NERACA

Jakarta - Japan Bank for International Corporation (JBIC) menyampaikan keinginannya untuk membiayai sejumlah proyek di Indonesia yang lebih besar daripada yang ada sekarang ini. "Kami sangat berharap ada penandatanganan kesepakatan proyek migas di Jawa. Kami juga ingin mendapatkan kesempatan untuk mendukung proyek infrastruktur yang lebih besar lagi di Indonesia," kata Takashi Maeda selaku CEO JBIC seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (19/10).

Ia menyebutkan proyek infrastruktur yang lebih luas, di antaranya sektor energi ramah lingkungan dan sektor transportasi. "Kami akan bekerja sama dalam menjalankan proyek-proyek berskala besar, seperti Pertamina dan PLN tanpa jaminan pemerintah. Jadi ini adalah sebuah tren baru," ujarnya di Kantor Wakil Presiden itu.

Menurut dia, di sela-sela pertemuan negara-negara G7 di Jepang pertengahan tahun ini, Perdana Menteri Shinzo Abe dan Wapres Kalla, telah menyepakati penambahan pembiayaan kerja sama proyek infrastruktur. "Sebelumnya hanya 110 miliar dolar AS dalam lima tahun menjadi 200 miliar dolar AS," ujar Maeda tanpa memerinci dana tersebut untuk proyek apa saja. Ia menjamin proyek infrastruktur yang ditawarkan untuk dibiayai itu berkualitas tinggi sehingga pemerintah Indonesia tidak perlu khawatir akan ketahanannya.

Sementara itu, Wapres Kalla menyambut positif ajakan JBIC untuk bekerja sama dalam pembiayaan infrastruktur yang lebih besar, yang sudah berjalan, atau yang akan dimulai. "Termasuk Batang (PLTU Batang) yang secara finansial tidak ada masalah, kecuali persoalan pembebasan lahan," kata Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar.

Selama ini JBIC membiayai proyek MRT di Jakarta. Lembaga keuangan tersebut juga mengusulkan pembiayaan proyek Pelabuhan Patimban, Subang, dan kereta api berkecepatan sedang Jakarta-Surabaya. "Mereka juga telah menurunkan syarat-syaratnya, di antaranya kewajiban pemerintah Indonesia untuk menyiapkan dana jaminan," ujarnya.

Garap Poyek Listrik

Beberapa waktu lalu, PT PLN (Persero) memperoleh pinjaman Japan Bank for International Cooperation (JBIC) tanpa jaminan pemerintah untuk membiayai pembangunan PLTU Lontar Unit 4 berdaya 1x315 MW di Tangerang, Banten. Manajer Senior Humas PLN Agung Murdifi mengatakan pola utang secara langsung tanpa jaminan pemerintah tersebut merupakan pertama kali dilakukan PLN dengan Jepang. "Artinya, PLN dipercaya pihak kreditur (JBIC)," katanya.

Menurut Agung, PLTU Lontar Unit 4 akan memasok tiga subsistem untuk memperkuat kelistrikan Jakarta-Banten yakni Balaraja, Kembangan, dan Muara Karang-Gandul. "Proyek berada di atas lahan 11 hektare dengan perkiraan selesai tahun 2019," katanya. Kontrak pembangunan PLTU berlaku efektif 1 April 2016 dengan nilai 225 juta dolar AS, 18 miliar yen, dan Rp1,58 triliun.

Pembangunan dilaksanakan pemenang tender yakni Sumitomo Corporation, Black and Veatch International Company, dan PT Satyamitra Surya Perkasa, sebagai kontraktor lokal. Proyek PLTU Unit 4 merupakan lanjutan dari PLTU Unit 1,2 dan 3 dengan kapasitas 3x315 MW yang saat ini sudah masuk sistem kelistrikan Jawa-Bali.