi ini sangat bermanfaat dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan Kota Depok.

Dasar penilaian lain, survey SRI (SDI Readiness Index) yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2015, sistem aplikasi SIG yang dikembangkan oleh Bappeda Kota Depok merupakan yang terbaik atau memperoleh nilai tertinggi) dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lain se-Indonesia.

Kepala Bappeda Kota Depok Hardiyono menjelaskan kepada Neraca, pada sektor sosial dan ekonomi, saat ini Bappeda Kota Depok sedang mengembangkan database masyarakat miskin dan database penerima bantuan yang berbasis WebGis.“Data tersebut dapat diakses by name, by address, by location dan by donation,“ ujarnya. Dasmir