Realisasi PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi Melebihi Target

NERACA

Sukabumi - Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan (BPHTB) sampai semester III, di Kantor UPT PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi melebihi target yang sudah ditentukan.

"Alhamdulillah tiap tahunnya selalu 100% lebih, artinya melebihi target yang sudah ditentukan," ujar Kepala UPT PBB-P2 dan BPHTB Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi Rakhman Gania kepada Neraca, kemarin.

Berdasarkan data yang dimilikinya, Rakhman menjelaskan, untuk PBB-P2 dari target Rp8 miliar, terealisasi sampai akhir semester III ini mencapai Rp7,951 miliar lebih. Sedangkan untuk BPHTB dari target sebesar Rp7,5 miliar saat ini sudah mencapai Rp13,7 miliar lebih."Dengan sisa kurang lebih dari 3 bulan ini, kami optimis akan melampaui target yang sudah ditentukan. Bahkan realisasi BPHTB dan PBB-P2 sampai dengan semester III tahun ini, meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan semester yang sama," ujar Rakhman.

Untuk BPHTB, lanjut Rakhman, sesuai dengan himbauan walikota, pihaknya berharap masyarakat dalam melakukan pembayaran BPHTB agar mencamtunkan harga transaksi sesungguhnya, jangan menggunakan Nilai Jual Objek PaJak (NJOP) PBB yang dijadikan dasar dalam pembayaran.Pasalnya"Saat ini masih ditemukan dalam pembayaran bphtb, nilai transaksi yg dicantumkan berdasarkan NJOP, bukan berdasarkan transaksi sebenarnya, sehingga BPHTB kecil atau nihil," ujarnya.

Disisi lain, pihaknya juga sangat berterimakasih kepada masyarakat, selain tingkat kesadaran akan membayar pajak sudah meningkat, juga yang sudah melakukan pembayaran pajak baik itu PBB-P2 dan BPHTB dalam proses pengalihan hak yang datang langsung ke bank persepsi dan melakukan proses validasi BPHTB ke kantornya.

Rakhman juga mengucapkan hal yang sama atas kerjasamanya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama serta badan pertanahan nasional yang sudah mengarahkan masyarakat ketika akan meningkatkan status kepemilikan menjadi sertifikat, dimana harus melampirkan surat setoran pajak daerah (SSpD) BPHTB yang divalidasi oleh pemerintah daerah melalui UPT PBB-P2 dan BPHTB."Kami mengucapkan terimakasih dan kerjasamanya kepada semua pihak termasuk kepada masyarakat," terangnya.

Rakhman juga tidak menapik dalam penarikan pajak masih ada kendala yang harus di lalui, diantaranya, masih ada sebagian masyarakat yang belum terbiasa bayar langsung ke Bank langsung. Pasalnya, mereka terbiasa dengan petugas pemungut pajak yang selalu mendatangi mereka. Untuk itu, kata Rakhman, pihaknya selalu melakukan jemput bola ke masyarakat. Hal itu dilakukan, selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga memberikan sosialisasi tentang pajak serta mengajak agar masyarakat membayar pajak melalui bank maupun outlet PBB yang telah disediakan.”Jemput bola ke masyarakat sering kita lakukan sejak dulu sampai saat ini," pungkas Rakhman. Arya