NERACA

Yogyakarta - Kementerian Sosial dinilai belum layak mengelola dana untuk program pengentasan kemiskinan pemerintah, lantaran Kemensos belum memiliki data yang akurat dan valid. Hal itu diungkapkan oleh Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (FK UGM) Mulyadi Sumarto dalam Policy Corner bertema `Evaluasi 2 Tahun Kinerja Jokowi-JK, di Kampus Program Doktoral Studi Kebijakan UGM, di Yogyakarta, yang dikutip laman Antara, Rabu (19/10).

"Presiden Jokowi harus mereevaluasi rencana pemberian tanggung jawab berlebih kepada Kemensos untuk mengelola pendanaan program kemiskinan," kata dia. Menurut dia, ada beberapa argumentasi konkrit yang mendasari usulan tersebut, sehingga pada akhirnya tidak akan merugikan kinerja pemerintahan Jokowi-JK secara keseluruhan. Pertama, pengelolaan dana program kemiskinan pemerintah memerlukan database yang akurat dan valid, sehingga setiap program bisa menjangkau masyarakat miskin sesuai target dan tepat sasaran.

"Sebagai contoh, beberapa waktu lalu ada masyarakat yang kartu Indonesia sehat (KIS)-nya dikembalikan lagi karena alamatnya tidak lengkap. Artinya, database yang dimiliki pemerintah, tidak valid dan tidak akurat. Tentu hal ini bertolak belakang dengan target pemerintah," ungkap dia. Sebagai tambahan, katanya lagi, pengelolaan data membutuhkan keahlian dan pengalaman mumpuni, agar program pemerintah menjadi tepat sasaran dan tepat anggaran.

Ia menuturkan, sebelumnya database kemiskinan pemerintah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), lalu program kemiskinan diberikan kepada Tim Nasional Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K), dan kini akan ditangani oleh Kemensos. "Padahal Kemensos tidak pernah dipersiapkan untuk menangani hal itu. Dulu saja, BPS yang telah dilatih sekian puluh tahun, hasilnya gagal. Apalagi Kemensos yang tidak pernah dipersiapkan sebelumnya," papar Mulyadi.

Kedua, lanjutnya, selama era Jokowi-JK selama dua tahun berturut-turut, Kemensos selalu mendapatkan opini Disclaimer atau tidak memberikan pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), padahal di tahun terakhir era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kemensos masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau opini yang lebih baik dari Disclaimer.

"Jika pengelolaan dana program kemiskinan pemerintah tetap dikelola oleh Kemensos, maka apa yang diharapkan? Kami perkirakan, prestasi Jokowi-JK lebih buruk dari prestasi SBY dalam hal mengimplementasikan program kemiskinan," tandas Mulyadi.