Menuju Basis Produksi Manufaktur

Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Sosial, Ekonomi dan Industri

 

Indonesia harus mengambil manfaat dari adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk menjadi basis utama produksi sektor manufaktur. Apapun kondisinya, Indonesia harus mampu mewujudkan ekonomi yang kompetitif. Syarat ini penting karena P3DN ke depan adalah minimal menjangkau pasar ASEAN dengan jumlah penduduk sekitar 600 juta jiwa, dimana hampir separuhnya ada di Indonesia. Perdagangan intra ASEAN kini sekitar USD 1,5 triliun per tahun, dengan total PDB sekitar USD 2,5 triliun.

Oleh sebab itu, terkait dengan proses konsolidasi ekonomi domestik yang sekarang sedang berjalan, upayanya akan berjalan paralel, yakni intra domestik trade dimaksimalkan untuk mempertahan kan momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah tercapai. Sementara itu, secara berkesinambungan, perbaikan Iklim investasi dan bisnis perlu dilanjutkan, dan dibarengi dengan berbagai upaya peningkatan daya saing agar posisi Indonesia dalam rantai pasok global semakin meningkat.

Kadin Indonesia dalam satu peta jalan yang direncanakan, memasang target ekspor Indonesia pada tahun 2030 menjadi USD 750 miliar, yang pada tahun 2016, nilai ekspor Indonesia sekitar USD 150 miliar. Catatan yang perlu selalu kita ingat bahwa kalau membicarakan masalah ekonomi, ingatan kita tidak pernah lepas dari masalah pertumbuhan konsumsi, investasi, belanja pemerintah dan pertumbuhan ekspor dan impor.

Di bolak-balik problem ekonomi dimana-mana yang selalu didiskusikan hampir tidak pernah luput dari isu-isu tersebut. Agregasinya kalau mau disederhanakan dapat kita belah menjadi tema-tema utama, yakni orientasi domestik dan orientasi internasional. Karena itu, pada kondisi apapun orientasi domestik tidak pernah bisa dinafikkan, apalagi sumber daya ekonomi nasional potensinya sangat besar. Melakukan orientasi internasional juga sebuah keniscayaan karena pembentukan cadangan devisa yang sangat besar kita perlukan untuk membiayai pembangunan dan menjaga stabilitas perekonomian.

Dalam kaitan ini, maka pengelolaan Neraca Pembayaran Indonesia menjadi penting. Keseimbangan transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial menjadi faktor penting yang perlu dicermati. Harapannya tentu kedua transaksi tersebut selalu surplus. Dan ini hanya bisa diwujdkan bila ekonomi Indonesia berdaya saing tinggi, dan iklim investasinya selalu terpelihara dengan baik.

Oleh karena itu, dana repatriasi yang masuk ke Indonesia harus dijaga agar tidak kembali kabur keluar karena kita gagal mengkonversinya ke dalam investasi riil. Inilah mengapa, Indonesia harus menja di tuan rumah yang baik, dan bertanggung jawab dalam mengelola sistem ekonomi nasional agar jangan sampai salah urus/salah kelola. Kita tidak bisa hanya mengandalkan Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas perekonomian. Stabilitas ekonomi nasional juga harus bisa dijaga bersama dengan menciptakan sistem ekonomi yang efisien sehingga se lalu bisa menghasilkan surplus dalam transaksi berjalan, dan transaksi modal dan finansial.

BERITA TERKAIT

Antisipasi Kebijakan Ekonomi & Politik dalam Perang Iran -Israel

    Oleh: Prof. Dr. Didik Rachbini Guru Besar Ilmu Ekonomi, Ekonom Pendiri Indef   Serangan mengejutkan dari Iran sebagai…

Iklim dan Reformasi Kebijakan

Oleh: Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan Sebagai upaya untuk memperkuat aksi iklim, Indonesia memainkan peran penting melalui kepemimpinan pada Koalisi…

Cawe-cawe APBN dalam Lebaran 1445 H

  Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan kepada Presiden Joko…

BERITA LAINNYA DI

Antisipasi Kebijakan Ekonomi & Politik dalam Perang Iran -Israel

    Oleh: Prof. Dr. Didik Rachbini Guru Besar Ilmu Ekonomi, Ekonom Pendiri Indef   Serangan mengejutkan dari Iran sebagai…

Iklim dan Reformasi Kebijakan

Oleh: Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan Sebagai upaya untuk memperkuat aksi iklim, Indonesia memainkan peran penting melalui kepemimpinan pada Koalisi…

Cawe-cawe APBN dalam Lebaran 1445 H

  Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan kepada Presiden Joko…