Jakarta – Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, kebutuhan anggaran di awal tahun ini yang besar membuat Kemenkeu menyiapkan sejumlah langkah agar arus kas 2017 tetap aman.

NERACA
Menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, pemerintah akan menjaga momentum realisasi belanja negara. Dia mengakui, kebutuhan anggaran di Januari 2017 akan membengkak lebih besar dari biasanya. Hal itu terjadi karena adanya pergeseran pembayaran Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2016 ke awal 2017.

Pergeseran pembayaran 2016 ke awal 2017 diantaranya untuk pembayaran atas penundaan dana Alokasi Umum (DAU) yang masuk dalam tahun anggaran 2016 sebesar RP 4,6 triliun. Selain itu ada juga anggaran infrastruktur tahun 2016 yang di carry over  ke tahun 2-17 yang jumlahnya lebih dari Rp 7 triliun.

Selain itu, ada anggaran rutin awal tahun yang wajib direalisasikan, seperti anggaran biaya operasional gaji pegawai. Di luar carry over dan pembayaran atas penundaan DAU, tiap awal tahun rata-raat kebutuhan pembiayaan pemerintah mencapai Rp 47 triliun-50 triliun. Dana itu dipakai untuk belanja rutin gaji pegawai Rp 6 triliun per bulan. Selain itu untuk DAU ke daerah sebesar RRP 29,5 triliun.

Pemerintah juga perlu menyiapkan dana lebih besar jika proyek infrastruktur akan kembali di genjot di awal tahun, seperti tahun ini Sebelumnya Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengaku akan kembali menggelar lelang dini untuk proyek infrastruktur yang digarap 2017.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan, proses lelang dini untuk proyek infrastruktur awal tahun depan digelar mulai Oktober 2016. “Lelang dini tahun 2017 akan dilakukan mulai Oktober, November, Desember,” ujarnya.

Nilai proyek yang akan dilelang dini pada tiga bulan terkahir tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp 28 triliun. Melalui lelang dini ini, maka pemerintah perlu menyiapkan pembayaran uang muka hingga 30% dari nilai proyek. “Kita siapkan kebutuhan anggaran di bulan Januari dari penerbitan surat utang,” ujar Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemkeu Robert Pakpahan, pekan ini.

Pemerintah memang berencana melakukan penerbitan surat utang di akhir tahun 2016. Hasil penerbitan di akhir tahun 2016 senilai kurang lebih Rp 50 triliun itu akan digunakan untuk membiayai anggaran awal 2017.

Robert menuturkan, pihaknya masih akan melihat kondisi ekonomi terkini untuk memastikan jumlah penerbitan utang di akhir tahun 2016. Kondisi ekonomi terkini itu terutama pada ekonomi global dan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, terkait rencana kenaikan suku bunga Fed Fund Rate.

Sedangkan di awal 2017, kemkeu juga berencana untuk menerbitkan surat utang. Penerbitan surat utang perdagana 2017 kemungkinan dilakukan pada 3 Januari 2017. Jika kurang maka pemerintah menyiapkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2016 yang nilainya sebesar Rp 19 triliun.

Utang itu menjadi bagian dari percepatan realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun 2017. Rencannya pemerintah akan banyak menarik utang di awal (front loading) pada semester I-2017. Robert mengatakan, julah pembiayaan tahun 2017 yang dieksekusi di semester I-2017 sekitar 60% dari total rencana pembiayaan di RAPBN 2017 sebesar Rp 332,8 triliun. “Itu termasuk pembiayaan yang diterbitkan pada akhir 2016, dalam program prefunding,” ujarnya.

Robert juga yakin pada minggu II tahun 2017, penerimaan negara dari pajak dan cukai sudah masuk. Dengan begitu maka seluruh kebutuhan awal 2017 tetap aman.

Sementara itu, pengamat ekonomi LIPI Latif Adam khawatir kebijakan carry over akan menjadi siklus yang sulit dihentikan. Rencana pengalihan anggaran tahun 2016 ke tahun 2017 juga akan berdampak pada anggaran tahun 2017.

Pajak Jadi Tumpuan

Pada bagian lain, Menkeu menuturkan bahwa penerimaan pajak menjadi persoalan -penting bagi pemerintah. Semakin tingginya rasio pajak maka akan semakin baik bagi pengeluaran negara untuk program pembangunan.

"Misalnya dari satu persen penduduk menguasai aset sebanyak 50 persen, jika ini maksimal maka bisa untuk mendorong pembangunan infarstruktur dan mendorong pembangunan ekonomi," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa dana dari pembayar pajak ini bisa dialokasikan untuk pembangunan kesehatan, pendidikan serta pembangunan lainnya yang akan membangkitkan kelompok kelas menengah yang sedang tumbuh.

Kelompok kelas menengah bisa mendapatkan dorongan daya beli yang pada nantinya akan bermanfaat bagi roda ekonomi. Ini yang nantinya akan membantu kelompok menengah atas, yang kebanyakan pengusaha, ketika menjual produknya kepada masyarakat.

"Bila dananya di relokasi dengan tepat sasaran ini akan menimbulkan rasa percaya dari masyarakat dan APBN menjadi bermanfaat bagi kelompok menengah. Ini juga bagus untuk mendorong kenaikan daya beli," ujarnya.

Sri Mulyani mengakui bahwa dalam dua tahun terakhir upaya mengetaskan kemiskinan tak bisa bertahan lama. Dia berpendapat pemerintah tak bisa menurunkan kemiskinan dengan cepat karena koefisien gini juga terus naik.

Dia mengatakan pada 2015 pemerintah berhasil menurunkan kemiskinan mencapai 10,9 persen. Namun koefisien gini memburuk dari 0,30 pada 2015 menjadi 0,41 persen pada tahun ini.

"Ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi tak mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan 300.000 lapangan pekerjaan, jumlah ini masih belum cukup, ada 40 persen lapisan bawah masyarakat yang perlu diperbaiki dengan persoalan fiskal," ujarnya. bari/mohar/fba