Pemerintah Perlu Perkuat Kebijakan Ekonomi

NERACA

Jakarta – Anggota DPR RI Heri Gunawan meminta pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memperkuat kebijakan di bidang ekonomi. Heri mengatakan dalam dua tahun masih banyak sektor perekonomian yang perlu diperbaiki.

Menurut dia, salah satu bidang yang perlu mendapat perhatian terkait dengan nilai ekspor Indonesia. Selain itu, dia juga meminta pemerintah untuk memperkuat kebijakan ekonomi di sektor lainnya seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain, khususnya dolar Amerika Serikat.

Kebijakan amnesti pajak memberikan harapan, namun Heri menilai pengaruhnya terhadap perbaikan ekonomi nasional masih perlu waktu. “Kita memang tertolong dengan adanya hasil tax amnesty. Namun, itu belum maksimal. Sebab, selain repatriasi dana dari luar negeri belum memenuhi target, juga dampaknya pada ekonomi riil belum terukur,” katanya di Jakarta, Rabu (19/10).

Heri mengharapkan pemerintah terus mendorong adanya kebijakan yang memperkuat ekonomi di tengah kuatnya tekanan terhadap perekonomian nasional yang disebabkan banyak faktor. Heri sebagaimana disalin dari laman Antara mengatakan, pemerintah mestinya sudah bisa menghadirkan sistem ekonomi-keuangan yang sehat dan kredibel.

Secara terpisah, Bank Indonesia menyatakan reformasi struktural perekonomian di dalam negeri terus berjalan, yang ditandai dengan konsistensi pelaksanaan 13 paket kebijakan ekonomi. “Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap reformasi struktural, tercermin dari 13 paket deregulasi kebijakan di bidang ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah,” kata Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara dalam sebuah kesempatan.

Mirza mengatakan, tim gugus tugas paket kebijakan ekonomi juga telah dibentuk. Pembentukan tim gugus tugas ini untuk memastikan konsistensi pelaksanaan paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan.

Hasil dari pelaksanaan paket ekonomi juga, kata Mirza, telah mendongkrak aliran investasi. Misalnya deregulasi kebijakan dengan layanan “One Stop Service” untuk perizinan investasi. Kemudian, kebijakan pemberian bebas visa kepada 169 negara untuk meningkatkan arus wisatawan ke Indonesia. “Hal itu sejalan untuk mengembangkan sektor unggulan baru yakni sektor pariwisata,” ujar dia.

Dari sisi kebijakan moneter, kata Mirza, BI juga telah memperkuat transmisi kebijakan suku bunga acuan, dengan mengubah instrumen Bank Indonesia Rate/BI Rate menjadi “BI 7-Day Repo Rate” atau suku bunga transaksi surat berharga berketetapan dengan tenor tujuh hari.

“Pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial juga telah dilakukan. Ke depan, masih terdapat peluang untuk melakukan pelonggaran kebijakan, tentunya dengan selalu melihat dinamika perekonomian yang terjadi,” ujarnya.

BI mengatakan koordinasi pihaknya dan pemerintah juga telah semakin kuat untuk memperbaiki fundamental ekonomi. BI memperkirakan defisit neraca transaksi berjalan sebesar 2 persen-2,5 persen di 2016 dan 2,5 persen-3 persen di 2017, serta pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,9 persen-5,3 persen pada 2016, dan 5,1 persen-5,5 persen pada 2017. Adapun Bank Pembangunan Asia memperkirakan dampak dari paket kebijakan yang telah diluncurkan pemerintah bisa terlihat pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional pada 2017.

Sementara itu, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde memuji reformasi kebijakan ekonomi yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam masa dua tahun pemerintahannya. “Akan sangat menyenangkan untuk dapat menyaksikan secara langsung reformasi yang sedang dilakukan,” kata Lagarde dalam konferensi pers di Kantor Pusat IMF, Washington DC, AS, belum lama ini, sebagaimana dilansir laman yang sama.

Pernyataan tersebut disampaikan Lagarde menanggapi penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-Bank 2018 di Bali, Indonesia. Menurut Lagarde, reformasi kebijakan yang telah dilakukan Jokowi, khususnya pengurangan subsidi bahan bakar minyak, telah memberikan ruang fiskal bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. munib

BERITA TERKAIT

DUGAAN KORUPSI DANA KREDIT DI LPEI: - Kejagung Ingatkan 6 Perusahaan Terindikasi Fraud

Jakarta-Setelah mengungkapkan empat perusahaan berpotensi fraud, Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin mengungkapkan ada enam perusahaan lagi yang berpeluang fraud dalam kasus…

Jakarta Jadi Kota Bisnis Dunia Perlu Rencana Jangka Panjang

NERACA Jakarta – Pasca beralihnya ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan membuat status Jakarta berubah menjadi kota bisnis.…

LAPORAN BPS: - Februari 2024, Kelapa Sawit Penopang Ekspor

NERACA Jakarta –  Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor sektor pertanian pada Februari 2024 mengalami peningkatan sebesar 16,91 persen…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

DUGAAN KORUPSI DANA KREDIT DI LPEI: - Kejagung Ingatkan 6 Perusahaan Terindikasi Fraud

Jakarta-Setelah mengungkapkan empat perusahaan berpotensi fraud, Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin mengungkapkan ada enam perusahaan lagi yang berpeluang fraud dalam kasus…

Jakarta Jadi Kota Bisnis Dunia Perlu Rencana Jangka Panjang

NERACA Jakarta – Pasca beralihnya ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan membuat status Jakarta berubah menjadi kota bisnis.…

LAPORAN BPS: - Februari 2024, Kelapa Sawit Penopang Ekspor

NERACA Jakarta –  Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor sektor pertanian pada Februari 2024 mengalami peningkatan sebesar 16,91 persen…